Hasil Pencarian

Ditemukan 829 dokumen yang sesuai dengan query

Yudianto Hadioetomo, author

Penerapan keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 178/K/TUN/1997 dalam pendaftaran perkawinan berdasar Agama Khonghucu di Indonesia

Pada pemerintahan Orde Baru, perkawinan berdasar agama Khonghucu tidak dapat didaftarkan di kantor catatan sipil. Agama Khonghucu juga tidak dapat dicatatkan sebagai agama yang sah di kartu tanda penduduk. Pada tahun 1995, ada sepasang suami istri yang menikah berdasar agama Khonghucu dan mendaftarkan perkawinannya di kantor catatan sipil Surabaya....

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16543

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Laurens Gunawan, author

Aspek manfaat pembuatan akta perjanjian perkawinan secara notariil (Analisis akta perjanjian kawin nomor x)

Di masa sekarang ini, di mana manusia semakin berpikir kritis dan maju, perjanjian kawin haruslah dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus diperhitungkan keberadaannya bagi para calon pengantin yang akan menikah. Dalam praktiknya, jika suatu perkawinan harus putus atau terjadi perceraian maka hampir dapat dipastikan menimbulkan berbagai persoalan, terutama mengenai...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16457

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tuturan lisan pada tahap defenagho tungguno karete dalam perkawinan masyarakat Muna di Kota Kendari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian generasi muda terhadap sejarah seperti tutuan lisan dalam tradisi perkawinan masyarakat Muna khususnya di Kota Kendari. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana makna aturan tuturan lisan dalam tradisi perkawinan masyarakat Muna di Kota Kendari...

490 KAN 7:1 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mayang Sekarwangi, author

Permasalahan hukum dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan

Pada waktu sekarang ini banyak terjadi ikatan perkawinan yang dilaksanakan cenderung cukup hanya memenuhi persyaratan hukum agamanya saja dan mengabaikan pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14590

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Herlina Julianty, author

Akibat hukum perkawinan campuran terhadap pengurusan warisan berupa tanah: Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia = Consequences of the mixture marriage to the heritage arrangement as land: According to Undang-Undang no. 12 year 2006 about Indonesian nationality

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatakan bahwa sebelum anak berumur 18 tahun, maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Dengan memiliki kewarganegaraan ganda, maka akan mempunyai...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19548

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sudargo Gautama, author

Segi-segi hukum peraturan perkawinan campuran

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

346.016 SUD s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ruru, Ricardo S., author

Kedudukan anak pada perceraian dalam perkawinan campuran ditinjau dari rancangan undang-undang hukum perdata internasional

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S26090

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Achmad Zaki Yamani, author

Aspek hukum perlindungan anak pasca perceraian berdasarkan analisis putusan pengadilan agama di Jakarta = Law aspect of child protection post divorce base on analysis of court decision in Jakarta

Perlindungan anak akibat perceraian perkawinan berdasarkan analisis putusan pengadilan agama di Jakarta, status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan anak dimata hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap nasib anak di mata hukum negara. Perceraian sering dianggap sebagai salah satu jalan keluar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31847

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Zhafirah Zhafarina, author

Hak-Hak Istri Qobla Al Dukhul setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.) = The Rights Of The Qobla Al Dukhul Wife After Divorce Based On Act Number 1 of 1974 about marriage and compilation of Islamic Law (Analyzes of Subang Religious Court Decision No. 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and Central Jakarta Religious Court Decision No. 164/Pdt.G/2010/PA.JP.)

Di Indonesia terdapat perkawinan di mana antara suami dan istri tidak saling memenuhi kewajiban pemberian nafkah batin. Hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan antara lain seperti ketidakcocokan dan dapat berujung pada perceraian qobla al dukhul (perceraian tanpa didahului hubungan badan antara suami istri). Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54137

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syarifah Nurul Afiah, author

Pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri sah dilihat dari hukum islam, undang-undang no. 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum islam (Studi kasus putusan pengadilan agama Depok nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk) = Aborted polygamous nuptial due to the absent of consent from the lawful wife from the perspective of islamic law, regulation no. 1 of 1974, and compilation of islamic laws (Case study of the decision of religious court of Depok number 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami terbuka, dengan maksud masih diperbolehkan adanya perkawinan poligami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Menurut agama Islam diperbolehkan berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur poligami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54147

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian