Hasil Pencarian

Ditemukan 256 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Emirio Rafif, author

Unsur Al-Ma’aniy dalam Lirik Lagu ‘Al Mahkamah’ Karya Karim Al Iraqi = Al-Ma'aniy elements of the lyrics on 'Al Mahkamah' song by Karim Al-Iraqi

Makalah ini mengkaji retorika Arab dari lirik lagu Al Mahkamah karya Karim Al-Iraqi yang berasal dari Iraq. Lagu ini dinyanyikan oleh Kadzim al-Sahir dan Asma al-Munawwar yang dirilis pada tanggal 12 Oktober 2009 dalam album Al Rassem Bil Kalimat. Lagu ini menceritakan keadaan perseteruan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2021

MK-Pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Muhammad Ajisatria, author

Mahkamah konstitusi dan hak asasi manusia dalam era reformasi: peran mahkamah konstitusi dalam menyusun konsepsi keadilan transisional di Indonesia

Political transitions in Indonesia have implications on the enforcement through human rights values. its then has been focused on how to find toward the transitional justice concepts as the proper methods to accomplishing human rights violence 's were occurred beyond. In the author thoughts Constitutional Court has key roles to...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

HUPE-35-3-(Jul-Sep)2005-351

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Firda Reza Atariq, author

Ius Constituendum Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Anggota DPR Akibat Pembubaran Partai Politik di Indonesia = Ius Constituendum Arrangements for Filling Vacancies in Membership Position of DPR Due To Dissolution Political Parties In Indonesia

Setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi pasca reformasi, salah satu kewenangannya ialah membubarkan partai politik, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur aturan lanjutan akibat-akibat hukum dari pembubaran tersebut. Salah satunya ialah aturan lanjutan, dari salah satu akibat hukum dibubarkannya partai politik, yaitu pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat “DPR” yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ellen Nadya Salbaina, author

Konsep dan Penerapan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Concept and Application of Ultra Petita in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang seringkali memutus secara ultra petita. Walaupun penerapan ultra petita ini dilarang dalam hukum perdata, akan tetapi saat ini masih belum ada ketentuan hukum positif yang mengatur terkait dengan dilakukannya ultra petita di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal ini menimbulkan pro...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Meriska Nofianti, author

Pelaksanaan hukum mati di Indonesia dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang narkotika terhadap UUD 1945

Skripsi ini membahas hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi terberat yang diatur dalam peraturan negara. Hukum positif Indonesia masih mengakui adanya mekanisme pelaksanaan hukuman mati, baik didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di peraturan perundang-undangan yang lain. Dikaitkan dengan permasalahan hukuman mati ini, dikenallah Putusan Mahkamah Konstitusi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22641

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Nadapdap, Binoto, author

Hukum acara persaingan usaha: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Jakarta: Kencana, 2020

343.072 NAD h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Satria Adhitama Sukma, author

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Status Hukum dan Implikasi Terhadap Pemerintah Daerah = Instruction of the Minister of Home Affairs No. 68 of 2021 on Follow-Up on Decisions of the Constitutional Court No. 91/PUU-XVIII/2020 on Formal Examination of Law No. 11 of 2020 on Job Creation: Legal Status and Implications for Regional Government

Kehadiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan ketidakpastian hukum. Di satu sisi Pemerintah telah menentukan jangka waktu secara rigid jangka waktu bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ajie Ramdan, author

Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013) = Plaintiff Legal Standing In Testing Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and the Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (Study of Constitutional Court Verdict Number 36/PUU-X/2012 and 7/PUU-XI/2013)

Pengujian konstitusionalitas Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) legal standing pemohon...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Imran Ahmad, author

Pengaturan pengelolaaan kegiatan usaha hulu migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Regulation the upstream oil and gas business activities after the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39207

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irfan Nur Rachman, author

Pseudo judicial review dalam perkara perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi = Pseudo judicial review in matters of dispute the results of local election in the Constitutional Court / Irfan Nur Rachman

ABSTRAK
Judicial review adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam perkara pengujian undangundang, Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan atau memaknai materi muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembangan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam perkara Pemilukada Mahkamah Konstitusi melakukan pseudo judicial review (pengujian undang-undang semu)...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42802

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian