Hasil Pencarian

Ditemukan 110 dokumen yang sesuai dengan query

Yurianatama, Author

Perusahaan yang sehat secara analisis keuangna tetapi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga "kasus pt prudential life assurance indonesia"

ABSTRAK
Hukum mengatur berbagai aspek dalam kegiatan usaha. Oleh sebab itu hokum yang berlaku di suatu negara merupakan salah satu faktor penting bagi suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Salah satu aspek hukum yang perlu menjadi perhatian pelaku usaha di Indonesia adalah Hukum Kepailitan yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan.

Undang-undang Kepailitan...

2005

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anak Agung Kinanti Pangesti Putri

Tinjauan yuridis sengketa permohonan pernyataan pailit mantan pekerja terhadap debitur (perusahaan tempat bekerja) putusan nomor 01/Pailit/2012/PN Niaga Mdn, Putusan Nomor 401 WPdt.Sus12012, Putusan Nomor 195 PK.Pdt.Sus/2012 = Judicial review of the dispute of petition of declaration for bankruptcy filed by former workers against debtor (company of work) decision court number 01/Pailit/ 2012/ PN Niaga Mdn, Decision Court Number 401 K/ Pdt.Sus/ 2012, Decision Court Number 195 PK.Pdt.Sus/2012 / Anak Agung Kinanti Pangesti Putri

ABSTRAK
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan syarat kepailitan yang wajib dipenuhi dan dibuktikan di persidangan. Berdasarkan pasal tersebut maka terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih...

2016

T45592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Anisaa, author

Analisis yuridis kedudukan debitor utama dan personal guarantor dalam permohonan pernyataan pailit: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 160 k/pdt.sus-pailit/2015 = Juridical analysis of the positions of the main debtor and the personal guarantor of bankruptcy petition: case study supreme court decision no 160 k/pdt.sus-pailit/2015

Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dalam perjanjian penangungan utang terdapat tiga definisi, yaitu kreditor, debitor, dan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitor kepada kreditor, pada saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Perjanjian penanggungan tidak dapat melebihi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S65492

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadia Oktaviana, author

Tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum tehadap tertanggung pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit oleh Badan Pengawas Perasuransian studi kasus: asuransi jiwa PT. Bumi Asih Jaya = Juridical review of legal protection toward the insured policyholder of insurance company which is petitioned for bankruptcy by the Insurance Supervisory Agency case study life insurance Pt. Bumi Asih Jaya

Perusahaan asuransi merupakan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian negara. Disamping itu, perusahaan asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat pemegang polis melalui pengalihan resiko yang dibuat dalam suatu kontrak, yang disebut dengan polis. Pemegang polis sebagai pihak yang memiliki kedudukan penting,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S63571

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ardy Putra, author

Tinjauan yuridis terhadap penolakan pembayaran utang oleh kreditor pada saat permohonan pailit diajukan: studi kasus kepailitan PT. Hendratna Plywood = Juridical review of debt payment rejection by creditor in the time when the bankruptcy petition is filed: case study bankruptcy of PT. Hendratna Plywood

Debitor yang dinyatakan pailit haruslah memenuhi seluruh syarat yuridis kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun dalam kasus PT. Hendratna Plywood, salah satu syarat yuridis kepailitan tidak terpenuhi, namun majelis hakim tetap menyatakan PT. Hendratna Plywood pailit dengan segala pertimbangan hukumnya. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43243

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Faisal Rachman, author

Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Kasasi PKPU Putusan Nomor 421 K/Sus-Pailit/2013 = Legal Review of Court Decision Number 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Skripsi ini membahas tentang upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan putusan lain yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang diatur dalam bab 3 undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini adalah penelitian evaluatif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indrianita Melissa Purnamasari, author

URGENSI PENGHAPUSAN BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM PROSES PKPU PAILIT DAN IMPLIKASINYA = The Urgency of Eliminating Bank as a Separatist Creditor In Pospont of Payment Bankruptcy Process and Its Implications

Penelitian hukum ini membahas mengenai urgensi penghapusan bank sebagai kreditor separatis pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pailit debitor-nya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta membahas mengenai bagaimana implikasi dari adanya penghapusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normative yuridis dengan bentuk preskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gerindo Joyo Negoro, author

Perlindungan hukum terhadap pembayaran upah buruh dalam putusan kepailitan dihubungkan dengan undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Analisis Putusan Pailit Nomor 25/Pailit/2009/Pn. Niaga Jkt. Pusat dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49/Pk/Pdt.Sus/2011) = Legal protection of workers 'Compensation Payments Linked With Bankruptcy and Suspension of Payment Act 2004 and Employment Act 2003. (Analysis Of Bankruptcy Decision No. 25 / Bankruptcy / 2009 / Court Commercial Central Jakarta And Decision Review No. 49 / Decision Review / Special Civil / 2011)

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan ketenagakerjaan, dengan studi kasus kepailitan PT Fit U Garment Industry. Penelitian ini menguraikan mengenai buruh sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit yang harus...

2015

T46325

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Whinda Yulianti, author

Aspek perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit studi putusan nomor188 pid b 2014 pn bekasi = The legal proctection of the curator in managing and settling of the bankruptcy estate study of bekasi court decision number188 pid b 2014 pn bekasi

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlunya perlindungan hukum terhadap kurator. Kurator adalah suatu profesi yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam prakteknya, banyak hambatan yang ditemui di lapangan ketika kurator menjalankan tugasnya. Walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan dan harta pailit milik debitor sudah berada dalam penyitaan umum, ada saja...

Universitas Indonesia, 2015

T43027

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Monika Oktaviani, author

Penjualan saham perseroan terbuka dalam hal pemegang saham selaku pemberi gadai dinyatakan pailit / Monika Oktaviani

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pertentangan yang terjadi antara pasal 59 Undang-undang kepailitan dan pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdata mengenai hakikat gadai. Perlu dipertimbangkan apakah ketentuan pasal 59 undang-undang kepailitan yang mengharuskan pemegang gadai melakukan penjualan barang gadai dalam waktu 2 (dua) bulan adalah jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan...

2012

T43910

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian