Hasil Pencarian

Ditemukan 211 dokumen yang sesuai dengan query

Hana Farida, author

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi = Transfer of authority in managing the secondary education from district/city government to provincial government

Tesis ini membahas transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dari bahan pustaka dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Dengan penggantian UU Pemerintah Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014, wewenang untuk mengelola pendidikan menengah ditransfer dari otoritas sebelumnya dari pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siwi Sulistyaningtyas, author

Kewenangan Pusat dalam Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Daerah = Central Authority In Order To The Slum Upgrading Program On Region

Tesis ini menjelaskan mengenai pembagian kewenangan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Permukiman dan dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52783

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adinda Rarasati, author

Kompetensi dan kewenangan bidan dalam tindakan aborsi ditinjau berdasarkan hukum dan etika: analisis putusan nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG = Competence and authority of midwives in abortion based on law and ethics: juridical analysis of court decision number 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kompetensi serta kewenangan bidan serta meninjau tanggung jawab hukum bidan yang melakukan tindakan aborsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini jika ditinjau dari bentuknya merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan kewenangan bidan dalam berprofesi meliputi keluarga berencana, persalinan baik sebelum...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lidwina Dian Pratiwi, author

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta koperasi

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lain, maka yang berwenang membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum. Pembuatan akta otentik diharuskan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19527

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aditya Pratama, author

Kewenangan mengadili perkara kepailitan ekonomi syariah (taflis) di Indonesia = Indonesian court competence on sharia bankruptcy cases

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara litigasi. Hal ini juga didukung dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Michele Angelina Hartono, author

Pengawasan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN) melalui portal aduanasn.id dalam lingkup hukum administrasi kepegawaian = Supervision of radicalism in the state civil apparatus through the aduanasn.id portal within the scope of employment law

Skripsi ini membahas tentang keberadaan portal aduanasn.id, dalam ini portal yang dibangun oleh pemerintah. Pada portal ini, yang menjadi obyek aduan adalah ASN. Portal ini benar-benar diperuntukan untuk ASN yang diduga melakukan pelanggaran berupa tindakan radikalisme, sosial media, ujaran kebencian yang mengarah pada unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mia Rizkasari, author

Kewenangan agen jaminan dalam melaksanakan hak tagih para kreditor sindikasi dalam hal debitur dinyatakan pailit analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 190 k pdt sus 2011 = Security agent s authority to exercise the syndication creditor s claim when the debtor has declared bankrupt analysis of decision of supreme court Republic of Indonesia no 190 k pdt sus 2011

Kredit Sindikasi merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam jumlah yang besar tanpa melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Kredit Sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh dua Kreditor atau lebih untuk membiayai satu Debitor yang sama, dengan syarat dan ketentuan dan dokumentasi kredit yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44870

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Nabhan Amin, author

Kewenangan atribusi presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada keadaan normal dan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa = President's attribution authority in establishment of laws within normal conditions and in a matter of coercive emergency

Menurut Pasal 1 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Penegasan oleh Pasal 1 UUD ini membawa berbagai macam konskuensi dalam bernegara. Salah satu nya adalah pembagian kekuasaan dalam negara kepada tiga fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Walaupun terdapat pembagian kekuasaan tersebut, UUD 1945 memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Zulkifli, author

Perubahan pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran televisi terestrial di Indonesia = Regulation transform of the management of terestrial television broadcasting systems in Indonesia

Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alfanisa, author

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi studi kasus: putusan pengadilan negeri Semarang nomor 156/PIDp.SUS-TPK/2015/PN.SMG = Misuse of authority by official land deed maker under the law on eradication of corruption case study Semarang district court s decision number 156/PID/SUS/TPK/2015/PN/ SMG

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Keadaan tersebut membuat Indonesia masih jauh dari kata ldquo;bersih dari korupsi rdquo; menurut penelitian yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang maupun korporasi, tak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . PPAT bernama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48705

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian