Ditemukan 237 dokumen yang sesuai dengan query
Dannie Chrisanto, author
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian
kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah
menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan
pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan
(termasuk sektor ketenagalistrikan)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39180
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dannie Chrisanto, author
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian
kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah
menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan
pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan
(termasuk sektor ketenagalistrikan)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39180
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nawang Wulan, author
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan Majelis
Pengawas Notaris, dalam pemebentukannya dilakukan oleh Menteri. Majelis Pengawas
Notaris menjalankan fungsi semi yudisial (semi peradilan) sebagai peradilan profesi
notaris yaitu menyelenggarakan sidang, memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas dugaan
pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris, Majelis Pengawas
Notaris yang terdiri dari...
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39086
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Riris Devita Apriyanti, author
ABSTRAK
Kebijakan desentralisasi yang melimpahkan kewenangan pada kepala daerah untuk melakukan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara ASN berpeluang pada penyalahgunaan wewenang. Hal yang menjadi tantangan adalah peran strategis dan kekuasaan kepala daerah seringkali berorientasi pada tindakan-tindakan untuk menerapkan kewenangan diskresi sebesar-besarnya. Dalam penelitian terhadap kasus yang sama, hal tersebut mencerminkan apa...
2017
TA-Pdf;
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Anjani Hapsari Pramesthi, author
Bahwa pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan generasi mendatang dari suatu negara. Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga SWF di Indonesia dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang guna mendukung...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tony Wisnu Pratama, author
Tesis ini membahas mengenai harmonisasi ketentuan hukum persaingan dan pembentukan otoritas persaingan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Seiring dengan perkembangan peningkatan integrasi ASEAN, interaksi antara pelaku usaha tidak lagi berada di tingkat domestik namun telah melampaui batas negara bahkan hingga ke pasar regional ASEAN. Saat ini dirasakan pentingnya meningkatkan komitmen...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Febriansyah, author
Skripsi ditulis dilatarbelakangi oleh pengajuan para pemegang polis asuransi PT Adisarana Wanaartha yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan ini merupakan dampak ketidakpercayaan dari proses likuidasi yang sedang dijalani oleh PT Adisarana Wanaartha akibat pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Status badan hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Taufik Kemal Hadju, author
ABSTRAK
Perluasan kewenangan notaris dalam membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menjadi sorotan sampai sekarang karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional masih belum sepenuhnya menerima akta dalam bentuk format...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41773
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Purba, Chintya Ruth Arini, author
Penetapan Kawasan Pariwisata Danau Toba menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional telah mengakibatkan pengelolaa kawasan pariwisata Danau Toba tersebut tidak lagi hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat melainkan juga terdapat intervensi dari Pemerintah Pusat melalui pembentukan Otorita Danau Toba. Terdapatnya dua pengelola pada kawasan pariwisata Danau Toba tersebut justru menimbulkan permasalahan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Thita Moralitea Mazya, author
Konsep kebebasan merupakan istilah kunci dalam konsep negara-bangsa modern, khususnya terkait dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Asumsi ini berangkat dari pemikiran Locke yang menegaskan bahwa seluruh individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan dan dicabut...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2006
T17218
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
