Hasil Pencarian

Ditemukan 164 dokumen yang sesuai dengan query

Fahmi Fiandri, author

Implementasi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pasar modal di Subdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri = Implementation of legal enforcement in handling capital market criminal actions in Subdit V Directorate of Special Economic Criminal Actes in Bareskrim Polri

Seiring dengan semakin canggihnya teknik tindak pidana di bidang pasar modal, maka tantangan yang dihadapi oleh Polri, khususnya penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pasar modal akan semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme penyidik Polri yang mempunyai kompetensi tinggi karena kompetensi...

Jakarta: Universitas Indonesia. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 2018

T55466

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hafiz Prasetia Akbar, author

Peran Polri dan Satpol PP dalam Menegakkan Protokol Kesehatan Covid-19 (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Bogor) = The Role Of Indonesian National Police and Civil Service Police in Enforcing Covid-19 Health Protocol (Case Study on the Implementation of West Java Province Bylaw Number 5/2021 in Bogor Regency)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan diskresi dalam menginterpretasi peraturan nasional tentang peneggakan protokol kesehatan COVID-19 melalui Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021. Perda tersebut menerapkan sanksi denda yang diputuskan oleh sidang acara cepat tindak pidana ringan demi memastikan keadilan prosedural bagi masyarakat. Penegakan hukum Perda tersebut merupakan realisasi dari teori...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Antony Putra Abraham, author

Proses penegakan hukum di dalam tindak pidana perikanan (suatu kajian atas pelaksanaan pasal 69 ayat 4 undang-undang nomor 45 tahun 2009) = Law enforcement process in the crime of fisheries a study on implementation of article 69 paragraph 4 of act no 45 of 2009 / Antony Putra Abraham

ABSTRAK
Salah satu bentuk penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah penenggelaman kapal asing. Pihak yang diberi kewenangan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan dapat dilakukan tindakan berupa pembakaran dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42427

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ardyansyah, author

Peran Polri dalam penertiban penumpang pada pelayanan embarkasi debarkasi PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Priok = Police role in controlling passenger on service of embarkation debarkation PT Pelni process at the port of Tanjung Priok

ABSTRAK
Gangguan kamtibmas baik yang bersifat umum maupun terkait dengan ketidaktertiban penumpang dan barang pada saat proses embarkasi ? debarkasi di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hal ini terjadi karena komponen atau stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkait dengan kegiatan proses embarkasi ?...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ecep Suwardaniyasa, author

Jaringan narkoba internasional: analisis dan pengungkapan studi kasus bandar narkoba Fredy Budiman = International drugs network analysis and case study disclosure of drug dealers case Fredy Budiman

ABSTRAK
Tesis ini membahas hasil penelitian mengenai pengungkapan jaringan narkoba internasional bandar narkoba Fredy Budiman. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa walaupun Fredy Budiman telah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada bulan Juli 2013 dan saat ini berada dalam penjara, ternyata tidak menjadikan penghalang bagi Fredy Budiman dalam menjalankan dan mengendalikan jaringan bisnis narkobanya. Penelitian...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arif Purnama Oktora, author

Strategi Pelaksanaan Operasi Penanganan Kejahatan Tindak Pidana Narkotika; Mengungkap Kasus 120 Kg Narkotika Jenis Sabu Oleh Polres Metro Jakarta Barat = The Strategies of the Implementation of Handling Narcotics Cases (Uncovering a Case of 120 Kilograms of Methamphetamine by West Jakarta Metropolitan Police Resort)

Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisa Anggistamaya, author

Politik Penegakan Perlindungan Data: Studi Kasus Irlandia dan Jerman pada Implementasi General Data Protection Regulation Periode Tahun 2018-2022 = The Politics of Data Protection Enforcement: Case Studies of Ireland and Germany in the Implementation of the General Data Protection Regulation from 2018-2022

Dalam rangka menyelaraskan perlindungan data untuk warga negara Eropa, Uni Eropa mengesahkan peraturan perlindungan data bernama General Data Protection Regulation (GDPR). Penerapan GDPR ini dibantu oleh otoritas perlindungan data yang independen di masing-masing negara. Pada dasarnya, otoritas perlindungan data di seluruh Eropa memiliki tugas dan wewenang yang sama. Namun, banyak...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Aria Dika Brajamusti Satryo Martasuanda, author

Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran Terhadap Praktik Penjualan Bersyarat Minyakita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Analysis of Reports of Alleged Violations Against Minyakita Conditional Sales Practices in View of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition

Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap laporan dugaan pelanggaran praktik penjualan bersyarat Minyakita serta akibat hukum yang ditimbulkan atas tindakan tersebut dan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di pasar bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gregorius Bramantyo Adhinugraha, author

Prosedur Eksekusi Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus dan Penerapannya dalam Perkara Persekongkolan Tender yang Diajukan Upaya Hukum: Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.19/KPPU-L/2010, No.06/KPPU-L/2009, No.20/KPPU-L/2005) = Enforcement Procedure on Indonesian Competition Law (Case Study and Its Implementations in The Case Of The Bid Rigging that Has Been Appealed: KPPU Ruling No.19/KPPU-L/2010, No.06/KPPU-L/2009, No.20/KPPU-L/2005)

Setelah sekian lama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk sebagai suatu organ penegakan Hukum Persaingan Usaha melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.75 Tahun 1999, KPPU masih mengalami berbagai kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama ketika akan melakukan eksekusi putusan. Untuk itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kelly Manthovani, author

Pengetatan syarat remisi terhadap hak narapidana: sebuah refleksi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia = The tightening of remission requisition for inmate's rights: a reflection of law enforcement and justice in Indonesia

Sistem kepenjaraan telah bertransformasi menjadi sistem pemasyarakatan yang menjadikan narapidana sebagai subjek dalam pemidanaan. Sebagai subjek ia memiliki hak dan kewajiban, salah satu haknya adalah menerima pengurangan masa hukuman atau remisi, namun hak ini bukanlah hak yang otomatis dapat diperoleh karena memiliki syarat-syarat tertentu. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S64360

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian