Hasil Pencarian

Ditemukan 874 dokumen yang sesuai dengan query

Buku tuntunan bagi penjabat pembuat akta tanah

Jakarta: Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, 1983

346.04 Dir b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Buku tuntunan bagi penjabat pembuat akta tanah

Jakarta: Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, 1981

346.04 IND b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Buku Tuntunan Bagi Penjabat Pembuat Akta Tanah / Dirjen Agraria. Departemen Dalam Negeri

Jakarta: Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, 1985

346.04 Dir b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Cynthia Caroline, author

Peran notaris pengganti dalam pembuatan akta perikatan jual beli tanah (studi putusan pengadilan negeri Nomor 0019/Pdt.G/2016/PN.Sby) = The role of substitute notary in making land purchase agreement deed (study of district court decision Number 0019/Pdt.G/2016/PN.Sby) / Cynthia Caroline

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang peran Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta Perikatan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 0019/Pdt.G/2016/PN.Sby). Permasalahannya mengenai pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta perikatan jual beli dan sertifikat yang dihilangkannya, serta tanggung jawab pemegang protokolnya. Bentuk penelitian ini yuridis normatif, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian...

2019

T52824

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Denny Eko Sulistio, author

Beberapa permasalahan hukum mengenai perkawinan yang tidak dicatat berkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris / Denny Eko Sulistio

ABSTRAK
Pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat, tidak diakui oleh negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat...

2004

T36637

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sutarti, author

Jabatan rangkap pejabat pembuat akta tanah dan notaris sebagai pejabat umum (kajian terhadap refosisi hukum pejabat pembuat akta tanah sebagai pejabat umum

ABSTRAK
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi hukum yang mempunyai nama, aturan hukum, dan bentuk akta yang berbeda, namun dibalik perbedaan tersebut keduanya dalam hal tertentu dijabat oleh orang yang sama yaitu lulusan program spesialis notariat atau lulusan Program Magister Kenotariatan dan mempunyai fungsi yang sama selaku Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat...

2005

T37756

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Badarusyamsi, author

Kontroversial keberadaan lembaga pejabat pembuat akta tanah dalam ketentuan UU tentang jabatan notaris

ABSTRAK
Dengan diundangkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yakni UU Nomor 30 Tahun 2004, telah menimbulkan permasalahan yuridis, karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN dinyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan", kewenangan mana selama ini merupakan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa lembaga PPAT akan dihapus...

2005

T37783

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Risa Dwi Primadona, author

Peranan pejabat pembuat akta tAnah dalam pendaftaran tanah sebagai mitra kerja Badan Pertanahan Nasional di Kota Padang

ABSTRAK
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.Pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh Badan * Pertanahan Nasional.Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.Dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu antara lain;maka Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut sebagai mitra kerja dari Badan Pertanahan Nasional.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:i)Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah...

2005

T37777

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cathy Megawe, author

Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan Jabatan yang Dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta Hibah (Analisis Putusan PN.JKT.Tim No. 224/Pdt.G/2000) / Cathy Megawe

2006

T36881

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanie Hapsari, author

Pembatalan Akta Jual Beli yang di Buat di Hadapan PPAT oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2136 k/dt/1997

ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT...

2008

T38061

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian