Hasil Pencarian

Ditemukan 255 dokumen yang sesuai dengan query

Aziz Rahimy, author

Tanggung jawab dokter terhadap kerugian pasien atas perbuatan malpraktek kedokteran ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen

In the healing effort by the physician, there are high risk which cannot be eliminated. The risks can be in the form of loss suffered by physician or patient. According to loss suffered by patient, there are different opinion about physician's liability, as a consequences of medical action. One interesting...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T36666

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Santi Sri Handayani, author

Implementasi perlindungan hukum hak-hak konsumen dalam pelayanan air minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Tesis ini membahas tentang implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh pelayanan air minum di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Dalam pelayanan air minum, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memproduksi dan mendistribusikan air minum serta menyediakan pelayanan jasa, oleh karena itu PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai pelaku usaha...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26664

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Agung Nugroho, author

Tanggung Jawab Direksi Dalam Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Terhadap Putusan MA RI Nomor 1760 K/Pid.Sus/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid/TPK/2016/PTDKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid.Sus/TPK/PN.JKT.PST) = Responsibilities of Directors in Procurement Projects And Services In The Government Based On The Law Of Limited Liability Companies

Direksi merupakan pihak yang bertindak mewakili perusahaan suatu perseroan terbatas, termasuk mewakili perseroan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. Tanggung jawab direksi tentu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk juga tanggung jawab direksi dalam proyek pengadaan barang dan jasa dipemerintahan. Pada penelitian ini penulis melakukan Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Edy Yuli Nurcahyono, author

Pertanggungjawaban direktur nominee terhadap tindak pidana pencucian uang = Criminal liability of director nominee againt money laundering

Masalah direktur nominee menjadi fenomenal karena dalam aturan hukum Indonesia belum mengakomodasi keberadaannya tetapi prakteknya digunakan. Rumusan masalah adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam tindak pidana pencucian uang, bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi serta direktur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49724

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Narada Mohammad Ashardi Perdana, author

Analisis Yuridis terhadap Status Anak Perusahaan dari Induk Perusahaan yang Diakuisisi Penanaman Modal Asing = Juridical Analysis on the Status of Subsidiaries of Parent Company Acquired by Foreign Investor

Skripsi ini ingin mengkaji tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan efeknya terhadap anak perusahaan dan hubungan antara anak perusahaan terhadap Induk perusahaan yang diakuisisi apabila PMA mengakuisisi PMDN beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penanaman Modal Asing diartikan kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fenny Kusumaningtyas, author

Pertanggunganjawaban Sebuah Badan Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Mitran Kerjanya "(Studi Putusan Nomor 20/PDT.G/2014/PN.SBR JO Putusan PT Bandung NO. 118/2015/PT.BDG JO Putusan MA NO. 3125/K/PDT/2015 JO Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 489/PK/PDT/2018)" = Liability of a Legal Entity for Acts Against Law Carried Out by Its Partners” (Study Decision No. 30/Pdt.G/2014/PN.Sbr jo Decision of PT Bandung No. 118/Pdt/2015/PT.BDG jo Supreme Court Decision No. 3125/K/PDT/2015 jo Supreme Court Review Decision No. 489

Koperasi menjadi bagian dari tata susunan ekonomi, yang berarti dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi terwujudnya kehidupan ekonomi yang sejahtera baik bagi orang-orang yang menjadi anggotanya itu sendiri atau pun masyarakat sekitarnya. Koperasi memiliki peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari masyarakat yang perekonomiannya terbatas. Dalam rangka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Clementine Belinda, author

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pengangkut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dalam Pelaksanaan Pengangkutan Laut (Studi Kasus Mv.APL England) = Juridical Analysis of Carrier Liability for Damage and Loss of Goods in the Implementation of Carriage of Goods by Sea (Case Study Mv.APL England)

Pengangkutan barang melalui laut telah menjadi pondasi utama dalam perdagangan internasional. Menjadikan transportasi sebagai komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya kerugian pada kargo merupakan kejadian yang sering dijumpai, dalam waktu yang sama juga mengakibatkan kerusakan dan biaya yang tidak diingankan untuk para pihak dalam industri transportasi. Sebagaimana yang terjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ciho Miller Bermana, author

Pertanggungjawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Penahanan Barang Impor Ke Kawasan Perdagangan Bebas Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Studi Kasus Putusan No.97/Pdt.G/2019/Pn.Bna dan No.97/Pdt/2020/Pt.Bna) = Civil Liability Due To Torts Action In The Act Of Detaining Imported Goods To Free Trade Areas By The Directorate General Of Customs And Excise (Case Study Of Decision No.57/Pdt.G/2019/Pn.Bna And No.97/Pdt/2020/Pt.Bna)

Perbuatan penahanan barang impor ke kawasan perdagangan bebas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar kepentingan individu dan menimbulkan kerugian kepada importir maupun pihak lainnya. Secara perdata, terhadap kerugian yang timbul dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun melalui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Puteri Hikmawati, author

Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

T36157

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lumanauw, Valerie Irene Patricia, author

Analisa perbandingan pembelaan adequate procedure untuk menghindari pertanggungjawaban (mutlak) pidana di Indonesia dan Inggris = Comparative analysis of adequate procedure defense to evade corporate criminal (strict) liability in Indonesia and United Kingdom / Valerie Irene Patricia Lumanauw

Di tengah berbagai penyalahgunaan otoritas dan kejahatan yang dilakukan korporasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi dengan mempertimbangkan apakah korporasi telah melakukan langkah-langkah...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian