Ditemukan 123 dokumen yang sesuai dengan query
Juliana Mahjudin, author
ABSTRAK
Pengaturan lembaga jaminan fiducia dalam rangka
sistimatik hukum perdata adalah termasuk dalam bidang hukum bendaan sedangkan perjanjian fiducia dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir serta mengandung sifat kebendaan artinya perjanjian fiducia melekat pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang-piutang. Perjanjian pemberian jaminan fiducia tersebut dalam praktek perbankan di Indonesia digolongkan pada lembaga-lembaga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aan Surachlan Dimyati, author
ABSTRAK
(I) Tujuan Penelitian
Penelitian dimaksudkan untuk memahami fungsi dan peranan Bank Garansi sebagai salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan oleh Bank, untuk membantu memperlancar transaksi-transaksi yang dibuat oleh nasabahnya dengan pihak lain.
Sebagai perjanjian penanggungan hutang Bank Garansi mengandung pemyataan kesanggupan bank untuk menanggung pemenuhan prestasi pihak debitur (nasabah) kepada kreditur, manakala...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Achmad Sulaiman, author
ABSTRAK
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melibat seberapa jauh hukum Perdata Barat (BW) mengatur soal tanggung gawab ahli waris, terhadap hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris, terutama hutang yang dijamin dengan harta yang termasuk dalam boedel warisan. Dan bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak gadai, hipotik dan fiducia atas harta yang ditinggalkan pewaris...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lusi Indriani, author
Pada masa pembangunan saat ini, peranan Bank dirasakan sangat besar oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan pinjaman bagi pengusaha. Kalau kita hubungkan dengan GBHN di mana dikatakan bahwa pemberian kredit harus bersifat membantu golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya, maka jalan keluarnya adalah dengan mengadakan jaminan yang tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bambang Surjana, author
ABSTRAK
Pasal 224 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui merupakan suatu
pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi
kemudahan kepada kreditur dalam ~al debitur melakukan wanprestasi.
Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi
barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan
yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat
dieksekusi secara langsung telah ditentukan secara...
1989
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ilham Octaperdana, author
Manu adalah bahasa Sumba dari Ayam kampung yang merupakan persembahan penting dalam ritual adat orang Kampung Tarung. Karena itu, menyediakan manu bukanlah hal yang sederhana dan selalu menyimpan cerita yang menarik. Pada kenyataannya banyak orang Kampung Tarung yang tidak mampu membeli manu untuk kebutuhan ritual. Ironisnya mereka lebih memilih untuk...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yoan Tiurma, author
Tulisan ini bertujuan untuk membahas fenomena munculnya strategi bertahan yang dilakukan oleh peminjam dalam kondisi hutang berlebih atau terlilit hutang pada aplikasi pinjaman daring. Penelitian sebelumnya menunjukkan peminjam pinjaman daring yang terlilit hutang melakukan resistensi melalui jalur hukum dengan advokasi lembaga bantuan hukum (LBH) maupun di luar pengadilan seperti negosiasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fransiska Nona Kartika, author
Hutang piutang lazim dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh dana yang digunakan sebagai modal usaha. Bank sebagai lembaga keuangan memberikan fasilitas tersebut. Namun hal itu tidak menutup adanya praktek hutang piutang dari orang perorangan yang dilandasi dengan Akta Pengakuan Hutang. Berlandaskan Akta Pengakuan Hutang tersebut maka Debitur berhak memperoleh sejumlah uang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31851
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Andin Rinanda Nidia Putri, author
Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan dan Kuasa merupakan suatu perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Pada umumnya suatu perjanjian hutang-piutang selalu diikuti dengan pemberian jaminan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang mana benda jaminan tersebut bisa milik pribadi si yang berhutang, bisa juga milik pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30975
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Dea Batari, author
Penggunaan jasa debt collector oleh Bank dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar dan telah dilakukan sejak lama. Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang adanya penggunaan jasa debt collector tetapi penggunaan jasa ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam PBI No....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29454
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
