Ditemukan 558 dokumen yang sesuai dengan query
Maramis, Muriel Cattleya, author
Tesis ini membahas cakupan Pasal 66 ayat (1) b UUJN 2004 sehubungan dengan PPAT dan dasar pertimbangan MPD untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian menyarankan agar dalam UUJN dimasukkan ketentuan bahwa pemanggilan Notaris mencakup juga Notaris selaku PPAT dan dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39392
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Christina, author
ABSTRAK
Fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri, penuntut umum atau hakim semakin sering terjadi dalam proses peradilan pidana. Pada umumnya, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan dan dapat digunakan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk menetapkan seorang Notaris menjadi tersangka, terdakwa dan selanjutnya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42460
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Syamsiati Duha, author
ABSTRAK
Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperoleh
nasihat terkait dengan sebuah akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat
dalam suatu proses hukum. Akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian
dan jaminan hukum yang pasti. Akan tetapi sekarang ini bahwa banyak notaris yang
mau didikte oleh kliennya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundangundangan
dan/atau...
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39282
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ferina Christianty, author
ABSTRAK
Dalam isi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Salah satu tindakan “seksama” yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39077
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Arkan Arieftha, author
Notaris menjalankan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik untuk keperluan para pihak. Notaris wajib mengikuti tata cara yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Tetapi adanya pembuatan akta dengan mempergunakan blangko kosong yang dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi akta...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Paramita Dian Irawati, author
[ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat
dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya
dalam pembuatan akta. Kelalaian dalam pembuatan suatu akta otentik yang
dilakukan oleh seorang Notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan
keotentikannya danlanya alcan menjadiakta di bawah tangan jikaditandatangani
oleh para pihak dalam akta tersebut. Jika di kemudian hari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41617
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Zerlina Jihan Deavinsa, author
Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Riri Ananingdyah, author
Keberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatu identitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Cindya Mulia Kencana, author
Kewajiban seorang Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang apabila dilanggar, maka dapat diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Penulisan ini menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat addendum akta sewa menyewa yang diduga palsu serta akibat hukum dari addendum akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lukita Purnamasari, author
Notaris di dalam menjalankan jabatannya di awasi oleh Majelis Pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. Penulis mencoba menganalisa salah satu contoh pelanggaran yang di lakukan oleh...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
T41608
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library