::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mal Abrina, author
Batalnya akta hibah bersyarat dikarenakan perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh penerima hibah : analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/PDT.G/PN/BDG = Cancellation of the deed of conditional grant due to unexecuted agreement by the grantee : the analysis of the District Court Case No. 23/PDT.G/2008/PN.BDG
Hibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cuma- cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Terdapat perbedaan antara hibah wasiat dengan hibah biasa. Dimana hibah biasa dapat dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, dan proses balik namanya pun bisa dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan hibah wasiat dapat dilaksankan...
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38738
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Ratna Adila, author
Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Penerbitan Akta Hibah Kurandus terhadap Kurator oleh PPATS (Studi Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 604 K/Ag/2021) = Accountability and Legal Consequences of Grant Deed Issuance by Temporary Land Deed Officials between Curandus and Curator (Study Case on Decree Number: 604 K/Ag/2020 by Indonesia Supreme Court)
Hibah adalah salah satu cara mengalihkan hak atas tanah. Dalam prakteknya di desa banyaknya orang yang memilih hibah sebagai cara pengalihan hak atas tanah karena dinilai lebih mudah dan hemat biaya. Terhadap desa atau kecamatan yang tidak memiliki seorang PPAT untuk membuat akta hibah, pemerintah dapat mengangkat camat sebagai Pejabat...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Aulia, author
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Hibah Palsu serta Peran Majelis Pembina Pengawas Daerah terhadap Penanggulangan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru (Studi Kasus Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN = Responsibilities of Land Deed Making Officials for Making False Grant Deeds and the Role of the Regional Supervisory Board of Trustees in Overcoming Violations Committed by Land Deed Making Officials in Pekanbaru. (Case Study Decision Number 34/G/2020/PTU
Sebagai Pejabat Umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Pada praktiknya masih terdapat PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian baik secara administratif maupun hukum, sehingga tidak jarang mengakibatkan kerugian. Seperti pelanggaran dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sebayang, Ninta Sri Ulina, author
Akta hibah sebagai dasar pembatalan sertifikat hak atas tanah : analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 = Grant deed as a basis for revocation of land certificate : analysis of the Judicial Review Number 29 PK/TUN/2010 dated 16 March 2011 / Ninta Sri Ulina Sebayang
ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat di hadapan Notaris...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39070
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ulfa Amalyah Usman, author
Keabsahan sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah: studi kasus nomor 64/Pdt.G/2018/PN.Kdi = Legality of the surrogate certificate as the basis for making a deed of grant
Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Bela Afriani, author
Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto putusan Pengadilan Agama Palu nomor 236/Pdt.G = Responsibility of the land deed makers official towards completion of grant deed without biological child consent: case study of Palu High Religion Court Verdict number 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto Palu Religions Court Verdict number 236/Pdt.G/2017/PA
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 >>