Hasil Pencarian

Ditemukan 829 dokumen yang sesuai dengan query

Florence Saskia, author

Akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil: contoh kasus Putusan No.727/PK/PDT.2011 = Legal consequences towards the legal status of children from the marriage that not listed in Indonesian Registry Office: case example Putusan No.727/PK/PDT.2011

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahgia dan kekal. Namun pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dalam pelakasanaannya. Salah satunya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Jika suatu perkawinan dilakukan maka tentunya perlu disertai dengan buktibukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44998

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author

Akibat Hukum Pembuatan Klausula Moralitas Dalam Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri = The Legal Consequences Of Including Morality Clauses In Marriage Agreement For Interfaith Marriage Held Abroad

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan agar tidak melanggar batas-batas hukum dan agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Jika kemudian pasangan suami-istri yang berbeda...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Najma Amira Abdullah, author

Implikasi Dari Penetapan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022 PN Ptk) = The implications of judge stipulation in accepting interfaith mixed marriage (Case study at District Court in Pontianak Decision No. 12/Pdt.P/2022 PN Ptk)

anak-anak yang dilahirkan, pernikahan adalah awal sebuah keluarga dan merupakan komitmen seumur hidup. Studi kasus yang diteliti pada tesis ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022 PN Ptk. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yakni mengenai pertimbangan Hakim atas dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama antara RNA dan MYR...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Patricia Irene Ongphillatus, author

Keabsahan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Suami Dikarenakan Adanya Keraguan Terhadap Keabsahan Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 0012/Pdt.G/2016/PASky) = The Validity of The Cancellation of The Marriage Conducted by The Husband Due to Doubts About The Validity of The Position of The Child Born in Marriage (Case Study: Supreme Court Ruling Number 0012/PDT. G/2016/PASky)

Perkawinan menimbulkan perikatan antara kedua individu yang didasari dengan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan bersifat kekal. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang membuat sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung kekal dan terputus. Putusnya perkawinan memiliki banyak jenis dan salah satunya adalah dengan pembatalan perkawinan. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Michael Chen, author

Penentuan Hukum Yang Berlaku Untuk Pembagian Harta Benda Perkawinan Dalam Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Hukum Negara Lain Beserta Analisis Putusan) = Determination of the Law Applicable to the Distribution of Marital Property in Mixed Marriage Divorce in Indonesia (Comparison of Indonesian Law with Laws of Other Countries and Analysis of Courts Decisions)

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA bukan merupakan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015, terdapat 1.200 perkawinan campuran yang diyakini dapat meningkat seiring waktu dengan kemudahan komunikasi serta mobilitas sosial. Perkawinan campuran pada dasarnya tunduk pada dua atau lebih hukum karena adanya perbedaan kewarganegaraan diantara pasangan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Intan Permata Agustia, author

Kedudukan dan Akibat Hukum Bagi Perempuan yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan = Status and Legal Consequences For Woman in Unregistered Marriage According to Islamic Law, Marriage Law No. 1/1974, Compilation of Islamic Law and the Draft Bill of Islamic Court Substantive Law on Marriage

Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatat ditinjau menurut Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan desain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46226

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Imania Ainiputri Mahidin, author

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan Islam di Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor: 34/Pdt.P/2013/PA.Bk dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 10/Pdt.P/2007/PA.JS) = Marriage registration as a requirement of islamic marriage in Indonesia (Analysis on Religious Court Orders Bukit Tinggi Number: 34/Pdt.P/2013/PA.Bk and Analysis on Religious Court Orders South Jakarta Number: 10/Pdt.P/2007/PA.JS)

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pencatatan perkawinan dalam perkawinan Islam di Indonesia. Pencatatan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan lebih khususnya bagi umat Islam dalam KHI. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Padahal pencatatan perkawinan sangatlah penting agar perkawinan antara...

2014

S55843

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurmaida Delviana, author

Perbandingan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung sebelum dan setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: analisis penetapan nomor 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr. dan akta perjanjian perkawinan Y = Comparison of postnuptial agreement before and after the decision of the constitutional court No. 69/PUU-XIII/2015: analysis on decree of state court of justice number 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr. and postnuptial agreement Y

Di Indonesia, terdapat dua jenis perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut dibuat sebelum dan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dari hal itu timbul pertanyaan bagaimanakah perbandingan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan belangsung sebelum dan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015? Dengan menggunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fathimah Az-Zahra, author

Perlindungan Hukum terhadap harta pribadi Istri dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat sebelum Pencatatan Perkawinan Campuran (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2060K/PDT/2018)

Dalam suatu perkawinan campuran, penting untuk diadakannya perjanjian kawin untuk memisahkan harta kekayaan pasangan suami istri dalam perkawinan mereka. Perjanjian kawin, menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertitik pada perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53591

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jeanita Adeline, author

Status hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan : analisis kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps = The legal status of preuptial agreement in accordance with Indonesian Civil Code and marriage statue : case analysis Number 69/Pdt.G/2010/PN.Dps

Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32600

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian