Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query
Satria Adhitama Sukma, author
Munculnya Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan berbagai polemik. Kementerian Dalam Negeri mengajukan surat permohonan pencabutan atas peraturan menteri tersebut karena dianggap telah melampaui kewenangan dalam proses pengharmonisasian peraturan daerah kabupaten. Mengingat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Satria Adhitama Sukma, author
Kehadiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan ketidakpastian hukum. Di satu sisi Pemerintah telah menentukan jangka waktu secara rigid jangka waktu bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anggraeni Puspita, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang sejarah pengaturan pengawasan pemerintah pusat
terhadap peraturan daerah dari era orde lama hingga orde reformasi serta analisis
terhadap pengawasan peraturan daerah pada periode tahun 2004 sampai dengan
2013 baik dari segi pengaturan maupun pelaksanaan. Penel itian ini tergolong
dalam penel itian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera
dilakukan perbaikan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39063
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Giovanni Alvita Diera, author
Tugas akhir ini membahas dampak sosial dan budaya penutupan Lokalisasi Sunan Kuning tahun 2019. Sunan Kuning merupakan lokalisasi yang didirikan pada 1966 oleh Pemerintah kota Semarang sebagai upaya mengontrol penyebaran prostitusi di Semarang. Lokalisasi Sunan Kuning mengalami berbagai dinamika dalam perjalannya. Pada 1983, ada upaya pemindahan lokalisasi ke Pudakpayung, Semarang...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Rizky Arifianto, author
Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bagong Setyo Nugroho, author
Pembangunan Nasional yang sedang kita laksanakan sekarang ini telah mencapai
tahap tinggal landas berarti pada tahap ini kita akan membangun industri kita secara
besar besaran yang berarti diperlukan kewaspadaan dalam rangka mencegah
timbulnya pencemaran akibat proses industri itu sendiri.
Jumlah penduduk yang makin berkembang juga tidak dapat kita abaikan. Penyediaan
''papan? dan lahan untuk membuatnya...
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zola Dwiwantika, author
[ABSTRAK
Sumatera Barat memberlakukan Peraturan Daerah Busana Muslim yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab. Peraturan itu mewajibkan penggunaan jilbab bagi Pegawai Negeri Sipil perempuan dan para siswi SD sampai tingkat SMA, padahal tidak semua warga Sumatera Barat beragama Islam. Penggunaan jilbab ini tetap dipraktikkan meski pemakainya tidak lagi berada di wilayah administratif...
[, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia], 2014
S57422
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Kembaren, Arnold Salaba, author
[ABSTRAK
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam membentuk suatu peraturan daerah, peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah....
2014
S56871
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Normand Edwin Elnizar, author
ABSTRAK
Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah bermuatan norma Agama di Sumatera Barat dengan mengangkat studi kasus penggunaan kerudung bagi siswi sekolah di dua SMA Negeri dari dua kota yang berbeda sebagai bidang sosial semi ndash;otonom. Dengan perspektif sosio-legal, diungkapkan bagaimana tatanan normatif non-negara yang dalam studi kasus...
2016
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Isnah Ayu Annisa, author
ABSTRACT
Peraturan Daerah oleh beberapa pihak seringkali, disebut sebagai undang-undang di tingkat daerah. Bahkan beberapa ahli dalam pendapatnya terkait konsep peraturan daerah kerap menyamakan dengan undang-undang. Hal ini kemudian menjadi kurang tepat apabila dilihat dalam berbagai teori hukum administrasi negara. Penelitian ini dibuat untuk membandingkan konsep undang-undang dan peraturan daerah yang...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library