Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query

R. Auliya R. Abd. Djabar, author

Kedudukan putusan praperadilan atas penetapan status tersangka dalam proses peradilan pidana = Position of pretial court decision on the validity of determination of the suspects status in judicial process

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan suatu kasus pidana, setelah adanya putusan praperadilan yang tidak mengarah kepada pihak aparatur pelaksana proses peradilan pidana. Praperadilan disini difokuskan kepada permasalahan proses peradilan pidana yang dimintakan oleh pihak tersangka atas perbuatan yang dialaminya saat menjalani proses pemeriksaan, perubahan status dan hal lainnya yang...

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019

T55506

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Qadli Iyaldi, author

Penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2 Pid.Pra/2020/Pn Trg, Nomor 3/Pid.Pra/2020/Pn Trg, dan Nomor 1/Pid.Pra/2018/Pn Tas = Determination of district court's relative competence on pretrial review application : case studies of District Court Decisions Number 2 Pid.Pra/2020/Pn Trg, Number 3/Pid.Pra/2020/Pn Trg, and Number 1/Pid.Pra/2018/Pn Tas

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. KUHAP beserta peraturan turunan dan perluasannya terkait dengan praperadilan, baik di dalam peraturan pemerintah, PERMA, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KUHAP tidak mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Tiadanya suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ervan Saropie, author

Lembaga hakim komisaris sebagai pengganti praperadilan dalam RUU KUHAP (suatu pembaharuan hukum acara pidana Indonesia)

Mekanisme lembaga Praperadilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya karena dianggap banyak merugikan masyarakat pencari keadilan, sehingga banyak bermunculan pendapat dan pandangan yang menginginkan agar lembaga Praperadilan digantikan oleh Hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU KUHAP 2008. Konsep lembaga hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU KUHAP 2008 merupakan suatu...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22579

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Tambunan, Herbet Pardamean, author

Limitasi penghentian penyidikan dengan alasan kurang alat bukti dan bukan tindak pidana (Studi Kasus: Penerbitan SP3 Kasus Illegal Logging 14 Perusahaan Di Provinsi Riau oleh Kepolisian Daerah Riau) = Limitation on termination of investigation based on the absence of sufficient evidence and an event which did not constitute an offence by virtue of law (Case Study: SP3 Release In Illegal Logging Case For The 14 Companies In Provinsi Riau By Riau Police Regional)

Skripsi ini membahas mengenai limitasi atau batasan penghentian penyidikan berdasarkan kurang alat bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Kewenangan polisi sebagai penyidik merupakan kewenangan yang sangat besar dalam proses hukum acara pidana karena polisi sebagai penyidik menentukan apakah suatu peristiwa pidana dapat dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Penghentian...

2012

S43132

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Akta Wijaya Pramasakti, author

Lembaga praperadilan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas polri sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 = Pretrial institution and its effect on police duties as an investigator in the criminal justice system following the ruling of the constitutional court number 21/ \PUU/XII/2014 / Akta Wijaya Pramasakti

ABSTRAK
Upaya paksa yang dilakukan dalam rangka Penyidikan maupun PenuntutanTindak Pidana oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Polri atau Penuntut Umumdapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hakhaktersangka dapat dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,tindakan yang dimaksud terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidaksah serta...

2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasibuan, Ahmad Haikal, author

Prosedur penerbitan dan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari fungsi penuntutan = Issuance and submission procedure of investigation commencement notification letter (SPDP) post constitutional court verdict number 130/PUU-XIII/2015 reviewed from prosecution function

ABSTRAK
Skripsi ini membahas prosedur penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP dan mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap SPDP yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perluasan penafsiran Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang mengatur mengenai kewajiban...

2017

S68516

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Mas Bagus Trisardono Risandyo, author

Tinjauan Konsep Hakim Komisaris pada RKUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Review of the Concept of the Judge Commissioner on the Draft Criminal Procedure Code in the Criminal Justice System in Indonesia

Tindakan upaya paksa yang dilakukan ketika tahap pemeriksaan perkara seringkali disertai dengan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Saat ini upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan adalah melalui lembaga Praperadilan yang dinilai tidak berjalan secara optimal. RKUHAP mengatur ketentuan terkait lembaga yang berwenang mengawasi jalannya acara pemeriksaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syukron Akbar, author

Kapasitas Tersangka sebagai Pelaku Tindak Pidana Korporasi dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Status Tersangka (Studi terhadap Putusan No. 16/Pid.Prap/ 2020/PN.Bdg) = Capacity of Suspects as a Subject of Corporate Crimes in Submitting a Pre-Trial Application Regarding the Validity of Determination Suspects Status (Case Study Decision Number: 16/Pid.Prap/2020/PN.Bdg)

Dewasa ini, tindak pidana juga seringkali dilakukan oleh korporasi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 6.701 perkara yang melibatkan korporasi telah didaftarkan ke pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Kendati demikian, suatu korporasi pasti akan berusaha untuk mencari cara guna dapat melepaskan kewajibannya untuk memper-tanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Salah satu upaya yang bisa...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian