::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Robertus Na Endi Jaweng, author

Pemberian status kekhususan kepada Jakarta didasari pertimbangan kedudukan formalnya sebagai Ibukota Negara RI. Berdasar alasan tersebut, bentuk dan susunan pemerintahan dirancang secara khusus, berupa suatu bentuk otonomi tunggal di lingkup provinsi dan susunan pemerintahan dengan ciri unik dan menonjol seperti tak adanya daerah otonom di dalamnya. Penelitian kualitatif dalam kerangka...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31558

UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Retno Wulandari, author

ABSTRAK Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden selama ini belum diketahui kedudukannya, apakah sebagai peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan atau peraturan kebijaksanaan atau bahkan bukan keduanya. Instruksi Presiden selama ini dibuat berdasarkan keadaan yang mendesak dan memerlukan petunjuk dari Presiden yang segera sebagai dasar bagi para menteri untuk mengambil suatu kebijakan. Permasalahan...

Depok: Universitas Indonesia, [2014;2014;2014, 2014]

T41612

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Dita Rahmasari, author

[ABSTRAK
Penjualan lelang eksekusi gadai saham melalui pelelangan umum harus dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun pada prakteknya lelang terdapat lelang eksekusi gadai saham yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan dilakukan di Balai Lelang Swasta sebagaimana dituangkan dalam risalah lelang...

2015

T42652

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Alia Faridatus Solikha, author

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan tentang kewenangan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya. Mediator Kementerian Ketenagakerjaan merupakan representasi pemerintah pusat yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, memberikan pembinaan hubungan industrial pada pengusaha dan pekerja di Indonesia, serta melakukan supervisi,...

2016

S64018

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Indra Wahyu Herdana, auhtor

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan pemimpin negara, yaitu Presiden dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, ldquo;Mengapa Pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane Veloso pada tahun 2015? rdquo; Penelitian ini menyoroti alasan di balik penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba Mary...

2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Edward Wongso, author

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai permasalahan sertipikat ganda atas suatu bidang tanah. Seperti kedudukan hukum dari para pihak dan penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak. Beberapa sengketa mengenai sertipikat ganda sering terjadi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang belum mendukung sistem administrasi di Indonesia. Bahkan penyelesaian sengketa tersebut lewat pengadilan terkadang...

2017

T46931

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Angelia Stephanie Wirawan, author

ABSTRAK Penulisan tesis ini membahas mengenai peran putusan perdamaian dalam penyelesaiansuatu gugatan di Pengadilan dan dampaknya terhadap putusan yang diputus MajelisPengawas Pusat Notaris. Dalam kaitannya, adanya tuntutan hukum ke pengadilan olehnotaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan MPDN dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak bersikap profesional atau tidak bersikap objektif...

2019

T52270

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Dompas, Radianta Sileka Suryandei, author

ABSTRAK
Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu hanya dapat dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan Perppu ditentukan berdasarkan subjektivitas Presiden, di mana setiap kali Presiden menetapkan Perppu seringkali timbul perdebatan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa itu sendiri. Skripsi ini membahas mengenai...