::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 258 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abd Gafur Sangadji, author
Dampak liberalisasi ekonomi terhadap kebijakan privatisasi air analisis hukum atas putusan mahkamah konstitusi dalam judicial review uu no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap pasal 33 uud 1945 = The impact of economic liberalization against water privatization policy analysis of the law on the verdict of the constitutional court under the judicial review of law no 7 of 2004 on water resources of article 33 of the 1945 constitution
Tesis ini membahas tentang dampak liberalisasi ekonomi terhadap kebijakan privatisasi air dalam analisa putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak liberalisasi ekonomi dalam privatisasi sumber daya air...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44773
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Aliza Aditya Ramadhani, author
Analisis peralihan status perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu akibat pelanggaran: studi kasus putusan nomor 846 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan 68/Pdt.G/2016/PN.SDA = Analysis on the transition of time based working agreement to fixed term working agreement as a result of agreement violation case study on court verdict number 846 K/Pdt.Sus-PHI/2016 and 68/Pdt.G/2016/PN.SDA
ABSTRAK
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT sebagai salah satu sistem perjanjian kerja di Indonesia kerap disimpangi oleh sebagian pengusaha, sehingga pengusaha dapat menggunakan PKWT sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja PHK yang tidak sesuai prosedur. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 7/PUU/XII/2014 tentang perubahan status PKWT menjadi...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arlianti Vita, author
Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Tesis ini membahas permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh para Advokad/Pengacara kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para Advokad/Pengacara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26052
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Rita Leowan, author
Problematika Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 = Legal Problems of Marriage Agreement Post Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memaknai Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan postnuptial agreement serta pencabutan perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan yaitu keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan serta akibat hukum pencabutan perjanjian perkawinan. Metode penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48402
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hikmatu Shalihah, author
Permasalahan penuntutan kejahatan seksual sebagai kejahatan internasional di Mahkamah Pidana Internasional : studi atas Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014 = The Problems of prosecuting sexual crimes as international crimes in the International Criminal Court : study on Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014 terhadap penuntutan kejahatan seksual yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Dalam penelitian ini juga akan dibahas secara kronologis terkait pengaturan dan penuntutan kejahatan seksual di pengadilan- pengadilan sebelum Mahkamah Pidana Internasional untuk melihat signifikansi dari setiap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Aziz Fauzi, author
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang = Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 through the Interpretation of the Constitutional Court in Judicial Review
Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari pengujian suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ester Melisawaty, author
Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris. Studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1860k pid 2010 = Legal protection for the notary profession. Case studies decisions of the supreme court number 1860 k pid 2010
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pid/2010 dalam hal pertimbangan hukum dari Hakim...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43187
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Heni Daida, author
Sengketa sertipikat ganda di wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/TUN/2010 = Dual certificate dispute in the district area Curug Tangerang district : judicial review against the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 154/PK/TUN/2010 / Heni Daida
ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39014
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Imam Heykal Djajadiningrat, author
Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat
ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39317
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Johan Chandra, author
Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 = Juridical review of law enforcement against the notary's post Verdict the Decree of Constitutional Court number 49/PUU-X/2012 / Johan Chandra
ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan Frasa “dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bertentangan dengan asas kesamaan d muka hukum dan rasa keadilan serta kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebelum dan sesudah putusan Mahkamah konstitusi, penegakan hukum terhadap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39259
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   20 21 22 23 24 25 26   >>