Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Stacia Faustine, author

Penemuan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap subjek hukum yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi = Judge-made law in sentencing legal subjects in corporate crime

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Independensi hakim juga termasuk kebebasan untuk membuat hukum dalam putusannya (juga dikenal sebagai hukum yang dibuat hakim atau pembuatan hukum yudisial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Suhariyanto, author

Model pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi di Indonesia = Model of corporate criminal liability in corruption cases in Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU...

Jakarta: Fakultas Hukum, 2021

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup

JY 5:2 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ginting, Arija Br, author

Ultimum Remedium dalam Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia = Ultimum Remedium in Relation to The Corporate Criminal Liability in Indonesia.

ABSTRAK
Karakteristik delik korporasi yang berbeda dari street crime membuat sejumlah ahli memandang bahwa ultimum remedium tidak lagi relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanyaannya adalah (1) bagaimanakah konsep dan makna ultimum remedium dalam hukum pidana dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia? (2) bagaimana perumusan ultimum remedium di dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi? dan (3) bagaimanakah implementasi...

2017

T48755

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yudha Ramelan, author

Penerapan saksi pidana korporasi pada bank dan implikasinya

Abstrak
Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berupa pidana denda dan pidana tambahan lainnya yang diatur undang-undang termasuk pembubaran atau pencabutan izin usaha. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan, jika bank...

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018

340 JHP 48:4 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Wahyu Prestianto Rizki Yudha Putra, author

Perlindungan hak asasi untuk subyek hukum korporasi dalam sistim hukum pidana Indonesia = Rights corporation as legal subject in Indonesian criminal law system

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterapkan dalam beberapa kasus pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia. Namun ditemukan banyak kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap korporasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutapea, Putri Vera, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus : putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)= Corporate criminal liability in corruption on public procurement sector case study : verdict No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50965

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Deddy Sunanda, author

Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Penawaran Umum di Pasar Modal (studi kasus PT Adaro Energy Tbk) = Criminal Law Enforcement to Corporation in Initial Public Offering in Capital Market (case study PT Adaro Energy Tbk).

Pembangunan ekonomi berdampak pada timbulnya kejahatan korporasi di masyarakat yang tanpa disadari telah merugikan masyarakat. Kejahatan ini salah satunya adalah kejahatan di Pasar Modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapan suatu keterbukaan informasi dari suatu korporasi dalam hal penawaran umum dapat dikategorikan sebegai penyesatan informasi terhadap publik, siapa pihak yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26072

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rantawan Djanim, author

Tinjauan Terhadap Masalah Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Indonesia

Jakarta: Universitas Indonesia, 1997

T36424

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rantawan Djanim, author

Tinjauan Terhadap Masalah Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Indonesia

Jakarta: Universitas Indonesia, 1997

T36424

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian