Hasil Pencarian

Ditemukan 150 dokumen yang sesuai dengan query

Intania Selly, author

Keabsahan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung dikaitkan dengan kewenangan penjual dalam menentukan nilai limit objek yang akan dilelang (analisis putusan mahkamah agung nomor 471K/Pdt/2015) = Validity of auction that executed by the state property office and auction (KPKNL) Bandung related to the authority of seller in determining the reserve price of object to be auctioned (analysis the decision of supreme court no 471K/Pdt/2015)

Pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, nilai limit ditentukan oleh kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Nilai limit yang ditentukan oleh kreditur terhadap objek eksekusi hak tanggungan dibawah NJOP adalah salah satu alasan debitur mengajukan gugatan terhadap pembatalan lelang. Salah satu putusan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47913

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Agnes, author

Perlindungan hukum bagi bank selaku pemegang hak tanggungan dalam kredit pemilikan rumah dalam hal peralihan hak atas tanah dinyatakan tidak sah menurut hukum: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1606 K/PDT/2013 = Legal protection for bank as the holder of encumbrance right in house ownership credit in the case of transfer of land right is decided unlawful case study decision of supreme court of the Republic of Indonesia no 1606 K/PDT/2013

Dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Bank memerlukan agunan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Bank selaku pemegang Hak Tanggungan atas fasilitas KPR seharusnya mempunyai hak preferen terhadap hak atas tanah tersebut, namun kepentingan Bank sering tidak terlindungi dengan adanya putusan pengadilan yang antara lain menyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44011

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gerardus Cahyo Nugroho, author

Kajian terhadap pembatalan hak tanggungan akibat dari batalnya sertipikat : analisis Putusan Perkara Makamah Agung Putusan no. 1980/K/Pdt/ 2010 = Assessment against mortgage cancellation due the revocation of the certificate case : decision analysis Supreme Court Decision no. 1980 K/Pdt/2010

Sertipikat sebagai alat bukti terkuat ternyata tidak menjamin dapat di jadikan alat bukti yang dapat secara penuh di miliki ini di buktikan dengan di batalkannya Hak Tanggungan No.5/HT/18/IV/199 oleh pengadilan. Akibat di batalkannya Akta Jual Beli Tanah yang menjadi obyek jaminan hak tanggungan sehingga menyebabkan hapusnya obyek jaminan hal ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39105

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Edwin Rizaldy, author

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Hal Adanya Sita Jaminan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2018) = The legal protection of auction purchaser of foreclosure in the event of collateral confiscation (analysis of supreme court verdict number 2979 k/pdt/2018)

Hak tanggungan sebagai jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur cidera janji, namun dalam kasus ini terjadi sita jaminan yang dilekatkan oleh pihak ketiga terhadap objek hak tanggungan tersebut yang menyebabkan adanya konflik antara para pihak. Permasalahan dalam tesis ini manakah di antara sita jaminan dan hak tanggungan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Firyal Arva Orvala, author

Analisis Surat Penyerahan Mutlak Sebagai Dasar Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Dibandingkan Ahli Waris (Studi Putusan No 266/PK/Pdt/2022) = Analysis of The Absolute Surrender Letter as The Basis for Making a Certificate of Inheritence Rights and Prioritizing Mortgage Holders Over Heirs (Decision Study Number 266/PK/Pdt/2022)

Persoalan dalam pewarisan yang masih menimbulkan pro dan kontra adalah mengenai Surat Penyerahan Mutlak (surat di bawah tangan bukan surat otentik) yang berisi penyerahan harta bersama dari istri Pewaris yang dibuat kepada salah satu ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris, masalah daluarsa suatu gugatan terhadap suatu sertipikat yang cacat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ian Nugrahastio Segoro, author

Keabsahan Akta Notariil Perjanjian Pengosongan yang Berfungsi Sebagai Jaminan Atas Tanah dengan Klausul Kuasa Mutlak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt/2020) = The Notarial Deed Legitimacy of the Emptying Agreement which Serves as Guarantee for Land with an Absolute Power Clause (Study of Supreme Court Decision Number 761 K/Pdt/2020)

Perjanjian pengosongan tanah sebagai pelengkap dari perjanjian jual beli sering dibuat untuk mengantisipasi tindakan penjual yang belum juga bersedia meninggalkan tanah walau sudah disepakati waktu penyerahan objek jual beli tersebut. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt/2020 yang berkaitan dengan perjanjian kredit, perjanjian pengosongan tanah yang dibuat oleh perorangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hania, author

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Pihak Ketiga Terhadap Bank Mengenai Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel) = Lawsuit of Unlawful Act Filed by Third Party Against the Bank Regarding the Execution of Collateral Rights (Case Study Verdict No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel)

Tulisan ini menganalisis bagaimana prosedur dalam Bank untuk menetapkan bahwa debitur telah wanprestasi dan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam prinsipnya, pemberian kredit harus dituangkan dalam sebuah perjanjian (“perjanjian kredit”). Selain itu, harus terdapat jaminan yang termuat dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rafli Priambodo, author

Perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama yang berstatus sengketa: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 224K/ PDT/2020 = Credit agreement with collateral of common assets in dispute status: Case study on the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number: 224K/PDT/2020

Perkawinan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia. Setiap manusia membutuhkan pasangan untuk meneruskan keturunan dan juga meningkatkan taraf hidupnya. Dengan adanya perkawinan ini tentunya memiliki akibat hukum terhadap beberapa aspek salah satunya terhadap harta perkawinan antara pasangan suami dan istri. Dengan adanya perkawinan yang sah,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dina Fauziah, author

Problematika Penjualan Melalui Lelang Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Kekuasaan Sendiri Tanpa Fiat Pengadilan

Hak Tanggungan sebagai salah satu jaminan hak kebendaan memberikan perlindungan kepada kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan (bank) sehubungan dengan pelunasan utang yang harus dibayar oleh debitor selaku pemberi Hak Tanggungan. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan diatur mengenai perlindungan tersebut yaitu pelaksanaan eksekusi atas objek Hak Tanggungan yang mudah dan pasti bila debitor cidera janji yang salah...

Universitas Indonesia, 2006

T16576

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andi Fatma Hasiah, author

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kreditur Dalam Hal terjadi Perubahan Status Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan (Analisis Peristiwa Hukum pada Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua)

ABSTRAK
Hak Tanggungan adalah salah satu hak jaminan hutang yang bersifat kebendaan yang dibebankan pada hak atas tanah dan lahir dari perjanjian tertentu (kontraktual) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Keberadaan Hak Tanggungan selalu diperjanjikan sebagai perjanjian ikutan (accessoir) yang harus didahului oleh perjanjian pokoknya berupa perjanjian kredit. Tanpa perjanjian kredit tidak akan ada...

2007

T38053

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian