Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Sindy Puspita Carolina, author

Penguasaan harta warisan oleh anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan: Studi kasus putusan Mahkamah agung No.382.K/AG/2007 = Mastery of inheritance by the children born of unofficial of marriage (Supreme court decision case study no 382 K/AG/2007)

Kewarisan pada umumnya banyak menimbulkan masalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah: ?Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah pada manusia, karena faraidh adalah separuh dari ilmu dan banyak menimbulkan masalah? (HR At-Tirmidzi). Dari permasalahan kewarisan tersebut, salah satunya adalah bagian harta warisan terhadap anak diluar nikah sebagaimana kasus Nomor\ 382 K/AG/2007. Oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28593

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Meitinah, author

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris

The ultimate distinction both authentic and unauthentic deed are on the deed makers. The authentic deed is made by public officers and another is not by public officers. The author focus is on the notary roles as public officer that competent to making authentic deed and also to legalizing toward...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

HUPE-36-4-(Okt-Des)2006-443

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ivan Lazuardi Suwana, author

Tinjauan yuridis erhadap pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup (studi kasus eksekusi gadai saham PT ongko multicorpora) = Yuridical review on the execution of pledge of shares through private selling : Case study on the execution of pledge of shares of PT Ongko Multicorpora

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya permasalahan dengan timbulnya perbedaan interpretasi berkaitan dengan syarat pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pelaksanaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25156

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nurul Hudia, author

Keabsahan Jual Beli Tanah yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Pasangan Dalam Perkawinan yang Dicatatkan Setelah Suami Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pdt/2019) = Validity of Sale and Purchase of Land Conducted Without Spousal Consent in a Marriage which is Registered After The Spouse (Husband) is Deceased (Study of Supreme Court Verdict Case Number 2394 K/Pdt/2019)

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah perkawinan yang hanya dilakukan secara hukum agama dan tidak dicatatkan. Dimana suatu perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama atau biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yetti Wulandari, author

Gugatan Balik Dari Notaris Atas Kuasa Di Bawah Tangan Study Kasus Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 04/B/Mj. PPN/V/2013 = Lawsuit Turn Up The Power Of Notary Hand Under Case Studies Notary Central Supervisory Council No. 04 / B Mj. PPN / V / 2013

Tesis ini membahas ketentuan tentang seorang Notaris apakah harus menolak atau tidak dalam membuat Akta Berita Acara RUPS sehubungan dengan study kasus ini yaitu dari adanya laporan/pengaduan yang diajukan oleh Pelapor terhadap Terlapor Notaris atas Kuasa Lisan yang tidak pernah dinyatakan oleh Pelapor namun dinyatakan oleh Terlapor dalam Akta Berita...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhiyaa Dibrina Fa Atin, author

Analisis Pengalihan Utang (Take Over Kredit) di Bawah Tangan Pada Perjanjian Leasing (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN. PgP) = Analysis of Unofficial Credit Take Over in Leasing Agreement (Case Study of District Court Decision Number 3/Pdt.G/2019/PN Pgp)

Pengalihan utang atau disebut dengan take over kredit dalam perjanjian pembiayaan leasing dapat dilakukan sesuai ketentuan perjanjian pembiayaan, yaitu atas sepengetahuan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan dan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum novasi atau pembaharuan utang. Namun, pada praktiknya masih sering dilakukan take over kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sutarmidji, author

Masalah-masalah pelaksanaan Undang-undang nomor tahun 1974 tentang Perkawinan di Kalimantan Barat

1993

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadia Astari, author

Tinjauan yuridis eksekusi bank terhadap pengikatan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan = Juridical review of bank execution of unregistered fiduciary bonding

Tesis ini membahas bagaimana ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia diterapkan. Dalam praktik pemberian kredit pada umumnya, bank tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia sebagaimana mestinya. Pada tesis ini akan dibahas tiga hal. Pertama, tinjauan umum mengenai pengikatan jaminan dalam pemberian kredit. Kedua, analisis terhadap kedudukan Bank sebagai penerima fidusia. Ketiga, analisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49665

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Billquis Kamil Arasy, author

Tanggung jawab notaris terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang disahkan oleh putusan pengadilan tetapi dibatalkan oleh para pihak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 354/Pdt.g/2019/Pn Sda) = The notary's responsibility for the sale and purchase agreement deed which was legalized by a court decision but canceled by the parties (study of the Sidoarjo district court decision number 354/Pdt.g/2019/Pn Sda)

Notaris dalam membuat Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli sebagai akta pendahuluan sebelum dibuatnya Akta Jual Beli seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam hal notaris membuat akta yang objeknya terindikasi telah diperjualbelikan sebelumnya, hal tersebut sudah termasuk dalam hal perbuatan melawan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Syarief Nurhidayat, author

Akibat Hukum Atas Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dengan Surat Pernyatan Bersama Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 556/Pdt.G/2021/PN.Tng = Legal Consequnces For The Sale and Purchase of Land Made With a Declaration Letter Joint Sale and Purchase of Land (Study of Tangerang District Court Decision Number 556/Pdt.G/2021/PN.Tng)

Jual beli tanah di bawah tangan menggunakan Surat Pernyatan Bersama jual beli tanah mempunyai kendala dalam hal proses pendaftaran peralihan hak, dikarenakan dasar beralihnya bukan merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga tidak dapat melakukan pencatatan perubahan data yang disebabkan oleh jual beli tanah sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian