Hasil Pencarian

Ditemukan 239 dokumen yang sesuai dengan query

Fetrycia Angela Octory, author

Tanggung jawab negara dan international seabed authority terhadap kegiatan sponsorship di Kawasan Dasar Laut Internasional = Responsibility of state and the international seabed authority against sponsorship activities in the international seabed area

[ABSTRAK
Kegiatan eksplorasi di kawasan dasar laut menjadi industri pertambangan yang sangat mahal nilainya bagi kepentingan ekonomi.Sehingga kegiatan di kawasan dasar laut perlu diatur, dan terdapat dalam United Nations Convention on The Law Of The Sea Of 10 December 1982 atau Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982,Agreement for the Implementation of...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41867

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hery Bertus, author

Masalah-masalah tidak berfungsinya komite medik RSU Harapan Bersama Singkawang = Problems not functioning of medical committee hospital Harapan Bersama Singkawang

[ABSTRAK
Komite medik berdasarkan PERMENKES Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 merupakan perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinik (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. RSU Harapan Bersama Singkawang menetapkan kebijakan tentang komite medik berdasarkan SK direktur RSUHB Nomor:440/RSUHB/186/II/2012. Berdasarkan wawancara awal dengan...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Imam Heykal Djajadiningrat, author

Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat

ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39317

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simamora, Sovia Febrina Tamaulina, author

Pengaturan pembuatan surat keterangan hak waris dalam ketentuan hukum waris Indonesia : studi kasus Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2011 = The regulation of inheritance right certificate in inheritance law of Indonesia : juridical review towards Register Number 98 PK/Pdt/2011

Tesis ini membahas tentang Surat Keterangan Hak Waris, baik yang dibuat oleh Notaris, maupun pejabat yang berwenang lainnya.Mengenai bentuk Keterangan Waris tidak diatur dalam Undang-undang, sehingga Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan. Pengaturan tentang Keterangan Waris hanya ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38988

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sze Sze Widyawati, author

Pertimbangan hukum dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf F pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan PPAT dalam kegiatannya dengan Badan Pertanahan Nasional = Legal considerations reenactment of article 15 point 2 f on regulation no 2 2014 which is amendment of regulation no 30 2004 regarding to correlation of notary and ppat with BPN

Notaris merupakan pejabat umum yang diakui oleh negara Republik Indonesia sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu penetapan maupun perjanjian-perjanjian. Notaris memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan adanya kepastian hukum sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai berbagai kewenangan khusus yang diamanatkan kepadanya, Pengaturan mengenai profesi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41533

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hana Purnomo, author

Kebijakan Pajak Penghasilan Badan atas Otoritas Jasa Keuangan Ditinjau dari Asas Ease of Administration = Corporate Income Tax Policy of Financial Services Authority Judging from The Ease of Administration Principle

Penetapan subjek pajak badan atas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara menimbulkan perdebatan. Kondisi tersebut diakibatkan pada status OJK yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai unit lembaga pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Muhammad Safi`i, author

Kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah analisis putusan mahkamah konstitusi no/41/phpu/d/viii/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten mandailing natal = The authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional chief analysis of the award the mk/no/41/phpu/d/viii/2010 of the dispute about the result of the election of regional head district mandailing natal

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun...

2014

S57396

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Evan Merrill, author

Tumpang tindih kewenangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan = Overlapping authorities of Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance and the Maritime Security Agency on law enforcement Against Crime in the fisheries sector

Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yulean, author

Perlindungan hukum pemegang saham publik atas pengelolaan perseroan terbuka yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan atau pemegang saham = Legal protection of public shareholder related to public company management causing lost to the company or shareholder / Yulean

ABSTRAK
Perseroan terbuka mempunyai sistem manajemen yang berbeda dengan perseroan tertutup. Dalam perseroan terbuka harus terdapat transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mengingat banyaknya pemegang saham publik. Pemegang saham dalam suatu perseroan dapat terdiri dari pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Hal tersebut dapat dibedakan dari jumlah kepemilikan saham dalam suatu perseroan. Dikarenakan pemegang saham minoritas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38764

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 19 20 21 22 23 24 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian