Hasil Pencarian

Ditemukan 173 dokumen yang sesuai dengan query

Hamonangan, Yoshua, author

Kepastian hukum pencatatan blokir bagi pemegang sertipikat hak atas tanah dalam hal jangka waktu dan notifikasi = Legal certainty on frozen certificate record for holders of certificates of land rights in terms of time period and notification

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam...

Depok: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Audry Zefanya, author

Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor = Legal Protection for Holders of Deed of Land Deed Officials before the Enforcement of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (Case Study of the Decision of the Limboto District Court

Pada praktiknya, peralihan hak atas tanah tersebut mengalami konvergensi antara keberlakuan hukum agraria nasional dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) serta peraturan-peraturan pelaksananya. Salah satu problem yang muncul ialah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang didapatkan melalui proses hibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hotman Pardomuan S., author

Pola Penyelesaian Kasus Pembatalan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Universitas Indonesia, 2003

T36202

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Karisha Naya, author

Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap ketidakjelasan penyerahan sertifikat hak atas tanah oleh pihak developer dalam sektor perumahan: studi kasus Perumahan Violet Garden = Juridical review of consumer protection on unclear handover of land certificate by developers in the housing sector: Violet Garden Housing case study

ABSTRAK
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah, proses jual beli rumah dapat dilakukan oleh pihak developer selaku pihak penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman. Dalam proses jual beli rumah, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan. Salah satu contoh dari permasalahan konsumen terkait sektor perumahan adalah kasus Perumahan Violet Garden. Permasalahan ini terjadi akibat ketidakjelasan penyerahan...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bima Hendyk Setiawan, author

Keabsahan Renvoi Akta Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Bukan Pembuat Aktanya : Studi Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 17/PDT.P/2016/PN.LMJ = Legallity Of The Renvoi Deed Made By An Official Who Is Not The Maker Of The Deed : Study Lumajang Court Decision Number 17/PDT.P/2016/PN.LMJ

ABSTRAK
Latar belakang yang membuat penulis melakukan penelitian ini adalah adanya penetapan hakim yang mengesahkan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tentang pengesahan renvoi Akta yang direnvoi oleh pejabat yang bukan pembuat Aktanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Keabsahan Renvoi Akta yang dilakukan oleh...

2019

T52733

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wiwin Widaningsih, author

Analisis terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah di Kecamatan Cikampek Kebupaten Karawang (Studi kasus perkara: register nomor 1468 K/Pdt/2005 Jo 92/Pdt/2002/PT.BDG Jo 2/Pdt.G/2001/PN.KRW)

ABSTRAK
Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia serta merupakan permasalahan yang paling pokok dan krusial. Terlihat dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan, antara lain menyangkut sengketa warisan, utang piutang dengan tanah sebagai jaminan, sengketa tata usaha negara mengenai penerbitan sertipikat tanah dan berbagai perbuatan melawan hukum...

2008

T37608

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hesti Presti, author

Pengikatan jual beli tanah tidak mengakibatkan hak atas tanah beralih : Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Pdt/2007 = Sale and purchase binding not causes transfer over land rights : Juridical analysis of supreme court adjudication of Republic Indonesia number 1527 K/Pdt/2007

ABSTRAK
Perjanjian pengikatan jual beli tanah merupakan suatu perjanjian yang muncul untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, yang lazimnya ditemukan dalam praktek notaris. Dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara pemilik tanah dengan pembeli, pembeli sepakat untuk membayar harga jual belinya dengan cara angsuran. Pada saat pembeli menyerahkan uang...

2011

T28991

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Roesnastiti Prayitno, author

Pengaruh hukum tanah nasional terhadap transaksi tanah: studi tentang pemindahan hak atas tanah sebagai bentuk transaksi tanah di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat

ABSTRAK
Tanah pada dasarnya merupakan benda yang tetap jumlahnya, sedangkan kebutuhan manusia terhadap tanah semakin meningkar sehingga teradi penawaran dan permintaan akan tanah yang tidak sebanding. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah yang dilakukan melalui transaksi tanah menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Kalau hal itu dibiarkan saja melalui mekanisme...

2003

D1117

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Eddy Pranjoto, author

Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan Badan Pertanahan Nasional

Bandung: Utomo, 2006

346.04 EDD a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mohammad Irsyad Alhakim, author

Hak menguasai negara dalam hubungannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

ABSTRAK
Hak menguasai negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan hak atas tanah dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, hal mana peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan pengaturan agar...

2010

T29381

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian