Ditemukan 49 dokumen yang sesuai dengan query
Hadi Prabowo, author
ABSTRACT
The regional autonomy implemented for more than two decades is not entirely a success. An evaluation of the regional governance shows that many of the regional heads are tangled in legal cases, have bad financial management, and some other problems in the different levels of government. As such, it is...
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, 2019
351 JBP 11:1 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ari Wahyudi Hertanto, author
Implementation of company registration shall be constrained because of differences in the
interpretation of the meaning of the provisions of Article 29 of Law No. 40 of 2007 on Limited
Liability Company, which determines that the registration of the company held by the Ministry
of Justice and Human Rights. The provisions of Article...
University of Indonesia, Faculty of Law, 2014
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dedi Adhuri, author
Natural resource management discourse and practice, as in politics but in different level, are shifting from centralized to local autonomy. Consequently, local government has to undertake many tasks. One important task is to formulate natural resource management policy that can contribute to enhance social welfare without disturbing natural resource sustainability....
2005
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yurda Jalil, author
Dalam Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999, Kesehatan menempati urutan kedua di bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten atau kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 dan Keppres No. 40 tahun 2001 tentang pengaturan Organisasi Perangkat Daerah, Pemda Kota Dumai berupaya untuk merubah status RSUD Dumai, dari...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T 3340
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fatimah, author
Tesis ini mencoba melihat seberapa besar pengaruh komposisi fiskal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebelum dan sejak kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan periode data dari tahun 1997-2003. Analisis dilakukan dengan mengunakan metode kuantitatif dengan Analisa GLS (Generally Least Square) yang menggabungkan data dari 30 propinsi beserta kabupaten/kota di Indonesia...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T20561
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Djoko Harmantyo, author
Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 129 tahun 2000. Sedangkan konflik...
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2007
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Eduardo Edwin Ramda, author
The presence of the phenomenon of kinship politics in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections triggers a controversy that revolves around its implementation. The existence of kinship politics is feared to have an impact on efforts to achieve the ultimate goal of regional autonomy, namely public’s welfare and a dignified...
Jakarta: Bestuurskunde, 2021
324 BES 1:2 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
A. Kahar Maranjaya, author
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk meyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yanag mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Terlebih dalam negara modern, terutama apabila...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yetty Komalasari Dewi, author
Komitmen Indonesia dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakan Ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam' ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) merupakan upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Tulisan in; membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan bidang investasi, asing langsung...
Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2015
MK-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Belinda Gunawan, author
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan permasalahan-permasalahan tentang keberadaan dan fungsi...
Depok:
2017
T49645
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
