Hasil Pencarian

Ditemukan 258 dokumen yang sesuai dengan query

Lia Puspita, author

Norma nir-pertanggungjawaban direksi menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 PK/PID/2013 = The norm of non responsibility of the directors according to decision of the supreme court of the republic of indonesia number 102/PK/PID/2013

ABSTRAK
Direksi sebagai organ Perseroan wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Permasalahan timbul apabila keputusan Direksi dalam pengurusan Perseroan membawa kerugian bagi Perseroan. Sistem korporasi common law mengenal norma nir-pertanggungjawaban Direksi yang menetapkan bahwa Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan...

2017

T48708

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rifki Wicaksono, author

Penanggguhan pelaksanaan upah minimum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015 = Suspension of minimum wages after post Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XII/2015

ABSTRAK
Adanya kebijakan Penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana diatur Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya telah menimbulkan penolakan dari para pekerja karena dianggap bertentangan dengan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengujian ketentuan Penangguhan pelaksanaan upah minimum itu pun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47713

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chintia Trisnayanti Susilo, author

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL) = Legal impact of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 against authority of the notary for endorsing prenuptial agrement (Case in Court Decision Number 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST and 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan sehingga menciptakan norma baru. Salah satunya yaitu memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris dimaknai berbeda dengan pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52251

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Permata Sari, author

Pembatalan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan badan arbitrase nasional Indonesia: studi putusan Mahkamah Agung nomor 232/K/TUN/2018 = Rescission of the legalization decree legal entity establishment of Indonesian national arbitration board: case study on the Supreme Court number 232/K/TUN/2018

Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018) Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 232/K/TUN/2018...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54726

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Manggala, Rita, author

Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif badan peradilan (analisis putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor: 935 k/pdt/1998) / Rita Manggala

Permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap bapak dan/atau ibunya merupakan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin didiskriminasi baik dalam kedudukan hukumnya maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan K.U.H.Perdata seorang bapak biologis dari anak luar kawin yang tidak diakuinya,...

2006

T16497

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hikmahanto Juwana, author

Penyelesaian sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan

Tanggal 3 hingga 12 Juni 2002 Mahkamah Internasional (MI) atau International Court of Justice telah mendengarkan argumentasi lisan (oral hearings) dari Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan sengketa wilayah (territorial dispute) Pulau Sipadan dan Ligitan. Dua pulau yang berada di dekat pulau besar Kalimantan (Borneo0 ini sebenarnya merupakan dua pulau...

2003

HUPE-XXXIII-1-Mar2003-111

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Pangabean, R.M., author

Budaya hukum hakim di bawah pemerintahan demokrasi dan otoriter : studi tentang putusan-putusan mahkamah agung Republik Indonesia 1950-1965

Depok: Universitas Indonesia, 2003

D909

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Retnaning Dyah Satyawati, author

Tinjauan terhadap beberapa keputusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung dalam bidang hukum tanah

Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhi Anugroho, author

Analisis yuridis terhadap asas efisiensi berkeadilan berdasarkan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan = Legal analysis of the principle of equitable efficiency in article 33 paragraph (4) of the constitution of 1945 with regards to laws on electricity

Tesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Pembahasannya dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46501

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Tinjauan yuridis atas legal standing pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi = Overview of legal standing on the juridical dissolution of political parties in the Constitutional Court

Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S62740

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian