Hasil Pencarian

Ditemukan 241 dokumen yang sesuai dengan query

Urgensi undang-undang tentang kesetaraan dan keadilan gender

RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar Program Legislatif Nasional (Prolegnas) tahun 2014 tidak berhasil diselesaikan pembahasannya. Terhadap satu fraksi yang belum dapat menerima RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR RI, dan satu fraksi lain yang secara tegas menolak RUU KKG.....

KAJ 19:3 (2014)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Maria Kiftiyah, author

Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang dibuat dalam Bahasa Asing (Studi kasus putusan perkara No. 48/PDT/ 2014/PT. DKI jo No. 451/Pdt/G/2012/ PN.Jkt. Bar) = Legal verification power of the underhand privatelly made deed in the form of foreign languages (case study based on court decision No. 48/PDT/2014/ PT. DKI jo. No 451/Pdt/G/ 2012/P. Jkt/Bar)

ABSTRAK Peraturan yang dibuat dan berlaku dalam masyarakat harus jelas dan dapat merefleksi kebutuhan perkembangan zaman sehingga memberikan kepastian hukum agar tercipta kondisi yang kondusif. Hal ini tidak tercermin pada UU No.24/2009 khususnya Pasal 31, ketidaksempurnaan UU No. 24/2009 berdampak pada ketidakjelasan mengenai sejauh mana kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian,...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44929

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Elizabeth Dumora, author

Menilik pergeseran karakter koperasi yang menyerupai perseroan terbatas analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 28 puu xi 2013 yang membatalkan uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian = Observing the similarity of cooperatives character with the limited corporation analysis of constitutional court verdict no 28 puu xi 2013 concerning cancellation of cooperatives act no 17 year 2012 / Elizabeth Dumora Simanjuntak

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memperoleh data mengenai pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas, berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dimaksud karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44903

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadeak, Hasoloan

Batas wilayah desa pasca berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Tujuan penelitian ini ada1ah untuk mengetahui dan menganalisis: realitas penetapan dan penegasan batas wilayah desa menurut UU No 32 tahun 2014, masalah dan solusi yang diambil untuk mengatasi masalah, peran camat dalam hal penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah. Pendekatan...

Kementerian Dalam Negeri Ri,

JBP 7:3 (2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Robiatna Agus Fanhar, author

Analisis kebijakan BUMN tentang penugasan kepada anak perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha (kajian terhadap penugasan PT. PLN (Persero) kepada PT. Haleyora Power di bidang pemborongan pekerjaan (alih daya) operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi) = The analysis of BUMN policy on assignment to subsidary seen from the perspective of competition law study on the assignment of PT. PLN persero to PT. Haleyora Power in the field of operation and maintenance outsource in transmission and distribution

Tesis ini membahas mengenai kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ketentuan Sinergi BUMN. Sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN diwajibkan untuk tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45551

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yusna Melianti, author

Kesiapan implementasi UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 dalam penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah : studi kasus pemerintahan propinsi DKI Jakarta

ABSTRAK
Penetapan UU No. 22 tahun 1999 pada tanggal 4 Mei 1999 dan resminya baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, yang memberi kewenangan amat besar kepada daerah. Undang-Undang ini juga memberikan perubahan mendasar mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah, sebab UU No. 22 tahun 1999 adalah merupakan, otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan...

2001

T4380

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Aribi, author

Proses pembuatan kebijakan rancangan undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang no. 22 tahun 2014 = The policy making process of the draft law on election of Governors, Regents and Mayors become UU no. 22 of 2014 / Ahmad Aribi

ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan bagaimana Proses Pembuatan Kebijakan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang terbagi kedalam tiga tahapan. Tahap pertama yaitu rapat...

2016

T47419

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Research handbook on partnerships, LLCs and alternative forms of business organizations

Cheltenham: UK Edward Elgar Publishing, 2015

346.065 RES

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rushendi, author

Keterlibatan perpustakaan kementerian pertanian dalam pengelolaan informasi publik

ABSTRAK
UU No 14 Tahun 2008 mengatur Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya pemerintah mengatur dan mengelola informasi publik lebih efisien sehingga masyarakat mudah mengakses informasi. Pengelolaan informasi publik yang profesional merupakan upaya mengembangkan layanan informasi kepada masyarakat. Perpustakaan sebagai unit badan publik mempunyai tugas untuk mengelola dan melayani permintaan informasi dari...

Jakarta: Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, 2018

020 VIS 20:2 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Nadia Difa Khairunnisa, author

Pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dan akibat hukum terhadap perjanjian accesoir: analisis putusan Mahkamah Agung nomor: 1572 K/Pdt/2015) = Revocation of agreement that does not use Indonesian language and legal consequences for the accessoir agreement: analysis of supreme court decision number:1572K/Pdt/2015

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, suatu perjanjian pada dasarnya harus memenuhi persyaratan hukum dari suatu perjanjian, yang terbagi menjadi persyaratan subyektif dan obyektif. Kegagalan memenuhi persyaratan subyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sementara itu, kegagalan memenuhi persyaratan obyektif perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian