Hasil Pencarian

Ditemukan 833 dokumen yang sesuai dengan query

Sabrina Novianti, author

Upaya hukum yang dilakukan ayah agar dapat memenuhi hak anak kandungnya menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974: dalam putusan no.231/ PDT.G/ 2014/PA.Dpk = Legal effort to fill her children srights which takes by her father in Islamic law and law no 1 of 1974 on marriage: a case study no.231/ PDT.G/ 2014/PA.Dpk

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam KHI adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan, dan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun ada perkawinan yang tidak dapat dipertahankan sehingga berakibat pada perceraian. Perceraian menimbulkan akibat terhadap istri, anak dan harta perkawinan. Penulis akan menganalisis hal ini dengan putusan Pengadilan...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S68972

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lutfira Abidarini, author

Pembatalan perkawinan akibat salah sangka mengenai diri suami menurut uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan analisis putusan no. 1103 k/pdt/2014 = Pembatalan perkawinan akibat salah sangka mengenai diri suami menurut uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan analisis putusan no 1103 k pdt 2014

"ABSTRAK
" Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat salah sangka mengenai diri suami. Penelitian ini difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan No. 1103K/Pdt/2014. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan....

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bryan Topan, author

Pembagian harta perkawinan terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ditinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor 0502/PDT.G/2013/PA.JS = The division of marital assets toward a marital agreement that has not been registered based on law no 1 year 1974 regarding marriage case analysis the religion court decision number 0502/PDT.G/2013/PA JS

Pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlakuan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan serta pihak ketiga diluar para pihak khususnya dalam hal pembagian harta perkawinan ketika perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini bertujuan agar pembagian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45899

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Novia Maharani, author

Hubungan antara Penyesuaian Perkawinan dan Karakteristik Perkawinan pada Individu yang Menikah Ta'aruf = The Relationship of Marital Adjustment and Marital Characteristic towards Individual in Ta'aruf Marriage

ABSTRAK
Penelitian ini menguji hubungan antara variabel penyesuaian pernikahan dan karakteristik pernikahan. Dalam konteks ini, kelompok peserta yang dipilih adalah individu-individu yang menikah melalui proses ta'aruf. Proses ta'aruf merupakan salah satu bagian dari perjodohan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Proses ta'aruf merupakan proses berkenalan dengan durasi...

Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ade Mufti Hakim, author

Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri oleh Warga Negara Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T36590

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mukmin Amarullah, author

Keabsahan anak yang lahir dari perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dapat tercapai bila perkawinannya sah yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sebagai bukti bahwa sudah dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T37742

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Zahra Fitriani, author

Fasakh perkawinan atas pasangan yang melakukan murtad ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan no 96/Pdt.G/2013/PA.JP = Fasakh of marriage which caused by the spouse that doing murtad or apostate according to Islamic law and law number 1 year 1974 about marriage: analysis of the decision number 96/Pdt.G/2013/PA.JP

ABSTRAK
Perkawinan Beda Agama tidak dijamin keabsahannya dan dilarang keberlakuannya di Indonesia. Sehingga banyak dari masyarakat yang memeluk agama Islam hanya untuk memenuhi syarat-syarat perkawinan secara Islam. Perkawinan tersebut hanya akan dijadikan sebagai alat pemurtadan bagi salah satu pasangan dan alat untuk mendapatkan harta kekayaan semata. Penulisan skripsi ini membahas mengenai...

2016

S64985

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nita Ramdani, author

Adanya kesepakatan sebagai dasar pembatalan perceraian: studi kasus perkara nomor 311/PDT.P/2015/PN.SDA tentang pembatalan perceraian = Agreement as a reason on cancellation of divorce: case study number 311/PDT.P/2015 /PN.SDA about cancellation of divorce

ABSTRAK
Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh 3 hal, yaitu: a kematian salah satu pihak, b perceraian, c keputusan pengadilan. Tidak seperti putusnya perkawinan karena kematian saah satu pihak dan karena keputusan pengadilan yang biasanya tidak banyak menimbulkan masalah hukum, putusnya perkawinan karena...

2017

S68485

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vionee Carla, author

Keabsahan surat kesepakatan pembagian harta bersama yang tidak disahkan pegawai pencatat perkawinan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 539/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) = The validity of joint property division agreement that is not legalized by registrar of marriage central Jakarta District court decision (case study no. 539/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) / Vionee Carla

ABSTRAK
Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian maupun pengaturan mengenai isi perjanjian perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan secara tertulis dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta disahkan oleh...

2018

T51390

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hauna Nur Azizah, author

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dibawah Tangan yang Disahkan oleh Notaris Terhadap Pihak Ketiga dan Harta Perkawinan dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 477/PDT/2019/PT.DKI.) = The Legal Validity of A Prenuptial Agreement Under-Hand Which was Ratified by A Notary to a Third Party and Marital Asset in Intermarriage based on DKI Jakarta High Court Judgement Case Number 477/PDT/2019/PT.DKI.

Tesis ini membahas mengenai keabsahan perjanjian perkawinan dibawah tangan yang disahkan oleh notaris terhadap pihak ketiga dan harta perkawinan dalam perkawinan campuran dengan Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 477/PDT/2019/PT.DKI. Putusan tersebut menyatakan bahwa pengesahan perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga dan harus dikesampingkan, oleh karena itu penulis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian