::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 64 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Elisa Oktaviani, author
Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Adanya Kuasa Mutlak Berakibat Pada Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 Pk/Pdt/2019 = Abuse of Circumstances on Drawing Up of the Sale and Purchase Binding Agreement and the Existence of Irrevocable Power of Attorney Causing Conveyance of Land Rights Based on the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Number 197 Pk/Pdt/2019
Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaan serta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Elva Monica Hubertina, author
Pengalihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktb) = Assignment Of Land Rights From Community Property Without Couple Prior Consent Of Based On The Kotabaru District Court Decision Number 1/Pdt.G/2019/PN Ktb.
Tesis ini membahas pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pasangan suami istri yang hendak bertindak atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pengalihan hak terhadap objek...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Ikhsan Diar, author
Kedudukan Akta Pemberian Hak Tanggungan Akibat Tidak Dihadirkannya Pemberi Hak Tanggungan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2380K/Pdt/2017) = Position deed of granting mortgage rights as a result of not being presented by giver of mortgage (Supreme Court Decision Study Number 2380K/Pdt/2017)
Penelitian ini membahas tentang Kedudukan Akta Pemberian Hak Tanggungan Akibat Tidak Dihadirkannya Pemberi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2380k/Pdt/2017), terhadap putusan ini diperlukan kajian dengan isu hukum yang dibahas adalah menganalisis tentang tidak dihadirkannya Pemberi Hak Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dihubungkan dengan Undang-undang Hak Tanggungan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Iqbal Saleh Syahroni, author
PPAT sebagai turut tergugat dalam peralihan hak atas tanah yang tidak sah (analisa putusan nomor 751/Pdt.G/2014/PN.TNG) = Land deed officer as a co defendant in the turnover of land rights are invalid (analysis of decision number 751/Pdt.G/2014/PN.TNG)
PPAT Sebagai Turut Tergugat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Sah Ananlisa Putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG. Akta Jual Beli merupakan salah satu alat untuk melakukan peralihan Hak Atas Tanah, dalam bentuknya sebagai suatu Akta Otentik, Akta Jual Beli telah menjadi alat bukti yang mutlak. Dalam kasus ini akta jual beli...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T46898
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Anita Anggraeni Suryana, author
Kewajiban dan tanggung jawab notaris dan PPAT dalam hal berlakunya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary and land deed official obligations and responsibilities in the application of government regulation no 43 year 2015 regarding the reporting party in the prevention and eradication criminal act of money laundering
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T47122
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fanny Nurpadaniah, author
Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung No 970 K/Pdt/2019) = LEGAL CONSEQUENCES AND RESPONSIBILITY OF THE TEMPORARY LAND DEED-MAKING OFFICER FOR THE CANCELLATION OF GRANT DEED (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 970 K/PDT/2019)
Penelitian ini menganalisis tentang akibat hukum dan tanggung jawab PPATS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 970 K/Pdt/2019 mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPATS terhadap pembatalan akta hibah. Salah satu cara seseorang mengalihkan haknya secara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Elina Kartini, author
Akibat hukum tidak dilakukannya pendaftaran jual beli (Analisis kasus akta jual beli nomor 499/13/Cipondoh/JB/l987) = Legal consequences of unregistered sale and purchase transaction (Case analysis of sale and purchase deed number 499/13/Cipondoh/JB/l987)
Jual beli adalah salah satu perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Pendaftaran jual beli penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pembuktian. Memperkuat pembuktian karena dengan dicatatnya jual beli pada sertipikat, pembeli dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Memperluas pembuktian karena dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25997
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Surti Ramadani, author
“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Pada Perseroan Terbatas Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Akibat Tidak Memenuhi Ketentuan Dalam Anggaran Dasar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681/K/Pdt/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188 PK/Pdt/2020).” = Notary's Responsibility For The Deed Of Sale And Purchase Of Limited Company Shares Canceled By Court Because isn't Accordance Provisions Articles Association (Study of the Decision of the Bekasi District Court Number 334/Pdt.G/2014/PN.BKS in conjunction with the Supreme Court's Decision Number 1681/K/Pdt/ 2017 and the Judicial Review Decision Number 188 PK/Pdt/2020).
Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Surti Ramadani, author
“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Pada Perseroan Terbatas Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Akibat Tidak Memenuhi Ketentuan Dalam Anggaran Dasar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681/K/Pdt/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188 PK/Pdt/2020).” = Notary's Responsibility For The Deed Of Sale And Purchase Of Limited Company Shares Canceled By Court Because isn't Accordance Provisions Articles Association (Study of the Decision of the Bekasi District Court Number 334/Pdt.G/2014/PN.BKS in conjunction with the Supreme Court's Decision Number 1681/K/Pdt/ 2017 and the Judicial Review Decision Number 188 PK/Pdt/2020).
Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nadhila Rianda Karissa, author
Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2511K/PDT/2020) = Legal Protection For the Heirs Against the Transfer of Rights to the Inheritance Land through Buying And Selling Without Approval Of All Heir (Study Ruling No. 2511K/PDT/2020)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya seharusnya dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli warisnya terlebih dahulu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum ahli waris yang tidak memberikan persetujuan atas jual beli tanah warisan yang belum terbagi dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>