Hasil Pencarian

Ditemukan 59 dokumen yang sesuai dengan query

Putri Lenggo Sari, author

Keabsahan akta perjanjian kawin dibuat sepanjang perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga: studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 534/PDT/2019/PT SMG = The validity of marriage agreements made during marriage before the verdict of the Constitutional Court of Republic of Indonesia number 69/PUU-XIII/2015 and its legal effect to third party: case study of Central Java's High Court Verdict number 534/PDT/20T/2019/PT SMG

Tesis ini membahas mengenai perjanjian kawin yang dibuat sepasang suami istri sepanjang perkawinan saat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK) belum diputuskan. Perjanjian kawin yang tujuan utamanya untuk mengatur harta benda perkawinan wajib dibuat secara tertulis oleh suami istri sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan serta disahkan ke...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yotia Jericho Urbanus, author

Keabsahan hukum penggunaan dokumen elektronik dan video conference pada pembuatan akta perjanjian pra nikah oleh notaris dalam masa pandemi covid-19 = Legality of using electronic documents and video conference in makin prenuptial agreement deeds by notary during the covid-19 pandemic

Penulisan ini membahas mengenai kabsahan hukum penggunaan dokumen elektronik dan video conference pada pembuatan akta perjanjian pra nikah oleh Notaris dalam masa Pandemi Covid-19. Akta perjanjian pra nikah merupakan suatu akta yang berisikan suatu perjanjian yang diadakan oleh bakal/calon suami istri dalam mengatur harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Karina Minardi, author

Analisis hukum terhadap keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertifikat hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya? : Putusan peradilan tata usaha negara Nomor 12/G/2007/PTUN-BDG) = Analysis of law against the validity of grant deed issued by notary on the right to claim expired period of availability property : State administrative court decision number: 12/G/2007/PTUN-BDG

Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar umat masyarakat disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak akan tetapi jumlah luas tanah yang tetap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28698

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yolanda Kusumawati, author

Keabsahan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan akta kuasa menjual serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 = The validity of the sale and purchase binding agreement based on the deed of authorization to sell and the role and responsibility of notary in making the sale and purchase binding agreement: case study Supreme Court of RI Decision No. 46 K/Pid/2017

Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

TA-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahira Zahara Ghassani, author

Analisis terhadap Kesepakatan Lisan untuk Menjalankan Waralaba Sesuai dengan Perjanjian Waralaba yang Telah Berakhir (Studi Kasus Putusan Nomor 52/PDT.G/2019/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT.DKI) = Analysis of the Oral Agreement for the Franchise Line in accordance with the Ended Franchise Agreement (Case Study of Verdict Number 52/PDT.G/2019/PN.JKT.PST in conjunction with Verdict Number 396/PDT/2021/PT.DKI)

Sebelum menjalankan bisnis waralaba, para pihak harus membuat perjanjian waralaba dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila para pihak adan yang melakukan wanprestasi. Namun, masih terdapat pelaku usaha waralaba yang membuat perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau lisan, meskipun PP...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Stela Firman, author

Keabsahan Akta Jual Beli yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Tanpa Adanya Persetujuan Istri Penjual (Studi Putusan MahkamahAgung Nomor 188 k/Pdt/2021. = Validity of the Sale and Purchase Deed Made by the Land Deed Maker Official (PPATS) without the consent of the seller's wife (Study of Supreme Court Decision Number 188 k/Pdt/2021

Pencatatan perkawinan secara resmi memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai alat bukti yang sah dan kuat bagi suami istri kerena memiliki kepastian hukum dengan demikian suatu perkawinan haruslah dicatatkan agar memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan status harta yang diperoleh sebelum penetapan isbat nikah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stela Firman, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Paulus Hendrijan, author

Tanggung jawab notaris dan keabsahan minuta akta berkaitan dengan salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta yang tidak sesuai dengan aslinya dan penghadap yang tidak berwenang : studi Putusan Majelis Pertimbangan Pusat Notaris Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010 = Responsibility of notary and validity of minutes of deed which is related with a copy of a letter that were attached to the minutes of public notary deed which is does not correspond to the originals and person that were not authorized : the study of the Central Notary Counsel/Oversight Tribunal award number : 11/B/Mj.Vat/Xi/2010

Peranan Notaris sekarang telah berkembang pesat, setiap masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Semakin banyak Notaris yang diangkat membuat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Notaris dewasa ini juga semakin banyak. Perilaku dan penyalahgunaan wewenang Notaris juga semakin banyak. Tesis ini mengangkat masalah tentang Notaris yang tidak...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39160

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ibrahim Budhiman, author

Keabsahan pengikatan jual beli atas tanah yang dibuat dalam bentuk nota kesepakatan : tinjauan yuridis Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 1681K/Pdt/2011 = The validity of sale and purchase agreement which made in the form of memorandum of understading : judicial review of the Supreme Court Decision number 1681K/Pdt/2011

ABSTRAK
Pengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengharuskan jual beli hak atas tanah agar dilangsungkan secara terang dan tunai. Hal tersebut menyulitkan proses negosiasi awal di mana akta jual beli belum dapat dibuat namun kepastian hukum bagi para pihak sudah dibutuhkan guna menjamin terlaksananya perbuatan hukum yang mereka lakukan secara baik. Meskipun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39204

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Joko Hanggono, author

Pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum setelah lewat waktu pengajuan permohonan (studi kasus pendirian PT IJCS) = validation of the limited liability company ratification as a legal entity after the expired date of application (study case of establishment of PT IJCS)

Perseroan Terbatas (PT) salah satu badan usaha yang paling diminati, wajiblah memberikan kepastian hukum, hal ini penting baik secara internal antara para organ yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan eksternal sebagai subyek hukum yang mandiri dalam hubungan dengan pihak ketiga. Kepastian hukum haruslah dijamin sejak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42228

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian