Hasil Pencarian

Ditemukan 558 dokumen yang sesuai dengan query

Rahmi Yunitasari, author

Tinjauan yuridis terhadap peran notaris dalam akta perjanjian kredit yang objek jaminan terbakar: studi kasus akta perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri Tbk dengan PT. X = Judicial review on the role of the notary toward object of credit agreement deed in burning case study of credit agreement between PT. Bank Mandiri Tbk with PT X

Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45259

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Farley Richie Leardo, author

Perbuatan melawan hukum notaris akibat kelalaiannya dalam membuat akta perubahan anggaran dasar CV: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 116/PDT/G/2012 PN.PBR = Unlawful acts of notary due to negligence in making of amendment the articles of partnership CV: case study District Court of Pekanbaru number 116/PDT/G/2012 PN.PBR

[Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta Perubahan anggaran dasar CV yang melawan hukum dikarenakan adanya kelalaian Notaris dalam membuat minuta akta, yang mana notaris tidak memintakan bukti fisik dari surat kuasa pihak yang berkepentingan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44968

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Humaira Febrinaharnum, author

Peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pembuatan akta wasiat studi kasus: putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3012 k/pdt/2011 = The role of notary in providing legal counseling toward establishment of deed of testament case study supreme court republic of indonesia decree number 3012 k pdt 2011

Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang ab-intestato dan pewarisan berdasarkan wasiat testamenter . Bagian mutlak legitime portie merupakan bagian yang harus diperoleh ahli waris ab-intestato dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang disebut dengan legitimaris. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit terdapat akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47892

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Farah Fadilla, author

Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Objek Jual Beli Berantai Milik Pihak yang Tidak Tercatat dalam Sertipikat Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018) = The Responsibility of Notary Public/PPAT Against the Sale and Purchase Object With a Chain Belongs to Parties That Is Not Registered in the Land Certificate (Case Study Supreme Court Decision Number 485/K/Pdt 2018)

Tesis ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual beli pertama dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusan pensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanah tersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris dari pembeli pertama yang mengganggu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisa Nurlaili Fitri, author

Perkembangan konsep menghadap notaris dalam pembuatan akta ditinjau dari perspektif cyber notary = Evolution of the concept of before a notary in making deeds from the perspective of cyber notary.

Penelitian ini membahas perkembangan konsep menghadap notaris dalam pembuatan akta ditinjau dari perspektif cyber notary. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam tugas dan kewenangan notaris, tugas dan wewenangnya untuk proses membuat akta autentik yang semula dari sistem konvensional menuju pada sistem elektronik yang dinamakan cyber notary. Permasalahan dalam tesis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azizah Amatullah Fitri, author

Tanggung Jawab Keperdataan dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Notaris yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby) = Civil Liability and Legal Sanctions Against Acts of a Notary Who Makes a Deed Commitment of Sale and Purchase Agreement and Selling Authorization Without Knowledge of the Landowner (Study of District Court Decision Surabaya Number 963/Pdt.G/2016/ PN.Sby)

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisa Swasti Widita, author

Pelanggaran jabatan notaris terhadap kewajiban dalam hal pembuatan akta pendirian yayasan (studi kasus: keputusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 17 Desember 2014 nomor 05/B/MJ.PPN/Xll/2014) = Notary violation against the obligations deed of establishment foundation (case study of central notary examination council MPPN decision dated December 17-2014 number 05/B/MJ/PPN/Xl/2014)

Notaris merupakan suatu profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris berwenang memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, Atas kewenangan tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab yang melekat dan apabila tanggung jawab tersebut dilanggar menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris dan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan yang diangkat oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45898

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Jaya Putra, author

Pencabutan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas = Revocation of approval decree of article of association's amendments

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perubahan Anggaran Dasarnya terdapat hal-hal yang memerlukan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas haruslah membuat akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dalam Praktiknya, tidak sedikit kesalahan yang dibuat oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48303

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ririn Octharini, author

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa : studi kasus Putusan MPP Nomor: 11/B/MJ.PPN/XI/2010 = Responsibility in their profession of the notary public as service users

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membua takta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan aktaotentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39112

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nizar Satrio Wicaksono, author

Keabsahan akta pembagian hak bersama atas dasar surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat yang palsu atau dipalsukan (studi = The validity of the division of certificate joint right on the basis of a letter of heirs registered by the village head and sub-district false or falsified (case study decisions of the supreme court number 688 k / pid / 2017) kasus putusan mahkamah agung nomor 688 k/pid/2017)

Penelitian ini membahas tentang Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) keabsahan surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat berdasarkan inisiatif notaris/PPAT; (2) Kedudukan akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54931

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian