Hasil Pencarian

Ditemukan 753 dokumen yang sesuai dengan query

Irwan, author

Peran dan tanggung jawab notaris dalam perjanjian kredit yang status hukum objek jaminan hak atas tanahnya belum jelas (studi kasus akta perjanjian kredit antara Bank X dengan PT. Y)

Tesis ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dalam membuat perjanjian kredit yang status hukum objek jaminannya berupa hak atas tanah belum beralih ke tangan debitur PT.Y dalam hal ini Notaris sangat berperan penting dalam pembuatan perjanjian kredit yang dimintakan oleh pihak Bank X dikarenakan terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30654

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mariesca Vanya Manik, author

Tanggung jawab kreditur dan notaris dalam perjanjian kredit karena hilangnya sertipikat objek jaminan : studi kasus putusan pengadilan bale bandung nomor 14/pdt.g/2018/pn. Blb = Creditor and notary responsibility in the credit agreement due to the loss of the subject : case study of bale bandung court ruling no. 14/pdt. G/2018/pn. Blb

Tesis ini membahas tanggung jawab kreditur dan Notaris dalam Perjanjian Kredit karena hilangnya Sertipikat Objek Jaminan Sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kredit merupakan hal yang penting untuk dijaga serta disimpan dengan baik, karena merupakan tanda bukti kepemilikan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53719

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Inayati Noor Thahir, author

Hak Jaminan atas pesawat udara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan

Tesis ini meneliti mengenai hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat terbang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27785

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hutagaol, Elizabeth, author

Tindakan perusahaan umum (PERUM) pengadaian atas benda jaminan debitur wanprestasi (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah Depok)

Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26026

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Andri Wijaya K., author

Keberadaan undang-undang kepailitan terhadap sistem hukum jaminan dan perlindungannya terhadap kepentingan kreditur

Dengan adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 dimana diawali dengan terpuruknya nilai rupiah terhadap mata uang US Dollar yang cukup parah. Krisis moneter dan terpuruknya nilai rupiah tersebut berdampak langsung pada dunia usaha kita pada umumnya. Dimana para pengusaha kita yang berpredikat sebagai debitur mengalami kesulitan dan bahkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T18920

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vera Lolo Rita, author

Surat promes kepada pembawa yang diterbitkan oleh debitur sebagai lembaga jaminan untuk pelunasan kredit pada Bank Rakyat Indonesia

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana eksistensi surat promes kepada pembawa yang diterbitkan oleh debitur dalam fungsinya sebagai lembaga jaminan yang digunakan sebagai salah satu lembaga jaminan dalam hal pelunasan kredit. Penjelasan ini bersumber dari ketentuan hukum di bidang perbankan, yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hamid, author

Surety Bond sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan bangunan yang diberikan oleh PT.(Persero) asuransi kerugian Jasa

Dalam proses kegiatan pembangunan, permasalahan yang dihadapi oleh kontraktor bukan saja terbatas pada masalah ketrampilan (skill), peralatan dan permodalan, akan tetapi juga menyangkut masalah sulitnya memperoleh surat-surat jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh para pemilik proyek. Sehubungan dengan pentingnya surat jaminan dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek, saat ini telah tersedia suatu fasilitas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Retma Diaryu, author

Analisis kesiapan rumah sakit TNI AD untuk menjadi badan layanan umum pada era jaminan kesehatan nasional di lingkungan TNI AD tahun 2014 = Readiness analysis of army hospital to become a public service agencies in the era of national health insurance in Indonesian Army on 2014

Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2015

T44695

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rusnadi, author

Peranan lembaga jaminan dalam hubunganya dengan bea masuk

ABSTRAK
A. MASALAH POKOK Dalam hubungannya dengan hutang piutang, maka pada umumnya para kreditur tidak menyukai bentuk jaminan seperti yang dirumuskan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, karena kedudukan mereka hanya sebagai penagih konkuren, dan ini berarti mereka belum mempunyai kepastian akan terbayamya piutang mereka dikemudian hari. Keeemasan Ini dapat datang dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Zahra Karim, author

Fiducia sebagai sarana jaminan dalam KIK/KMKP.

Sampai saat ini ketentuan Perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara tertulis ketentuan Jaminan Fiducia, meskipun lembaga jaminan ini telah diakui di Indonesia melalui Putusan Yurisprudensi tanggal 18 Agustus 1932. Pengaturan Fiducia melalui Hukum tidak tertulis dirasakan kurang menjamin kepastian hukum, sebab hukum sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga perlu...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian