Hasil Pencarian

Ditemukan 69 dokumen yang sesuai dengan query

Nusaibah Al-Hima, author

Akibat hukum tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar PT Sumber Niaga yang didirikan tahun 1983 = Legal consequences for did not adjust the article of association of PT Sumber Niaga which established at 1983

ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, khususnya terhadap PT Sumber Niaga yang didirikan pada tahun 1983. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan,...

2014

S70175

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aidina Mahriza, author

Analisis yuridis pelaksanaan corporate social responsibility pada Kagum Group terkait kegiatan community development Kagum social responsibility = Juridicial analysis of implementation of corporate social responsibility CSR in Kagum Group related activity on community development kagum social responsibility

ABSTRAK Gagasan Corporate Social Responsibility (CSR) menekankan bahwa tanggungjawab perusahaan bukan lagi mencari profit semata, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan CSR bermanfaat untuk meningkatkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan kewajiban CSR. Namun pelaksanaan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44916

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Setiawan Adiputra, author

Ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan rapat umum pemegang saham berdasarkan penetapan pengadilan (studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 45/ PDT.P/2013/PN.JKT.PST. Jo. putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1748 K/Pdt/2013) = Legal uncertainty of general meeting of shareholders based on court decision (case study of the central jakarta court decree number No. 45/ PDT.P/2013/PN.JKT.PST. Jo. putusan kasasi MA RI No. 1748 K/PdT/2013) / Setiawan Adiputra

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perbedaan pendapat di lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan RUPS berdasarkan penetapan pengadilan. Secara khusus, tesis ini membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan menurut UU PT, dan analisis terkait penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan penetapan RUPS dari pemegang saham 6,02 dengan meniadakan kehadiran pemegang saham lainnya....

2017

T47250

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wihelmus Jemarut, author

Penerapan doktrin duty of care dan business judgment rule dalam putusan nomor: 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST = The implementation of doctrine duty of care and business judgment rule in case no. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST / Wihelmus Jemarut

ABSTRAK
Ada dua pertanyaan dasar yang diuraikan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin duty of care dan business judgement rule? Kedua, bagaimana penerapan duty of care dan business judgment rule dalam perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni doktrinal, perundang-undangan dan kasus. Kesimpulan...

2016

T46967

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Febriani Rastanty, author

Analisis perbandingan pengaturan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham rups oleh pemegang saham di Indonesia, Belanda, Spanyol, Jerman, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris, dan Australia = A comparative analysis of regulations on general meeting of shareholders gms convened by the shareholders in Indonesia Netherland spain Germany the people s republic of China England and Australia

Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan organ PT yang memiliki semua wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan anggaran dasar PT. RUPS ini memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting bagi jalannya sebuah PT, sehingga wajib untuk diselenggarakan. Pemegang saham,...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pohan, Siti Afina, author

Analisis tentang ratifikasi terhadap pengalihan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh perseroan terbatas studi kasus putusan putusan pengadilan = Analysis regarding ratification on diverting the more than 50% (fifty percents) of the amount of total net assets owned by the limited liability case study the court decisions

ABSTRAK
Ratifikasi adalah merupakan tindakan pengukuhan, pengambilalihan, penerimaan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan sehingga tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kasus-kasus yang dibahas di dalam tesis ini adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan lebih dari 50...

2018

T49527

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yudi Yanti, author

Tanggung jawab notaris atas surat pernyataan telah menyetor modal dalam pengajuan permohonan pengesahan Badan hukum Perseroan Terbatas (dikaitkan dengan implementasi peraturan Menteri Hukum dan Hak Manuisia no. 1 tahun 2016) = The responsibility of notary for the statement letter of paid up capital in submitting an application for legalization on the legal entity of limited liability company (in relation to the implementation of regulation of the minister of law and human right no. 1 year 2016) / Yudi Yanti

ABSTRAK
Untuk mempermudah pendirian perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satu bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. Surat pernyataan tersebut merupakan...

2018

T49600

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Margaretha Putri Inuhan, author

Akibat permasalahan hukum pada sistem administrasi badan hukum terhadap proses pengajuan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia studi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.69/PID.B/2016/PN.PLK Putusan MPPN No.18/B/MPPN/2017 = Due to legal issues on legal administration system against the process of submitting decree of minister of law and human rights study of the decision of Palangka Raya District Court No.69/PID.B/2016/PN.PLK the decision of MPPN No.18/B/MPPN/2017

Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51031

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andhitha Mega Febriyanti, author

Akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan surat kuasa pendiri di luar negeri tanpa ada legalisasi oleh pejabat perwakilan Indonesia di negara dokumen tersebut ditandatangani = Deed of establishment of limited liability company produced based on power of attorney from founder abroad without legalization by Indonesian diplomatic officer in country where the document is signed

ABSTRAK
Seiring dengan perekonomian Indonesia yang semakin berkembang mendorong peningkatan akan investasi baru, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bentuk yang dipilih oleh investor luar negeri adalah dengan cari mendirikan perusahaan penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas. Untuk dapat mendirikan perseroan terbatas, investor asing yang...

2018

T50475

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Paramitha, author

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (Studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 12/PTS/Mj.PWN Prov Banten/X/2016) = Breach against Public Notary Function mandatory and prohibitory code of conduct committed by Public Notary in drafting a Declaration Act by Ineligible share holders of a Limited Liability Company based on Bill of Limited Liability Company No. 40/2007 article 91 (Case study: Regional Inspectorate Council Case No. 12/PTS/MJ PWM, Province of Banten/X/2016)

ABSTRAK
Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik mengatur mengenai kewajiban, larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam realita yang berkembang, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salinan Putusan Nomor 12/PTS/Mj.PWN Prov Banten/X/2016, merupakan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X. Permasalahan yang penulis analisa yaitu, bagaimanakah kewajiban dan larangan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51036

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian