Hasil Pencarian

Ditemukan 134 dokumen yang sesuai dengan query

Mutiara Noor Alya, author

Komodifikasi ruang publik: otoritas dan objectification = Commodification in public space: authority and objectification

Dewasa ini, ruang-ruang publik telah mengalami transformasi, didorong pergeseran tren dan motif pada interaksi sosial. Di sisi lain, di bawah dominasi kapitalisme dan pasar bebas, kini ruang-ruang publik telah diperhitungkan sebagai suatu komoditas ekonomi. Walaupun muncul dalam fungsi yang beragam namun kesemuanya memiliki kesamaan, terkemas, bertema, juga dikomodifikasi untuk konsumsi...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Riana Hapsari, author

Kepailitan Terhadap Manajer Investasi Serta Peranan Otoritas Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus Putusan Nomor 78/PDT.SUS PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst) = Bankruptcy of investment managers and the role of financial services authorities in the bankruptcy of securities companies (Case study of decision number 78/Pdt.Sus.Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek termasuk Manajer Investasi hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dalam kenyataannya, terdapat kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan selain oleh OJK dan diterima pengadilan. Terhadap Manajer Investasi yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Pratiwi, author

Realitas penatausahaan piutang pajak pemerintah

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai piutang pajak dalam tujuh tahun terakhir mengindikasikan bahwa Pemerintah belum dapat menatausahakan piutang pajaknya dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan penatausahaan piutang pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melakukan perbandingan dengan negara lain, dan memberikan usulan guna mengatasi...

Jakarta: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

336 ITR 6:2 (2021)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Aurelia Faradilla Gunawan, author

Analisis Penerapan Hukum Terhadap Manajer Investasi yang Dinyatakan Pailit Atas Permohonan Investor (Studi Kasus Putusan No. 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Analysis of the Application of Law Against Investment Managers Declared Bankrupt by the Request of Investors (Case Study of Decision No.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Kasus kepailitan terhadap perusahaan efek telah banyak terjadi di Indonesia. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tidak sedikit permohonan atas kepailitan terhadap perusahaan efek tersebut diajukan bukan oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek hanyalah Otoritas Jasa Keuangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marleen Josephine, author

Analisis Penyelesaian Kepailitan Perusahaan Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST) = Analysis of Bankruptcy Settlement Against Securities Company Based on Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment (Case Study: Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST)

Skripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh Krediturnya, dengan studi kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUSPAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yutta Natasia, author

Evaluasi kesadaran keamanan informasi pegawai: Studi kasus otoritas jasa keuangan = Evaluation of employee's information security awareness: Case study Financial services authority of Indonesia

Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Ancaman keamanan informasi dapat berupa serangan terhadap perangkat lunak dan pencurian kekayaan intelektual, identitas, atau informasi. Aspek manusia memegang peranan penting dalam keamanan informasi. Menurut Ogutcu et al., teknik terbaik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keamanan informasi tidak dapat berhasil...

Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Shavira Azzahra Gisni Daryono, author

Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Menerapkan Kewenangan Mengajukan Permohonan PKPU oleh OJK terhadap PT Mandiri Finance Indonesia atas Dikabulkannya Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Bank Oke = Consideration of the Panel of Judges Decision Number 01/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst in Applying the Authority to File PKPU Application by OJK against PT Mandiri Finance Indonesia for the Granting of PKPU Application filed by PT Bank Oke

Skripsi ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi Perusahaan Pembiayaan atas dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang diajukan oleh Kreditornya dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.JKT.PST. Adapun salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan PKPU adalah syarat legal standing yang sah oleh pemohon berdasarkan Pasal 223 jo. Pasal 2...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Puti Ende Novia, author

Kewenangan otoritas jasa keuangan dalam permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 408K/PDT.SUS-PAILIT/2015) = The authority of the otoritas jasa keuangan in the application of the statement bankrupt insurance company (analysis of supreme court decision Number: 408K/PDT.SUS/ Bankrupt/2015)

Menurut pasal 2 ayat 5 Undang ndash; Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Saat ini kewenangan tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan adanya Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2011...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47230

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Otniel Yustisia Kristian, author

Perlindungan hukum pengguna layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, pelanggaran kerahasiaan data, dan dalam hal fintech belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan = Legal protection for consumers of money lending service that base on technology and information in the case of fraud, violation of data confidentiality, and in the case of fintechs have not been registered in financial services authority (OJK)

Salah satu jenis jasa layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan positif adalah layanan jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa mengenai Penyelenggaraan Aktivitas Bisnis Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sebenarnya telah diatur melalui regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Walaupun telah dibuat regulasi yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T52091

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Oscar Harris, author

Analisis perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi Asean = Comparative analysis on the competition supervisory authority in Indonesia with Singapore and Malaysia in facing the Asean economic community

Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62480

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian