Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query
Agus Susilo, author
Lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 merupakan tonggak sejarah bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu terjadinya perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Perubahan ini mengharuskan dilimpahkannya kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk dialihkannya aset dan dokumen, personil, dan pembiayaan.
Jika dilihat dari pengalihan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12581
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wid Hidayat, author
Bantuan keuangan pusat kepada pemerintah daerah mendominasi porsi penerimaan daerah, dan karena itu memainkan peranan penting dalam sistem hubungan keuangan pusat daerah. Pengalaman praktek di beberapa negara menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan pusat dapat memperbesar diskresi dalam menentukan penggunaan dana bantuan pusat sehingga dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.
Penelitian ini...
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ardo Sabir, author
Indonesian Journal of Dentistry 2006; Edisi Khusus KPPIKG XIV: 57-61
The aim of the present study was to assess the response of rat dental pulp to direct pulp capping with ethanol extracts of propolis (EEP). An occlusal cavity was prepared on the right maxillary first molar of Spraque-Dawley rats. The dental...
Journal of Dentistry Indonesia, 2006
J-pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nico Utama Handoko, author
Proses peralihan kewenangan izin pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung
berdasarkan regulasi Panas Bumi di Indonesia dimulai pada saat diterbitkannya Undang- Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, didalam undang undang tersebut kewenangan perizinan pengusahaan paans bumi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan perizinan pemanfaatakan paans bumi secara langsung diserahkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Vanitta Wenan Subrata, author
Besarnya pengaruh peraturan perundangan terhadap kehidupan rumah sakit, menjadi dasar untuk meninjau kembali kebijakan perumahsakitan tersebut. Dalam pelaksanaannya, peraturan perundangan dibagi dalam 2 sistem, yaitu : sistem sentralisasi dan otonomi daerah. Dalam sistem sentralisasi, kekuasaan atau kewenangan berada di tangan Pemerintah Pusat, sedangkan dalam otonomi daerah kekuasaan atau kewenangan berada...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2000
T7781
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Harsanto Nursadi, author
Berdasarkan UUD 1945 Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang artinya adalah ketika negara ini diproklamasikan bentuknya adalah suatu kesatuan utuh negara yang kemudian wilayahnya dibagi-bagi menjadi daerah-daerah. Pembagian daerah-daerah tersebut didasarkan pada suatu undang-undang tertentu yang disebut undang-undang tentang pembentukan Daerah. Pembentukan daerah tersebut disertai dengan penyerahan kewenangan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T5207
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anggraeni Puspita, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang sejarah pengaturan pengawasan pemerintah pusat
terhadap peraturan daerah dari era orde lama hingga orde reformasi serta analisis
terhadap pengawasan peraturan daerah pada periode tahun 2004 sampai dengan
2013 baik dari segi pengaturan maupun pelaksanaan. Penel itian ini tergolong
dalam penel itian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera
dilakukan perbaikan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39063
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bhenyamin Hoessein, author
Penelitian atau kajian mengenai desentralisasi atau otonomi daerah telah banyak dilakukan oleh para pakar menurut disiplin ilmu masing-masing. Namun penelitian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah masih tergolong langka. Terlebih-lebih penelitian mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi Dati II dari segi Ilmu Administrasi Negara. Karena itu, penelitian ini berjudul "Berbagai...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
D1142
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Limbong, Dedy Elisa, author
The central government is responsible for central government financial
reporting, and the preliminary step of which is the reconciliation of financial
data between the State General Treasurer (BUN) at KPPN and the Spending
Units (Satker). The Supreme Auditor (BPK) found unmatched reconciliation
of financial data in the accounting system between BUN and Satker. The
Directorate...
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pembendaharaan, 2016
336 ITR 1:3 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhammad Husni Thamrin, author
ABSTRAK
Secara teoritis, pertumbuhan kota menuntut adanya pertumbuhan pelayanan perkotaan yang memadai. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Dengan mencurahkan perhatian pada sektor air minum, studi ini dilakukan di Palembang. Dijumpai persoalan distribusional yang tidak merata. Persoalan distribusional berkaitan erat dengan persoalan kebijakan. Dari sisi institusional, dipahami bahwa dinamika kebijakan tidaklah terjadi...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
