Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query
Panca Oktrina Dwirani, author
Skripsi ini membahas mengenai legalitas pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran, serta kaitannya dengan tanggung jawab hukum tim dokter terhadap pelaksanaan operasi penggantian kelamin tersebut. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus pada penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm sebagai acuan untuk mengetahui bahwa penetapan...
2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Pangabean, R.M., author
Depok: Universitas Indonesia, 2003
D909
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasril Hertanto, author
Perkembangan masyarakat membawa pengaruh pada tingkat kejahatan. Semakin berkembang kehidupan sosial masyarakat, maka semakin berkembang pula bentuk kejahatan. Sistem peradilan pidana dikembangkan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Hakim sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana memegang peranan yang sangat penting terutama dalam upaya memberikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37605
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Maysa Arifa Widyasukma, author
Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif dimana Hakim harus memperoleh keyakinan dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan di persidangan berpengaruh pada keyakinan dari Hakim. Pada Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, terdapat character evidence yang bukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Wenny Widyastuti, author
Dalam suatu perkawinan kehadiran seorang wali bagi calon pengantin perempuan keberadaannya adalah mutlak. Apabila dalam suatu perkawinan tidak dihadiri oleh wali bagi anak perempuan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan perkawinannya menjadi tidak sah baik berdasarkan Hukum Islam maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26062
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Raden Mas Bagus Trisardono Risandyo, author
Tindakan upaya paksa yang dilakukan ketika tahap pemeriksaan perkara seringkali disertai dengan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Saat ini upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan adalah melalui lembaga Praperadilan yang dinilai tidak berjalan secara optimal. RKUHAP mengatur ketentuan terkait lembaga yang berwenang mengawasi jalannya acara pemeriksaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tabah Sulistyo, author
Rekrutmen Hakim merupakan basis independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bermaksud menjawab permasalahan terkait konstruksi rekrutmen hakim di Indonesia, bagaimana implementasi setelah rekrutmen menjadi kewenangan satu atap, dan bagaimanakah rekrutmen hakim ideal untuk ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif melalui studi literatur, dengan perbandingan Negara Belanda, Perancis, Italia, Jepang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lulu Oktaviana, author
Penelitian ini membahas teks drama Izis karya Taufiq al-Hakim, seorang sastrawan yang terkenal sebagai tokoh pelopor drama Arab Modern di Mesir. Dalam penelitian ini, teks drama Izis dihubungkan dengan cerita dalam mitologi Mesir karena adanya kemiripan antara kedua teks tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan unsur-unsur intrinsik dan perbandingannya dengan...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Anis Rifai, author
Kebebasan berkontrak yang merupakan "roh" dan "napas" sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihakpihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif. Hasil penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39113
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Johanes Blasius Vernando Sh, author
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42621
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
