Ditemukan 146 dokumen yang sesuai dengan query
Furqoniah Hayati, author
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Akibat hukum atas akta yang tidak dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik perusahaan pembiayaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Warakah Anhar, author
ABSTRAK
PT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), suatu perusahaan pembiayaan
dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (sementara)
berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014, yang
berakhir dengan homologasitanggal 22 September 2014. Meskipun demikian,
Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan PT DMF dengan bank dan
perjanjian leasing, menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43352
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aliya Ilysia Irfana Ampri, author
Sebagai suatu negara yang kaya akan warisan budaya, Indonesia kerap mengembangkan ekonomi kreatif guna mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara bersamaan dapat memberikan kontribusi terharap perekonomian. Pada tahun 2019, subsektor ekonomi kreatif tersendiri telah menyumbang Rp1.153,4 Triliun atau 7.3% terhadap total PDB nasional. Melihat potensi para pelaku...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aliya Ilysia Irfana Ampri, author
Sebagai suatu negara yang kaya akan warisan budaya, Indonesia kerap mengembangkan ekonomi kreatif guna mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara bersamaan dapat memberikan kontribusi terharap perekonomian. Pada tahun 2019, subsektor ekonomi kreatif tersendiri telah menyumbang Rp1.153,4 Triliun atau 7.3% terhadap total PDB nasional. Melihat potensi para pelaku...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Annisa Lintang Jantera, author
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dapat digunakan sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Berbeda dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nada Irany Pohan, author
Bank sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat melalui sistem kredit diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses pemberian kredit guna mengantisipasi kemungkinan risiko kredit salah satunya dengan mewajibkan adanya jaminan kebendaan atas kredit yang diterima debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Josephine Felicia Putri Bramanto, author
Skripsi ini menganalisis bagaimana keabsahan dan eksekusi invoice sebagai jaminan pembiayaan pada produk digital lending yang ditawarkan oleh PT Pegadaian apabila terjadi wanprestasi maupun adanya invoice fiktif berdasarkan metode penelitian doktrinal dan didukung dengan hasil wawancara dengan PT Pegadaian. Pada tahun 2020 lalu, PT Pegadaian meluncurkan produk Pinjaman Modal Produktif...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Emi Ludfia, author
Dengan adanya perkombangan okonomi, maka perlu diimbangi
dengan perkembangan hukum yang mengatur tentang
kegiatan ekonomi, oleh karena itu pada tanggal 30 September
1999 telah di undangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Gaminan Fidusia, dan sebagai Peraturan
Pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor
86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Oaminan
Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Oaminan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36317
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tantri Nurma Lita, author
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas mengenai lembaga jaminan apa yang seharusnya tersedia untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, dilihat dari praktek yang berlaku saat ini yaitu Debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Diandra Nalawardani, author
ABSTRAK
Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan membawa
konsekuensi hukum bagi kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi atas Jaminan
tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusia
yang berfungsi sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi tidak terbit sehingga eksekusi
yang tetap dilaksanakan menjadi tidak sah. Di samping ketentuan pendaftaran,
pelaksanaan eksekusi tentunya juga harus memperhatikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41790
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
