Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query

Lorita Fadianty, author

Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 Tanggal 20 Juni 2012 studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 Tanggal 22 November 2016 dan No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 Tanggal 23 Februari 2017 = Termination with efficiency reason post Constitutional Court Verdict No.19/PUU-IX/2011 dated 20 June 2012 Case Study Supreme Court Verdict No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 dated 22 November 2016 And No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 dated 23 February 2017 / Lorita Fadianty

ABSTRAK

Ketidakstabilan ekonomi terkadang menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji materi ke...

2019

T52809

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafiuddin, author

Penalaran hukum putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang- undang yang diuji lebih dari sekali (studi atas putusan mahkamah konstitusi tahun 2003?2010) = legal reasoning of constitutional court decisions in the review of law which is reviewed more than once (study on the constitutional court decisions year 2003?2010)

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yakni langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya...

2012

T30966

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Anotasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 026/PUU-III/2006 tentang pengujian UU No. 13 tahun 2005 tentang APBN tahun anggaran 2006 terhadap UUD negara RI tahun 1945

KAJ 12:3 (2007)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Gitta Nur Wulan, author

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstiusi nomor 79/PUU-XII/2014 = The function of legislation of DPD after MK decision NO 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63076

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Implikasi Yuridis Putusan Judicial Review UU No 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan

pendidikan merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh setiap negara demi tercapainya cita-cita nasional negara yang bersangkutan. indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal...

300 JIH 1:1 2010

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Dini Rahmayanti, author

Keberlangsungan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam kaitannya dengan asas Pacta Sunt Servanda = Post constitutional court decision continuity of oil and gas production sharing contract in Indonesia based on Pacta Sunt Servanda principle

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya doktrin atau asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini menjadikan suatu perikatan atau kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPMIGAS) dan Kontraktor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43018

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Anastasia Salvia Salsabila, author

Efektivitas eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Suatu Antisipasi) = The Effectiveness of the fiduciary guarantee execution after the constitutional court decision of 18/PUU-XVII/2019 (An Anticipation)

Dalam memberikan pinjaman, pemberi pinjaman seperti bank maupun lembaga pembiayaan lainnya mensyaratkan adanya pemberian jaminan dari penerima pinjaman. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang ramai diminati oleh masyarakat yaitu jaminan fidusia. Salah satu ciri khas dari jaminan fidusia yaitu kemudahan bagi Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Pemberi Fidusia...

Depok: Fakultas Hukum, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Anastasia Salvia Salsabila, author

Depok: Fakultas Hukum, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sianipar, Delima Panella, author

Suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta = Leadership succession in the special region of Yogyakarta after The Constitutional Court ruling on judicial review of the act number 13 of 2012 on the privileges of Special Region of Yogyakarta.

Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meriska Nofianti, author

Pelaksanaan hukum mati di Indonesia dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang narkotika terhadap UUD 1945

Skripsi ini membahas hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi terberat yang diatur dalam peraturan negara. Hukum positif Indonesia masih mengakui adanya mekanisme pelaksanaan hukuman mati, baik didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di peraturan perundang-undangan yang lain. Dikaitkan dengan permasalahan hukuman mati ini, dikenallah Putusan Mahkamah Konstitusi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22641

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian