Hasil Pencarian

Ditemukan 404 dokumen yang sesuai dengan query

Maria Lusiana, author

Kedudukan kreditur separatis dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan kedudukan piutang berdasarkan perjanjian murabahah dalam kepailitan (analisis pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 759/K/PDT/ 2012) = Role of mortgage holder in suspention of payment and debts based on murabahah agreement in bankruptcy law analysis verdict of supreme court No 759/K/PDT/2012

Utang piutang adalah hal yang biasa terjadi dalam perniagaan masyarakat. Permasalahan muncul ketika debitur sulit membayar hutangnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif analitis. Alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen mengumpulkan data sekunder. Tesis ini membahas mengenai kepentingan dari kreditur separatis dalam PKPU dan kedudukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T42292

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azri Athirah Puteri Gathmir, author

Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 = Application for Legal Efforts for Cassation on the Decision on Suspension of Payment (PKPU) after the issuance of the Constitutional Court Decision Number

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada debitor yang tidak dapat memperkirakan kelanjutan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor dapat merestrukturisasi utang-utangnya. Dalam praktiknya, debitor yang awalnya dimohonkan PKPU oleh kreditornya dapat juga dipailitkan. Kepailitan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fairus Harris, author

Upaya kreditor separatis melakukan eksekusi sendiri atas jaminan hak kebendaan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 59 ayat 1 undang undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = The efforts of separatist creditors to execute security rights within the period determined by article 59 paragraph 1 law no 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts

Tesis ini membahas mengenai upaya yang dilakukan kreditor separatis melakukan eksekusi atas jaminan hak kebendaan yang dimilikinya dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan dalam penulisan ini mengenai kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan dan proses eksekusi jaminan yang dilakukan kreditor separatis dengan adanya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42682

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Sarah Lasmaria, author

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan obyek fidusia akibat kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 = Review of the execution over fiduciary insurance due to bankruptcy law based on Undang-Undang No. 42 tahun 1999 and Undang-Undang No. 37 tahun 2004 / Hutabarat, Sarah Lasmaria

ABSTRAK
Jaminan merupakan hal yang penting dalam perjanjian kredit, karena dengan adanya jaminan maka seandainya debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur dapat memperoleh pelunasan dari penjualan jaminan yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun ada juga jaminan yang tidak di atur di dalam KUHPER, salah satunya adalah Jaminan Fidusia ( UU...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39222

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Inggrid Priscillia, author

Perlindungan hukum terhadap pembeli satuan rumah susun secara Pre-Project Selling System pasca pengambang PT. Mitra Safir Sejahtera dalam keadaan pailit = Legal protection for buyers in the sale of condominium units by Pre-Project Selling System after the developer PT. Mitra Safir Sejahtera in bankcrupt

[ABSTRAK
PT. Mitra Safir Sejahtera dalam memasarkan rumah susun kemanggisan residence menggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saat lokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat dari pelaksanaan sistem tersebut dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42855

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Uktolseja, Fega, author

Upaya hukum calon penumpang yang dirugikan terhadap perusahaan jasa transportasi udara yang dipailitkan = Remedies prospective passenger disadvantaged against the air transport services company bankrupted

Kedudukan calon penumpang dalam kepailitan perusahaan jasa transportasi udara menurut penulis sangat lemah. Hal ini bertentangan dengan hak-hak calon penumpang sebagaimana telah di atur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Penerbangan. Namun, dalam kepailitan prioritas perlindungan calon penumpang atas pengangkutan udara berubah dan hanya diposisikan sebagai kreditor konkuren yang akan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41995

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yedija Bungaria Septiphanie

Kedudukan hukum tindakan pemblokiran oleh negara dalam kaitannya dengan pemberesan harta pailit studi kasus perkara kepailitan PT.KIA Timor Motors = Legal status of the act of blocking by state in relation with the liquidation of bankruptcy assets case study the bankruptcy of PT. KIA Timor Motors

Tesis ini membahas kedudukan hukum tindakan pemblokiran terhadap proses pemberesan harta pailit. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan kajian hukum normatif dan tipologi pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah tindakan pemblokiran yang dilakukan negara dalam rangka pengurusan piutang negara harus tunduk dengan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang berdasarkan pada asas...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41393

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizki Atsari Samanha, author

Penerapan Konsep GCG Berbasis HAM dalam Status Pailit Di Indonesia = Application of Human Rights-Based GCG Concepts in Bankruptcy in Indonesia

Penerapan konsep good corporate governance berbasis hak asasi manusia dalam korporasi merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya kepailitan dan efek Domino pada saat korporasi bangkrut. Konsep good corporate governance dan hak asasi manusia dalam korporasi merupakan hubungan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Penerapan good corporate governance dan hak asasi manusia...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ardinovan Junico Alief, author

Tanggung Jawab terhadap Tagihan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) Atas Aset Milik Debitor Pailit yang Dijadikan Jaminan Kredit Namun dikeluarkan dari Daftar Boedel Pailit = Responsibility for Environmental Management Fees (IPL)`s Claim of Bankrupt Debtor Assets that Used as Collateral Credit but Removed from the Bankruptcy Debtor List

Definisi Kepailitan jika dilihat, dalam Pasal 1 Angka 1 UU 37/2004, menjelaskan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU ini”. Pailit dapat diarikan sebagai suatu keadaan di mana debitor dalam keadaan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Radinka Gabriella, author

Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021) = Juridicial Analysis Of Cassation Legal Remedies For Decisions On Suspension Of Debt Payment Obligation (Study Of MK Decision Number 23/PUU-XIX/2021)

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 34 35 36 37 38 39 40 41 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian