Hasil Pencarian

Ditemukan 830 dokumen yang sesuai dengan query

Yulie Neila Chandra, author

Upacara perkawinan tradisional perakan Cina di Ujung Pandang (Makasar) Sulawesi Selatan suatu tinjauan deskripsi analisis

Contoh dari kelompok etnik Cina di Indonesia yang masih memegang teguh tradisi serta mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari kelompok etnik tersebut, dapat dilihat dalam skripsi ini. Untuk kepentingan penyusunannya. penulis telah melakukan penelitian terhadap kelompok etnik Cina di Kotamadya Ujung Pandang (Makassar) yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1992

S13083

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Husin, author

Tinjauan hukum perkawinan antara orang yang berbeda agama yang dilaksanakan dengan penetapan pengadilan oleh pengadilan negeri berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan analisis penetapan Pengadilan Negeri Surakarta no 112 pdt p 20 = Legal analysis of people with different religion marriage that implemented by determination of the district court based on act no 1 1974 about marriage case study determination of the district court of Surakarta number 112 pdt p 2008 pn ska

Pembauran budaya antar suku bangsa, kebudayaan agama, dan negara yang menyebabkan perubahan pandangan terutama pada ikatan antar individu seperti ikatan perkawinan antar orang yang berbeda agama. Perbedaan agama ini sebelumya tidak menjadi masalah hingga timbul pengaturan terbaru dalam hukum positif di Indonesia, yakni adanya definisi perkawinan dalam Pasal 2 ayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57174

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sylvia Ulfa Zuhardi, author

Upaya Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pada Saat Perkawinan Belum Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 284/Pdt.P/2020/PA.Bgr) = Efforts to Legalize Children from Mixed Marriages That Born During Unlegaly Marriages (Study of Bogor Religious Court Decision Number: 284/Pdt.P/2020/PA.Bgr)

Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin (ALK) yang dilahirkan dari perkawinan campuran orangtuanya seharusnya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Hal ini dilakukan guna...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prilly Wiashari, author

Akibat hukum perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat selama perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII-2015 = The legal consequences of marital property agreement made during marriage after constitutional court decision number 69/PUU-XIII-2015

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena pada umumnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69670

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Agnes Natasia, author

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan atas pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca putusan Mahkamah k\Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 = Legal protection for the third party whose rights are being violated due the prenuptial agreement that is made after the marriage is being held after Constitutional Court decision number 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Skripsi ini membahas mengenai Penetapan No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, yang dalam pertimbangannya terdapat pengesahan perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Cucu Nurhayanti Anggraeni, author

Analisis yuridis harta benda perkawinan akibat putusnya perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional Indonesia: studi kasus analisis putusan PN Denpasar No. 55/Pdt.G/2006/Pn.Dps, No. 121/Pdt.G/2006/Pn.Dps, dan No. 552/Pdt.G/2013/Pn.Dps = Juridical analysis Towards marital property on the divorce of mixed marriaged from the perspective of Indonesian private international law: case study on decision No.55/Pdt.G/2006/Pn.Dps, No. 121/Pdt.G/2006/Pn.Dps, and No. 552/Pdt.G/Pn.Dps

Salah satu akibat putusnya perkawinan campuran adalah harta benda perkawinan yang mengandung unsur asing yang didalamnya. Terutama tanah-tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik yang diperoleh oleh WNA karena adanya pencampuran harta. Dimana hal ini ada ketidaksesuaian dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian penulisan skripsi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S65259

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Cornelia Riani Iskandar, author

Suami menjadi pengampu bagi harta istri yang telah dipisah oleh perjanjian perkawinan : analisis penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 245/PDT/2007/PN.BDG = Husband as the guardian of his wife's property distributed through a prenuptial agreement : an analysis of Bandung District Court's Decision Number 245/PDT/P/2007/PN.BDG / Cornelia Riani Iskandar

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan harta benda perkawinan berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami isteri serta berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka sehingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39055

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rusdiani, author

Penanganan perkawinan tidak dicatat oleh unit remaja anak dan wanita ditreskrimum Polda Sumsel = Handling marriage isn t recorded by the unit teenagers children an women directorate general of police criminal Southern Sumatera Region

[ABSTRAK
Tesis ini membahas pemahaman masyarakat dan penyidik maupun penyidik pembantu terhadap istilah perkawinan, perkawinan yang tidak dicatat dan manfaat pencatatan perkawinan serta penanganan perkawinan yang tidak dicatat yang meliputi tindakan mulai dari penerimaan laporan dari masyarakat sampai penanganan tindak lanjut termasuk faktor-faktor kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan perkawinan yang tidak dicatat oleh Unit...

Jakarta: Fakultas Pascasarjana, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Saragih, Rado, author

Analisis yuridis hak istri ke-2, dan seterusnya atas harta perkawinan dalam perkawinan poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan : Putusan MA No. 69 K/AG/2009 = Analysis of juridical rights above and beyond second wife treasure mating in marriage polygamy viewed from Undang-Undang No. 1 tahun 1974 about marriage : Decision No. MA. K/AG/2009 69 / Saragih, Rado

ABSTRAK
Di Indonesia masalah perkawinan telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39075

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Salsabilla rifda, author

Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Yang Dilangsungkan Di Australia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 = Juridical Analysis of Interfaith Marriage Between Indonesian Citizens That Held In Australia According To Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menuai pro dan kontra yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977K/Pdt/2017. Sehingga, sering kali pasangan yang memiliki perbedaan agama mencari ‘jalan pintas’ dengan melakukan perkawinannya di Australia karena dinilai lebih efisien atau peraturannya cenderung lebih mudah bagi mereka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian