Hasil Pencarian

Ditemukan 64 dokumen yang sesuai dengan query

Kartika Yoland Shinta Martuani, author

Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Sudah Terikat Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pdt/2022)” = The validity of the deed of sale and purchase of land whose object has been tied to the agreement of sale and purchase of land by another party (STUDY OF THE DECISION OF THE AGUNG COURT NUMBER 7 PK / Pdt / 2022)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli tanah dengan menggunakan akta jual beli tanah atas objek yang telah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dengan pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dari pembeli pertama yang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Biondi Insani, author

Akta jual beli yang pembayarannya ternyata tidak lunas serta acara pelepasan hak sebagai cara memperoleh tanah : studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor perkara 133/pdt.g/2018/pn.jkt.tim = Deed of sale and purchase that is not paid fully and release of the rights of land as a method to obtain land : case study of East Jakarta district court decision number 133/pdt.g/2018/pn.jkt.tim

Tesis ini membahas mengenai sengketa yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Perkara 133/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim yaitu mengenai akibat hukum jual beli tanah dengan akta jual beli yang pembayarannya ternyata tidak lunas dan akibat hukum acara pelepasan hak yang dilakukan pihak ketiga bernama Jenny Tsin dengan perjanjian pelepasan hak dibawah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54933

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yutika Qoriana Mentari, author

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah dalam proses pemecahan sertipikat hak milik studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 113/PDT/2017/PT.BDG = Notary as the land deed registrar responsibility in the process of splitting land ownership certificate case study of west java high court decision number 113/PDT/ 2017/PT.BDG

ABSTRAK
Notaris dan/atau PPAT sebagai pejabat umum dapat membuatkan Akta sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum dan/atau sebagai kuasa dari para pihak untuk mengajukan permohonan pemecahan sertipikat. Berkaitan dengan proses pemecahan sertipikat, berakhirnya pemberian kuasa akan mengakibatkan penerima kuasa tidak lagi berwenang mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam...

2018

T49395

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Atika Yulinda Agustine, author

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti asli akta PPAT lembar kedua yang hilang untuk kepentingan pendaftaran tanah (analisis terhadap pengganti asli akta lembar kedua yang dikeluarkan oleh PPAT X Nomor.../2014) = The authority of the Land Deed Official (PPAT) to issue the original replacement of the Second Sheet Act which is lost for the purpose of land registration (Analysis of the Original Substitute Deed of the second sheet issued by PPAT X Number... / 2014)

Tesis ini membahas kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang di Kantor Pertanahan untuk kepentingan pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua berupa...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52223

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Firdausi Alamari, author

kedudukan surat keterangan penguasaan tanah dalam pemindahan hak atas tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 09/PDT.G/2018/PN Pal) = The position of letter of land in the transfer of land rights (Case study of Palu District Court Decision Number 94/PDT.G/2018/PN Pal).

Tesis ini membahas tentang kedudukan surat keterangan tanah (SKT) yang dijadikan dasar perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, terdapat pejabat pembuat akta tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54815

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kristina Suhartati, author

Sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur: Analisis putusan No.60/Pdt.Bth/2004/PN.Jkt.Tim tanggal 02 Desember 2004 = Sanction to Land Deed Official as consequence for executing deed of bequest declared void by law by the district court of East Jakarta: Analysis on judgement No.60/Pdt.Bth/2004/PN.Jkt.Tim dated December 2, 2004

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas harta miliknya.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hibah tidak dapat ditarik kembali.Dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus tentang suatu hibah yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,sehubungan dengan itu maka...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19636

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Disa Masnasiltie, author

Pelanggaran jabatan dan kode etik profesi pejabat pembuat akta tanah atas pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang salah satu pihaknya tidak berwenang (studi kasus putusan Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT) = Title and land deed official the code of ethics violations in making mortgage that performed by unauthorized person verdict of court (case study Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Perpetua Graciana Kanta, author

Mekanisme pembatalan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli "pura-pura" berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp = Cancellation mechanism and the responsibility of land deed official on "pretended" sale and purchase deed based on Court Decision number: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanry Ichfan Adityo, author

Implikasi hukum ketidakcermatan pejabat pembuat akta tanah dalam perjanjian jual beli bagi pembeli beritikad baik: analisa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 19/PDT.G/2014/PN.NAB JO. Putusan nomor 26/PUT/PDT/2015/PT.JAP JO. Putusan Nomor 442/K/PDT/2016 = Legal implications of inaudible land deed official on the sale and purchase agreement for buyers in good faith: analysis of the Supreme Court's Decision number 19/PDT.G/2014/PN.NAB JO. Decision number 26/PUT/PDT/2015/PT.JAP JO. Putusan nomor 442/K/PDT/2016

Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ulfa Amalyah Usman, author

Keabsahan sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah: studi kasus nomor 64/Pdt.G/2018/PN.Kdi = Legality of the surrogate certificate as the basis for making a deed of grant

Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian