Hasil Pencarian

Ditemukan 65 dokumen yang sesuai dengan query

Monika Suhayati, author

Kajian yuridis perjanjian tertutup dan penguasaan pasar berdasarkan hukum persaingan usaha: studi atas perkara pemblokiran terhadap SLI 001 dan 008 di beberapa Warung Telekomunikasi (Wartel) oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Hukum Persaingan Usaha bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar adalah didasarkan pada prinsip-prinsip persaingan usaha. Di Indonesia, pengaturan mengenai persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini mengatur mengenai berbagai perjanjian dan kegiatan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T19883

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lubis, Haifa Arief, author

Perbandingan leniency program sebagai pembuktian kartel di berbagai negara dan penerapannya menurut hukum persaingan usaha Indonesia = Comparison of leniency program as cartel verification in several countries and its implementation according to competition law in Indonesia

Kartel adalah salah satu praktik anti persaingan yang dapat merugikan perekonomian, pelaku usaha, maupun konsumen. Kesulitan mengungkap praktik kartel di antara pelaku usaha adalah karena sifat kerahasiannya. Hal-hal tersebut menjadi alasan berlakunya leniency program di berbagai negara sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan kartel. Penelitian ini akan membahas pengaturan leniency...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38645

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Emilia Bunga Pertiwi Margaret, author

Perbandingan Kasus Tiket Pesawat di Indonesia Berdasarkan Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 dengan Kasus Kartel Kargo Pesawat di Uni Eropa Berdasarkan Putusan Komisi Eropa Case At.39258 = Comparison of Airplane Ticket Case in Indonesia Based on KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019 with the Aircraft Cargo Cartel Case in the European Union Based on the European Commission Decision Case At.39258

Dalam melakukan kegiatan usaha di suatu pasar, setiap pelaku usaha dengan tegas tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu dari bentuk kegiatan tersebut adalah perjanjian kartel. Meskipun perjanjian kartel telah dilarang secara eksplisit melalui peraturan perundang-undangan, banyak pelaku usaha yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gaung Aidaferti Zelina Ch., author

Implikasi Hukum Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Merger yang dilakukan Investor Asing ke Indonesia Terkait Fungsi Pengawasan KPPU dalam Proses Merger = Legal Implications of KPPU Regulation Number 3 of 2023 on Mergers Conducted by Foreign Investors to Indonesia Related to KPPU's Supervision Function in The Merger Process

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyempurnaan atas peraturan KPPU yang berkaitan dengan notifikasi transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan (merger dan akuisisi) melalui Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Erica Winlie, author

Analisis penerapan pendekatan Per se dan Rule of Reason pada tying agreement di Indonesia: Aneka kasus Tying Agreement di Indonesia dan Amerika Serikat = The analysis of Per se and Rule of Reason approach in tying agreement in Indonesia: Various cases of Tying Agreement in Indonesia and United States of America

Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan, yaitu per se dan rule of reason. Umumnya, pasal-pasal di UU Monopoli menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut, namun ternyata terdapat pasal yang dapat diperiksa dengan keduanya, salah satunya adalah Pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Kaidah ini dapat ditemukan dalam Peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Abdullah, author

Analisis Putusan Lembaga Peradilan atas Putusan KPPU dalam Perkara Penjualan Saham PT. Indomobil Sukses International Tbk.

Jakarta: Universitas Indonesia, 2004

T36191

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Analisis penerapan pendekatan rule of reason dan pedoman KPPU tentang pasal 22 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Nomor 26 Tahun 2010 tentang dugaan persekongkolan dalam proses pelelangan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu

Penyelenggaraan tender merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya wajib menjunjung tinggi nilai persaingan sehat. Dalam praktek, salah satunya dalam tender pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan dugaan kegiatan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S70

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sihite, Rionaldo Fernandez, author

Analisis yuridis kedudukan dan kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam penegakan hukum persaingan dikaitkan dengan sistem peradilan administratif di Indonesia = Juridical analysis position and authority of commission for supervision of business competition in law enforcement competition with administrative judicial system in Indonesia

Tesis ini membahas tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam struktur ketatanegaraan, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum Putusan KPPU, serta analisis mengenai apakah seharusnya mekanisme penegakan hukum persaingan menggunakan sistem peradilan administratif mengingat KPPU merupakan lembaga dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif. Tesis ini menggunakan metode penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47588

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Alfa Oktaviano, author

Dampak prinsip ekstrateritorial terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia = The effect of extraterritoriality principle towards merger consolidation and acquisition in Indonesia in competition law

Penelitian ini membahas mengenai dampak prinsip ekstrateritorial terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pendalaman mengenai dampak dari adanya kegiatan merger, konsolidasi dan akuisisi berskala intenasional terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan membandingkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56456

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fikri Hamadhani, author

Upaya keberatan dan pemeriksaan tambahan di dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat : studi kasus putusan perkara kartel minyak goreng nomor 3/KPPU/2012/PN.JKT.PST

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi langkah baru bagi Indonesia dalam hal melakukan penyelesaian permasalahan di bidang penegakan hukum persaingan usaha baik formil maupun materiil. Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan ini akan dibahas pelaksanaan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1291

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian