Hasil Pencarian

Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query

Suci Monawati Sukma, author

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah = Authority of the Regional Representative Council in monitoring and evaluating the Draft Regional Regulation and Regional Regulation

ABSTRAK
Dibentuknya DPD merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang fungsi dan kewenangannya telah diatur di dalam UUD NRI 1945. Namun pasca diberlakukannya Undang-Undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018, Pada Pasal 249 ayat (1) huruf J DPD diberikan kewenangan untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rr. Katrina Ardhanari, author

Penerapan peraturan daerah Propinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun1998 dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan pajak hiburan di Kotamadya Jakarta Pusat

Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan Pajak Hiburan di Kotamadya Jakarta Pusat. Permasalahan tersebut meliputi; pertama realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat tahun /1995/1996 ski tahun...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T391

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nies Purwati, author

Dampak penerapan peraturan menteri bersama tentang panduan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi terhadap efisiensi operator telekomunikasi dalam memperluas jaringan telekomunikasi = The impact of implementation the joint ministerial decree on guidelines of construction and shared used of telecommunication tower to the telecommunication operator's efficiency in expanding the telecommunication network

Tesis ini membahas tentang dampak dari penerapan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2008 dan 2009, yaitu tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi, yang bertujuan untuk menghemat investasi di pembangunan jaringan telekomunikasi, menghindari investasi berulang oleh para operator telekomunikasi, memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam negeri, serta meningkatkan persaingan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012

T30175

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dianur Hikmawati, author

Analisis dampak keberadaan ritel modern terhadap kinerja ritel tradisional tahun 2015 dalam kebijakan zonasi ritel peraturan daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2002: studi kasus ritel tradisional PD Pasar Jaya di DKI Jakarta = Analysis the impact of modern retail coexistence with traditional retail on traditional retail's performance in the context of retail zoning policy Jakarta regional regulation No. 2 2002: case study of DKI Jakarta PD Pasar Jaya Traditional retail in 2015

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan ritel modern terhadap kinerja ritel tradisional dalam kebijakan zonasi ritel Perda DKI No.2 Tahun 2002. Penelitian dilakukan terhadap 153 ritel tradisional PD Pasar Jaya yang tersebar di DKI Jakarta. Dalam studi ini dilakukan identifikasi terhadap ritel modern (minimarket, supermarket, dan hypermarket) yang melanggar...

Depok: Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, 2016

T45456

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Widya Agustini Munggaran, author

Iplementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2007 tentang pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2009.

Propinsi DKI Jakarta adalah daerah endemis DBD. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah pcnyakit DBD namun belum menunjukan hasil yang diharapkan hingga pada akhimya Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Bcrdarah Dengue (DBD) yang diberlakukan sejak 11...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009

T34392

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Lintang Galih Pratiwi, author

Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Mengawasi Pembentukan Peraturan Daerah: Harmonisasi, Evaluasi Dan/Atau Fasilitasi = Central Government Authority in Supervising the Formation of Regional Regulations: Harmonization, Evaluation and/or Facilitation

Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prahesti Sekar Kumandhani, author

Dinamika Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = Dynamics of Supervision of Regional Regulations After the Birth of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government

Dalam negara kesatuan, peraturan daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus wujud aktualisasi penyelenggaraan otonomi daerah perlu diawasi oleh pemerintah pusat. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pengawasan peraturan daerah semakin ketat dan bervariasi bahkan melibatkan 3 (tiga) cabang kekuasaan di tingkat pusat....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dafa Gusti El Kareem, author

Tinjauan Kembali Harmonisasi Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan) = Review of Harmonization in Forming Draft Regional Regulations (Case Study: DKI Jakarta Province, Riau Province, and South Sulawesi Province)

Penelitian ini membahas tentang tinjauan kembali harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Riau berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditindaklanjuti oleh Peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cakra Yudi Putra, author

Dampak Peraturan Daerah terkait Kesehatan terhadap Prevalensi Stunting tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia = The Impact of District Regulations related to Health on the Stunting Prevalence at District Level in Indonesia

Stunting masih menjadi masalah serius yang dihadapi setiap negara, termasuk Indonesia. Stunting menyebabkan banyak kerugian karena kekurangan gizi akut yang dialami selama 1000 hari pertama kelahiran akan menyebabkan konsekuensi negatif jangka panjang. Dari segi kesehatan, anak dengan stunting lebih berisiko terpapar berbagai penyakit serta mengalami gangguan kognitif, motorik, sosio-emosional. Stunting...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Audhilla Novieta Putri, author

Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY = Authority of Yogyakarta special regions regarding management and utilization of sultanate and duchy land based on law number 13 of 2012 concerning DIY privileges

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53935

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian