Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Lidya Corry, author

Persetujuan tertulis presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: analisis putusan Mahkamah Konstitusi no. 76/PUU-XII/2014 = President's written authorization in summoning and questioning the member of the house of representatives of the Republic of Indonesia: analysis of Constitutional Court's decision no. 76/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Skripsi ini membahas persetujuan tertulis Presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diduga melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Skripsi ini juga menjabarkan persetujuan tertulis dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia serta beberapa negara lain. Penelitian...

2016

S65120

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rani Febrianti, author

Analisa hukum terhadap penyesuaian kuasa pertabangan milik badan usaha milik negara pasca ditetapkannya undang-undang N0 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder. Permasalahan dari penelitian ini adalah Apakah Kuasa Pertambangan milik BUMN wajib menyesuaikan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009? dan Apakah BUMN pemegang KP dapat mendapatkan prioritas sebagaimana diatur didalam Pasal...

2009

T25907

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Angelia Yogiana, author

Tanggung jawab notaris atas surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan studi kasus putusan nomor 55/PDT.G/PLW/2015/PN PKL = The responsibility of notary to authorization for the assignment of a mortgage which is stated null and void by law case study of pekalongan district court decision number 55/PDT.G/PLW/2015/PN PKL

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan peran perbankan sebagai sarana menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, salah satunya dengan pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank pada umumnya diikuti dengan pemberian jaminan oleh debitur kepada bank untuk memperkecil resiko bank. Salah satu jaminan yang lazim digunakan yaitu tanah, dengan pengikatan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49403

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Faiz Anwar Fadjriyan, author

Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan Pesawat Terbang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun2009 Tentang Penerbangan = Legal Standing of Creditor as A Holding of Airplane Collateral After the Application of Law of Republic Indonesia No. 1 of 2009 concerning Flight

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, kedudukan kreditur pemegang jaminan kebendaan pesawat terbang diperoleh denganadanya pengaturan mengenai Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization/IDERA), yakni Kreditur pemegang jaminan kebendaan pesawat udara dapat melakukan penghapusanpendaftaran pesawat udara dan melakukan ekspor pesawat udara...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinurat, Fenry, author

Pengaruh implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) pada biro keuangan: suatu studi terhadap persepsi pemegang kas di lingkungan pemerintah propinsi DKI Jakarta = Impacts of policy implementation towards the quality of issuing service of authorization decree in finance bureau

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka dukungan keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud tersebut. Olch karenu itu, pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan sangat diperlukan. Salah satu...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14177

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dea Pratiwi, author

Pelaksanaan Hak Pemegang Saham melalui Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam RUPS Perusahaan Terbuka di Indonesia = The Exercise of Shareholder Rights through Electronic Proxy Authorization at Shareholder General Meetings of Listed Companies in Indonesia

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan hak pemegang saham melalui pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Pembahasan dalam tesis ini mencakup keabsahan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia, perlindungan hukum bagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yazidio Sesar Razadi, author

Evaluasi Pengendalian Internal Pada Authorization For Expenditure (AFE) Dalam Proyek Usaha Hulu Migas PT HLN (Blok DR) = Internal Control Evaluation of Authorization For Expenditure (AFE) In PT HLN (DR Block)s Upstream Project

Laporan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap proses pengendalian internal PT HLN (Blok DR) dalam menggunakan Authorization For Expenditure dan Pedoman Tata Kerja (PTK) 039 tahun 2015 guna mengontrol biaya pengeluaran pada proyek migas sektor hulu di Sumur X. Evaluasi ini menggunakan COSO Internal Control dan regulasi yang berlaku sebagai...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Mira Aranti Ciptadi, author

Analisis yuridis tentang eksekusi pesawat udara sebagai jaminan utang (studi akta jaminan fidusia PT Max dan APX) = Judicial analysis to the execution of aircraft as collateral (case study deed of granting of fiduciary guaranty right between PT Max dan APX) / Mira Aranti Ciptad

ABSTRAK
Di Indonesia belum ada pengaturan pasti mengenai lembaga jaminan atas pesawat udara. .Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara langsung lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk menjadikan pesawat udara sebagai objek jaminan, dalam praktek fidusia digunakan sebagai lembaga jaminan atas pesawat udara meskipun di dalam Undang-undang Nomor...

2017

T47513

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian