Hasil Pencarian

Ditemukan 213 dokumen yang sesuai dengan query

Anggi Sherli Apriyana, author

Penyimpangan perluasan kewenangan bidan ditinjau berdasarkan perbuatan melawan hukum terkait persalinan = Deviation authority expansion of midwives in term of unlawful acts related to maternity

ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perluasan kewenangan Bidan terkait masalah persalinan. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab seorang Bidan berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila terjadi suatu perbuatan yang dikarenakan adanya penyimpangan perluasan kewenangan Bidan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62671

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fitriah Faisal, author

Analisis terhadap putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan status tersangka = Analysis of pre trial decision on the validity of determination status of the suspect / Fitriah Faisal

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang dasar pengajuan permohonan praperadilan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau mengabulkan permohonan praperadilan tentang penetapan tersangka dan apakah penetapan tersangka seharusnya masuk menjadi objek praperadilan pada pembaharuan hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44911

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lumbanraja, Hasan Tua, author

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengujian konstitusionalitas = Jurisdiction of Indonesian Constitutional Court on constitutional judicial review / Hasan Tua Lumban Raja

ABSTRAK Kewenangan pengujian konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersumber dari atribusi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan dalam Konstitusi tersebut hanya menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Menurut teori hukum administrasi negara, penerima atribusi...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45983

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Amin Putra, author

Kedudukan produk hukum lembaga-lembaga yang disebut dalam pasal 8 uu nomor 12 tahun 2011 = Legal products institutions so called in article 8 of law no 12 2011 / Muhammad Amin Putra

ABSTRAK
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan diantaranya MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga/Komisi yang dibentuk dengan undang-undang/Perppu, DPRD Provinisi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa/Setingkat....

2016

T46025

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhining Prabawati Rahmahani, author

Keberadaan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di Desa Kauman Lor, Kec. Pabelan, Kab. Semarang dan Desa Plangkapan, Kec. Tambak, Kab. Banyumas) = The existence of the village in the implementation regulations of village administration (study in Kaumanlor Village District Pabelan Kab Banyumas and Plangkapan Village District Tambak Kab. Banyumas) / Adhining Prabawati Rahmahani

ABSTRAK
Sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004, Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12 Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status peraturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011dengan menafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8...

2016

T45611

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Zulhidayat, author

Kewenangan dan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia . = authority and the role of government in the implementation of profesional football competition in Indonesia

ABSTRAK
Pada tanggal 30 Mei 2015, FIFA sebagai induk tertinggi organisasi sepakbola internasional menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Hal tersebut terjadi karena FIFA menilai adanya intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam Statuta FIFA pasal 13 dan 17 menjelaskan bahwa menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, politisi,...

Depok: 2017

T49569

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vera Manida Febrina, author

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat) = Authority of Regional Honorary Notary Council in Administering Approval for Copy of Original of the Deed and Calling a Notary by Law Enforcer (Study Case in the Notary Honorary Assembly of West Java Region)

Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52273

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anton Adriaan, author

Kewenangan lembaga praperadilan dalam memerintahkan penetapan status tersangka: studi kasus permohonan praperadilan MAKI terhadap KPK = Pre-judicial institutions' authority in ordering determination of suspect status: case study of MAKI pretrial requests to KPK

Sistem peradilan pidana di Indonesia, telah dirancang dengan sedemekian rupa, agar dalam prosesnya, benar-benar menjamin hak asasi dari setiap pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan suatu pengawasan secara horizontal terhadap seluruh upaya paksa yang dilakuan oleh pihak penyidik. Dalam perkembangannya, seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syahrial Syarief, author

Janji iklan dan kepuasan nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Semenjak deregulasi perbankan yang berupa Paket Kebijaksanaan 1 Juni 1983 dan Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 diterapkan dunia perbankan banyak mengalami perbaahan baik disegi manajemen operasional maupun didalam manajemen non operasional. Akibat yang paling nyata dirasakan sekarang adalah tingginya tingkat persaingan dalam bisnis perbankan, pihak perbankan dipaksa untuk bekerja keras...

1996

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Salahuddin Luthfie, author

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi = The authority of the prosecution service in the investigation of corruption

Tesis ini membahas tentang dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, tugas dan wewenang kejaksaan di negaranegara lain, dan mekanisme penanganan perkara korupsi di kejaksaan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus dilihat dari aspek...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29212

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian