Ditemukan 404 dokumen yang sesuai dengan query
Imam Ardi Cahyono, author
Adanya beberapa kasus pernailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang sebenamya solvent dan mampu untuk membayar utangnya tanpa perlu untuk dipailitkan merupakan latar belakang dari permasalahan dalam tesis ini yaitu sejauh mana undang-undang kepailitan di Indonesia telah mengadopsi filosofi kepailitan dan asas-asas hukum kepailitan dan apakah diperlukan adanya suatu insolvency Test dalam permohonan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T17630
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ahmad Yani, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999
R 343.072 YAN a
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Hoff, Jerry, author
Jakarta: Tatanusa, 2000
R 346.078 HOF u
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Bachry Soetjipto, author
Di dalam Undang-undang Nomar 4 T ahun 1 998 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Alas Undang-Undang teutang Kepailitan" telah diatur secara tegas mengenai pemberesan harta pailit, jika debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Dua opsi pemberesan harta pailit yang dibcrikan undang-undang ada...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T18947
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syahdan Z. Aziz, author
ABSTRAK
Dewasa ini dalam penerapan hukum dalam praktek
kepailitan sering terjadi kekeliruan, khususnya dalam hal
pengajuan permohonan pailit. Salah satu contohnya adalah
dalam hal kreditur dengan kualitas apa yang dapat
mengajukan permohonan pailit. Hal ini diakibatkan karena
tidak terdapatnya definisi serta batasan yang jelas dalam
pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah...
2004
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mega Setiawati Widjaja, author
Bentuk usaha yang paling banyak dan paling umum diketahui oleh masyarakat Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas termasuk dalam salah satu subjek di dalam hukum. Suatu Perseroan Terbatas dapat dipailitkan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Undang-undang kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T19797
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siti Holila, author
Pailitnya suatu perusahaan pada dasarnya merupakan Fenomena yang biasa dalam dunia bisnis. Namun kalau hal itu melibatkannya banyak perusahaan, bahkan terjadi dalam waktu yang bersamaan pada suatu Negara tertentu, maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Hal itulah yang terjadi di Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997. Bahkan untuk menangani...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T18945
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sheila Ersan, author
Kredit Sindikasi merupakan suatu jenis kredit dimana terdapat lebih dari satu kreditor dan terdapat sebuah agent yang telah ditunjuk oleh para kreditor untuk mewakili kepentingan mereka. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam kasus kredit sindikasi adalah tidak adanya kepastian hukum tentang kewenangan kreditor peserta kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pailit tanpa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14547
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pardamean Octavianus, author
Terdapat beberapa kreditor yang memiliki hak mendahulu dalam kepailitan Batavia Air. Akan tetapi terdapat inkonsistensi dalam perundangundangan di Indonesia sehingga mengaburkan kedudukan dari hak mendahulu.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hak mendahulu yang dimiliki oleh negara melalui utang pajak, pekerja/buruh melalui utang pajak, dan utang terhadap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54425
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Gregorius Bintang A.P., author
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kepailitan PT IGLAS (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta analisis terhadap pertimbangan hukum putusan para Hakim dalam perkara kepailitan PT IGLAS (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53572
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
