Hasil Pencarian

Ditemukan 170 dokumen yang sesuai dengan query

Prima Dienta Putra, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Tanah Letter C Yang Tidak Diukur Oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/PDT/2021) = Responsibilities of Land Deed Officials for Letter C Land Sale and Purchase Deeds That Are Not Measured by the Surabaya City Land Office (Study of Supreme Court Decision Number 71 PK/PDT/2021)

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli Tanah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Akta Jual Beli Tanah terdapat penjelasan mengenai luas, letak, dan batas-batas tanah sesuai dengan Surat Ukur Kantor Pertanahan yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Tanah. Namun terdapat kasus Akta Jual Beli Tanah yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Endah Ariani, author

Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Umum Dikaitkan dengan Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974

Universitas Indonesia, 2004

T36205

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Normandiah Riza, author

Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Universitas Indonesia, 2002

T36395

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rini Fitri, author

Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuata Akta Tanah (Studi Kasus di Kabupaten Tulang Bawang) / Rini Fitri

2005

T36544

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angga Adhyaksa Suryaputra, author

Akta jual beli versus surat di bawah tangan tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/Pakutandang/Ciparay/Bandung Jawa Barat (studi kasus: putusan pengadilan negeri Bandung no:404/PDT/G/2010/PN.BDG) = Deed of sale and purchase versus letter for the transfer right of the ownership certificate number 66/Pakutandang/Ciparay/Bandung/Jawa Barat (case study: resolution of district court of bandung number 404/PDT/G/2010/PN/BDG)

[ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama,...

2015

T42679

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Damianus Handoko, author

Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah mengenai akta jual beli tanah yang dibuatnya tinjauan yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 450/K/TUN/2016 = Role and responsibility of pejabat pembuat akta tanah about sell and purchase deed that s done juridis review of decree of the supreme court number 450 /K/TUN/2016

ABSTRAK
Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi...

2017

T47906

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Atika Yulinda Agustine, author

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti asli akta PPAT lembar kedua yang hilang untuk kepentingan pendaftaran tanah (analisis terhadap pengganti asli akta lembar kedua yang dikeluarkan oleh PPAT X Nomor.../2014) = The authority of the Land Deed Official (PPAT) to issue the original replacement of the Second Sheet Act which is lost for the purpose of land registration (Analysis of the Original Substitute Deed of the second sheet issued by PPAT X Number... / 2014)

Tesis ini membahas kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang di Kantor Pertanahan untuk kepentingan pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua berupa...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52223

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chevyco, author

Dinamika jabatan dalam struktur birokrasi Kerajaan Majapahit berdasarkan prasasti-prasasti Majapahit abad xiv-xv = Dynamics of office in bureaucratic structure of Majapahit Kingdom based on mMjapahit inscription in xiv-xv century

ABSTRACT
Sebagai sumber data primer, prasasti-prasasti yang diterbitkan dari periode Kerajaan Majapahit pada abad XIV-XV memuat susunan jabatan dari para pejabat yang tergabung dalam struktur birokrasi kerajaan. Sebagai unsur dari kajian peradaban, dinamika yang terjadi pada struktur birokrasi memiliki keterkaitan juga dengan dinamika dari Kerajaan Majapahit. Dalam karya ilmiah ini akan...

2016

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Firdausi Alamari, author

kedudukan surat keterangan penguasaan tanah dalam pemindahan hak atas tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 09/PDT.G/2018/PN Pal) = The position of letter of land in the transfer of land rights (Case study of Palu District Court Decision Number 94/PDT.G/2018/PN Pal).

Tesis ini membahas tentang kedudukan surat keterangan tanah (SKT) yang dijadikan dasar perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, terdapat pejabat pembuat akta tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54815

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Disa Masnasiltie, author

Pelanggaran jabatan dan kode etik profesi pejabat pembuat akta tanah atas pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang salah satu pihaknya tidak berwenang (studi kasus putusan Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT) = Title and land deed official the code of ethics violations in making mortgage that performed by unauthorized person verdict of court (case study Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian