Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query
Agus Susilo, author
Lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 merupakan tonggak sejarah bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu terjadinya perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Perubahan ini mengharuskan dilimpahkannya kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk dialihkannya aset dan dokumen, personil, dan pembiayaan.
Jika dilihat dari pengalihan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12581
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gerlien Christle Tampilang, author
Dalam melakukan pengelolaan sungai di Daerah, Pemerintah Daerah perlu untuk berkoordinasi dengan Daerah lain dan juga Pusat mengingat adanya pertemuan wilayah sungai yang berada dalam kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan hal ini yang bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rosita Candrakirana, author
Disertasi ini membahas mengenai Kewenangan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Era Reformasi Di Indonesia. Permasalahan mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan ini muncul dengan adanya perubahan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Widya Nuryana, author
Di era pasar bebas, suatu wilayah dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya swasembada namun juga dapat berkiprah dalam perdagangan internasional. Jawa tengah merupakan wilayah strategis di Pulau Jawa, penting untuk diketahui sektor penggerak perekonomian wilayah Jawa Tengah yang tidak hanya unggul namun juga mempunyai kemampuan untuk ekspor serta sebaran wilayah...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017
T48370
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Imam Ghozali, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap komposisi belanja pemerintah daerah dengan menggunakan unbalance panel data belanja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011-2015 dan Quasi-Maximum Likelihood Estimator QMLE. Derajat desentralisasi fiskal diukur dari rasio belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah Indonesia. Peningkatan desentralisasi fiskal terbukti berpengaruh...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T52077
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Syahruddin, author
Tesis ini membahas kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam usaha mengembangkan Kawasan industri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh, pentingnya mengembangkan kawasan industri guna membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta untuk meningkatkan ekonomi daerah. penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah dilakaukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26361
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Yudia Laksono, author
PD. Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tugas operasionalnya berpedoman pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 tahun 1999 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Dengan dasar itu Perusahaan ini menjalankan dua fungsi utama yaitu Fungsi Ekonomi (Economic function) dan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12070
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Imran Suni, author
ABSTRAK
Dalam menghadapi era globalisasi, dimana semakin terintegrasinya perekonomian dunia, maka kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih dilanda krisis dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sangat diperlukan penataan kembali seluruh aspek kehidupan, aspek sosial politik dan aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi antara lain diperlukan perencanaan ekonomi yang komprehensip dan transparan baik...
1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fujiartanto, author
Dalam rangka pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akibat krisis, Pemerintah menerapkan kebijakan reformasi bidang pembangunan dan pemerintahan, diantaranya melalui ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai konsekuensi, daerah otonom (termasuk Kota Depok yang ditetapkan melalui UU No. 15 Tahun 1999) perlu melakukan penataan elemen utama penyelenggaraan pemerintahan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12460
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Said D., author
ABSTRAK
Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang ke-25 di Indonesia. Provinsi ini terletak di Pulau Sulawesi bagian Tenggara yang melepaskan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pusat No. 2 tahun 1964 disahkan dengan Undang-undang No. 13 tahun 1964. Peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 27 April 1964.
Pada tahun...
1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
