Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Anita Patresya, author

Tinjauan yuridis pembubaran Badan Usaha Milik Negara persero tanpa likuidasi (Studi kasus perubahan bentuk badan hukum PT. Asuransi Kesehatan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) = Juridical review on the dissolution of company state owned entity without liquidation (Case study the alteration of PT. Asuransi Kesehatan to health social warranty convener body).

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali dengan pembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tunduk pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu diwajibkan adanya likuidasi kemudian...

2013

S47193

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Misriyah, author

Analisis Mengenai Status Perseroan Terbatas Yang Jangka Waktu Pendiriannya Telah Berakhir Dan Status Kepemilikan Tanahnya Yang Tidak Pernah Didaftarkan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Pdt/2017) = Analysis of the Status of a Limited Liability Company whose establishment period has ended and the status of land ownership that has never been registered (Case Study on Supreme Court Decision Number 540 K / Pdt / 2017)

Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. Perseroan mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meriska Nofianti, author

Perbedaan pendapat antara para pemegang saham untuk membubarkan Perseroan terbatas : studi kasus Nippon Leakless Corporation melawan PT. Telison dan Nichias Corporation = the Different opinion amongs shareholders to dissolve the limited liability company : case study Nippon Leakless corporation versus PT. Telison and Nichias Corporation

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas dengan cara Penetapan Pengadilan Negeri, yang mengangkat contoh kasus pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Pembubaran ini terjadi akibat perbedaan pendapat antara pemegang saham secara terus menerus sehingga membuat PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing tidak dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang...

2012

T31020

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yousfrita, author

Pembubaran perseroan dan likuidasi serta permasalahannya

Pemilihan judul ini untuk memperoleh gambaran dari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan pembubaran perseroan dan likuidasi, yang dibatasi yaitu pembubaran perseroan dan likuidasi yang dilakukan atas inisiatif perseroan sendiri. Bahwa pembubaran perseroan dan likuidasi diatur dalam Undang Undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

T18972

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

M. Najib Ibrahim, author

Hak berserikat (suatu kajian terhadap pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan) = Rights of association (an assessment about deactivation and dissolution of civil society organization in law number 8/1985 on civil society organization)

Tesis ini membahas tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan negara bagi hak asasi warga negara. Wacana pembubaran organisasi masyarakat ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai macam aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Sejauh ini, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur melalui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28610

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Erlanda Juliansyah Putra, author

Gagasan pembubaran partai politik korup dalam perspektif hukum tata negara Indonesia analisis pengaturan hukum pembubaran partai politik pasca reformasi 1998-2014 = The idea of dissolution of political parties corrupt in perspective Indonesia constitutional law law setting analysis dissolution of political parties post reformation 1998-2014

[ABSTRAK
Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partai politik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia dengan memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran partai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Pembubaran...

2015

T43076

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bambang Pudji Asmoro, author

Masalah pembubaran perkawinan setelah pemisahan meja dan tempat tidur : suatu tinjauan dari sudut hukum perdata barat

Depok: Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putry Indrayani, author

Pembubaran perkawinan menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan No.1 /1974

Universitas Indonesia, 1974

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Renny Andriani, author

Peranan notaris dalam proses pembubaran dan likuidasi poerseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing (PT. PMA) atas dasar sukarela (studi mengenai PT. X (dalam likuidasi)) = The role of notary in the process dissolution and liquidation limited liability company established in the framework of foreign investment (PT. PMA) on voluntary basis (a study on PT. X (In liquidation))

Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21701

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Annisa Kusuma Pertiwi, author

Penyelesaian Deadlock Akibat Kepemilikan Saham Berimbang: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Belanda = Deadlock Settlement Due to Balanced Share Ownership: Comparison of Regulations in Indonesia, United States, Australia, Germany, and the Netherlands

Deadlock di Indonesia dapat terjadi dalam hal adanya perimbangan saham dimana Perseroan memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan komposisi 50% masing-masing. Dimana hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan dalam RUPS tidak menghasilkan kata sepakat. Penyelesaian deadlock di Indonesia diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yang menyebutkan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian