Hasil Pencarian

Ditemukan 174 dokumen yang sesuai dengan query

Zaika Rarasakti, author

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No : 9/10-18.300/III/2019 Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah = Legal Position Of The Provider Of Provisional Land Deed (PPATS) Appointed Based On The Decree Of The Head Of The Regional Office Of The National Land Agency Of Lampung Province No: 9/10-18.300/III/2019 Concerning The Appointment Of The Camat As The Office

Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa “PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintahan yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”. Peraturan tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Imelda Mouly Irianty, author

Tinjauan yuridis mengenai notaris yang cuti diangkat sebagai pejabat negara = Judicial review on the notary public service leave as state official

Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, dimana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Apakah cuti notaris sebagai pejabat negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28175

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nurlaila Oktariana, author

Perlindungan Hukum Pejabat Pemerintah dari Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas Kewenangan Diskresi = Legal Protection of Government Officials from Indicting Corruption Crimes Overdiscretionary Powers.

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang permasalahan hukum dengan penggunaan diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Dalam menggunakan diskresi, Pejabat Pemerintah memiliki potensi didakwa dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi Pejabat Pemerintah, agar dapat menggunakan diskresi tanpa khawatir akan didakwa dengan tindak pidana korupsi. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang Pejabat...

2017

T47787

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinaga, Elkhatrin, author

Pembatalan akta jual-beli tanah harta bersama: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 663K/PDT/2009 = Revocation of sale and purchase deed on joint property: case study supreme court decision no. 663K/PDT/2009

Segala harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama, sehingga untuk mengalihkan harta tersebut dibutuhkan persetujuan suami dan istri. akan tetapi pada studi kasus ini peralihan hak milik atas tanah harta bersama dijual secara sepihak oleh suami di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai Pejabat...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S68709

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Awdy Fikri Zulhan, author

Pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak pidana suap dikaitkan dengan pemberantasan suap di sektor swasta di Indonesia = The enactment of law number 11 of 1980 on the criminal act of bribery is associated with the eradication of bribery in the private sector in Indonesia

"ABSTRAK
" Skripsi ini membahas kejahatan penyuapan yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Masalah yang timbul dari aparat penegak hukum mengklaim bahwa penyuapan di sektor swasta tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya aturan yang mengaturnya. Padahal, belum ada UU. 11 tahun 1980 yang mengatur Kejahatan Penyuapan. Undang-undang tidak memaksakan pembatasan suap...

2017

S670197

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mas Agung Wahyu Angga Raditya, author

Pembatalan akta jual beli oleh pengadilan : studi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/PDT.G/2017/PN.BKS = Termination of sale and purchase deed by the court : study of Bekasi District Court Decision No. 325/PDT.G/2017/PN.BKS

Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53590

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Melati Nur Fajri, author

Pembuatan Surat Pernyataan yang Menjamin Kebenaran Keterangan yang Diberikan Penghadap dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pejaba Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/PID.B/2018/PN.Dpk) = The Making of Statement Letter to Ensure Righteousness from Parties in Deed of Land Sale and Purchase as Implementation of Land Deed Official Prudential Principle (Case Study of Court Judgement Number 226/PID.B/2018/PN.Dpk).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam jabatannya seringkali membuat Akta Jual Beli Tanah (AJB) berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.DPK. PPAT dalam putusan tersebut diketahui membuat surat pernyataan yang berisi jaminan keterangan dan ditandatangani oleh para pihak,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54895

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stephanie Clara Laurika Asfin Ronisinta, author

Akibat hukum penyalahgunaan tanda tangan pada akta jual beli tanah yang mengakibatkan isi akta tidak sesuai dengan kehendak para pihak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/PDT/2017/PT. BDG) = Legal consequences of signature abused on notarial sale and purchase agreement of deed that leads to the contents of the deed not in accordance with the wishes of the parties (Study of High Court of Bandung Verdict Number 444/PDT/2017/PT.BDG).

Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana terdapat bagian yang dikosongkan yaitu pada bagian objek jual beli. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan ditandatangani para pihak dan bagaimana pertanggungjawaban...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54811

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rubby Ellryz Polontoh, author

Peran Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah = The role of The Public Notary or Official Certifier of title deeds in preventing tax payer from doing tax avoidance through grant manipulation.

Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54874

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rico Arizona Putra, author

Peran pejabat pembuat akta tanah dalam pelayanan hak tanggungan dengan diundangkannya peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik = Pejabat pembuat akta tanahs part in facilitating mortgage deed with the enactment of peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik

ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat menyebabkan pemerintah merasa perlu untuk menyesuaikan perkembangan hukum dalam menyongsong era digital dengan cara menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam prosedur pelayanan hak tanggungan sehingga dapat terintegrasi secara elektronik agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Tesis ini akan menganalisis mengenai implikasi hukum dari Penerapan layanan Hak Tanggungan...

2020

T54908

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian