Ditemukan 237 dokumen yang sesuai dengan query
Evana Dewi, author
Tesis ini membahas mengenai aspek pengawasan bagi penyelenggaraan teknologi finansial atau Financial Technology di Indonesia. Momentum perkembangan teknologi informasi berupa internet dan ponsel pintar telah mendorong perkembangan dan pemanfaatan layanan jasa keuangan melalui Financial Technology. Namun risiko yang dapat muncul dari penyelenggaraan Financial Technology harus dimitigasi dengan tepat karena masih...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nico Utama Handoko, author
Proses peralihan kewenangan izin pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung
berdasarkan regulasi Panas Bumi di Indonesia dimulai pada saat diterbitkannya Undang- Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, didalam undang undang tersebut kewenangan perizinan pengusahaan paans bumi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan perizinan pemanfaatakan paans bumi secara langsung diserahkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rini Wisnu Wardhani, author
Teknologi telekomunikasi memungkinkan kita untuk selalu terkoneksi dimanapun dan kapanpun. Produk dan jasa dari penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi terus memberikan layanan kepada penggunanya untuk dapat melakukan komunikasi lebih mudah, memiliki akses komunikasi cepat dan kapasitas pita yang lebar dengan harga yang terjangkau. Internet yang merupakan media (platform) yang melewatkan data...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
T28335
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rosita Candrakirana, author
Disertasi ini membahas mengenai Kewenangan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Era Reformasi Di Indonesia. Permasalahan mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan ini muncul dengan adanya perubahan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Derry Gusman, author
Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga Kejaksaan. Kinerja lembaga Kejaksaan yang dinilai masyarakat belum optimal menjadi dasar pembentukan lembaga ini sehingga di dalam Undang-udang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal 38 dimungkinkan adanya sebuah komisi yang bertujuan untuk meningkatkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43462
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Muhammad Emir Gifari, author
Dalam melaksanakan tugas jabatannya, kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang Notaris yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Dalam kasus yang diteliti, Notaris tidak membayarkan pajak yang dititipkan oleh klien atas akta yang dibuatnya dan telah dijatuhi sanksi administratif. Kasus ini menarik...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fauziah Suci Angraini, author
Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority sebagai pengelola sovereign wealth fund di Indonesia telah menghadirkan beragam diskusi. Secara teoretis lembaga ini memiliki keuangan yang terpisah dengan keuangan negara yang berimplikasi pada pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangannya. Persoalan muncul ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anita Widowati, author
ABSTRAK
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik good corporate governance dalam pengusahaan pertambangan panas bumi dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang abuse of power Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi telah membagi kewenangan pengusahaan panas bumi dan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Amin, author
Tesis ini membahas tentang pemberian izin pertambangan batu bara, di antaranya adalah di Kabupaten Berau. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat daerah untuk memberikan izin usaha pertambangan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43357
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dannie Chrisanto, author
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian
kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah
menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan
pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan
(termasuk sektor ketenagalistrikan)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39180
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
