Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query

Bimo Tedjo Laksito, author

Benturan kepentingan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pengaturan menara bersama telekomunikasi

Tesis ini membahas tentang bagaimana terjadi benturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Nomor 18 Tahun 2009-07/PRT/M/200919/PER.MENKOMINFO/03/2009 ? 3/P/2009) tentang Pedoman...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28159

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Evaluasi penerapan E-Licensing dalam rangka reformasi pelayanan perizinan di Kominfo (Studi kasus dalam proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi oleh direktorat standarisasi pos dan telekomunikasi)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

S8780

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Apectriyas Zihaningrum, author

Implikasi hukum penerapan online Single Submission (OSS) sebagai bentuk upaya percepatan berinvestasi = The Implications of Online Single Submission (OSS) utilization law as an act to Hesten businesses activities

Tesis ini membahas mengenai implikasi hukum penerapan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk upaya percepatan berusaha dan berusaha mengkaji isu disharmonisasi hukum PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS) denganÃÂÃÂÃÂÃÂ UU No. 25 Tahun 2007ÃÂÃÂÃÂÃÂ tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) danÃÂÃÂÃÂÃÂ UU No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54994

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Made Wira Pratama, author

Proses perizinan berusaha pasca dikeluarkannya peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha = Business licensing process after the issuance of presidential regulation no. 91 of 2017 concerning the acceleration of business implementation

Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hadirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha dalam berusaha guna memberikan kontribusi dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54475

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vitanova Saputri, author

Penyederhanaan perizinan pasca peraturan presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha khususnya perizinan pertambangan mineral dan batubara = Simplification of permits post presidential regulation No. 91 of 2017 concerning the acceleration of business actions specially for mineral and coal mining licences

Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ade Munandar, author

Evaluasi perizinan spektrum frekuensi radio dinas maritim menggunakan metode gap analysis dan kano model = Evaluation on radio spectrum frequency for maritime licensing using gap analysis and kano model methods

Direktorat Operasi Sumber Daya - Ditjen SDPPI telah meluncurkan spectraweb maritim, yakni aplikasi pelayanan bagi masyarakat untuk melakukan proses perizinan izin stasiun radio/ISR dinas maritim secara elektronik e-licensing . Masih sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan aplikasi ini mengakibatkan menumpuknya berkas permohonan yang masuk melalui loket pusat pelayanan terpadu yang berdampak pada...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017

T47665

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gabrielle Jane, author

Tinjauan kritis atas kajian aspek keamanan lingkungan dalam perizinan pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik di Indonesia = Critical review of the assessment of environmental safety aspects in the release and distribution permit of genetically modified organisms in Indonesia

Perkembangan dari produk rekayasa genetik ibarat dua sisi mata uang: ada potensi manfaat, ada juga potensi risiko. Kedua sisi ini sendiri masih sarat dengan ketidakpastian ilmiah. Oleh sebab itu, penting untuk menerapkan prinsip kehatihatian. Dalam Protokol Cartagena, salah satu instrumen yang digunakan untuk mendorong prinsip kehati-hatian adalah kajian risiko. Di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanifah Rizmadeta, author

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah: Persetujuan Bangunan Gedung Setelah Undang-Undang Cipta Kerja = Relation of Authority between The Central Government and Local Governments: Building Permit After Law of the Job Creation

UU Cipta Kerja mengubah beberapa pengaturan perizinan, termasuk perizinan bangunan gedung. Tahun 2021 lalu, MK mengeluarkan Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan termasuk membentuk peraturan pelaksana baru. Dalam pengimplementasiannya,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Shallimar, author

Kualitas pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi = Service quality of licensing in integrated licensing service agency Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi

Pelayanan publik pada saat ini masih dikenal sebagai pelayanan publik yang memiliki prosedur berbelit-belit, banyaknya praktek pungutan liar dan juga pelayanan yang masih sulit untuk di dapatkan. Dalam hal ini terutama pelayanan perizinan juga masih dikenal sebagai pelayanan yang memiliki kualitas yang buruk. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S53510

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizkita Puteri Widyaningrum, author

Implementasi pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten Bekasi = Implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi

Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S55221

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian