Ditemukan 140 dokumen yang sesuai dengan query
The study aims to know the application of the public service ethics. In the service process, however, its application ethics still of deviation actions that be done by the bureaucracy apparatus. To respond these cases, public service of ethics very important be understood each bureaucracy apparatus towards the norms...
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Santianna, author
Tesis ini membahas mengenai praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan tanah dan bangunan sebagai jaminan dengan mengambil contoh pada penyelesaian kredit bermasalah di Bank Bukupin cabang Padang (analisis putusan MA RI Nomor 1400/K/2001) dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan kebutuhan kredit, maka...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28816
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Andreas Aditya Salim, author
ABSTRAK
President Joko Widodo has a clear vision & mission to transform Indonesia to be a maritime axis. He firmly reaffirm that Indonesia is a strong maritime country and its people should enjoy the great benefits from its sea resources. Fisheries is one ...
Jakarta: Universitas Indonesia, 2016
340 UI-JURIS 6:1 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nasrudin, author
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di berbagai bidang menuntut setiap personal/individu untuk selalu update dan mau tidak mau untuk mengikutinya tak terkecuali Bidan. Seperti halnya dalam mengedukasi masyarakat dapat menggunakan Website sebagai media Informasi. Penelitian dilakukan pada Mei ndash; Agustus 2017 di Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi...
2018
T49289
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Silvana Monika, author
Tanah di dalam hukum adat Minangkabau merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat sebagai satu-kesatuan suku ataupun kaum. Tanah ulayat di dalam wilayah tersebut terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, dan merupakan tanah milik bersama dari anggota kaum tersebut meskipun demikian anggota dari masyarakat...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14575
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hardi Nurcahyo, author
Undang-undang merek di berbagai negara memberikan hak bagi pemilik merek terdaftar untuk memberikan surat persetujuan (letter of consent) kepada pihak lain dalam mendaftarkan merek serupa dengan tingkatan yang berbeda-beda. Namun, penggunaan letter of consent tersebut dapat mengakibatkan kemungkinan kebingungan pada publik. Bagaimana Indonesia sebaiknya mengatur mengenai penggunaan letter of consent...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tsabita Raihana Hanifa, author
Perkawinan beda agama tidak diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, tidak menutup kemungkinan masyarakat membutuhkan suatu aturan yang menjadi dasar hubungan perkawinan khususnya bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Saras Shintya Putri, author
Informasi yang dapat dengan mudah disebarluaskan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang melihat bahwa diperlukan adanya Gerakan Sosial untuk membuat suatu perubahan. Pada era saat ini, Gerakan Sosial dapat terbentuk dengan sangat cepat. Gerakan Sosial yang menarik banyak partisipan dan bertahan dalam jangka waktu yang lama memiliki daya tarik tersendiri bagi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dhiena Alya Puteri, author
Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ali Abdurrahman, author
Dalam upaya menerapkan target pemerintah untuk meningkatkan peringkat dalam Ease Of Doing Bussiness (EODB), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PER-17/PJ/2017 mengenai pendaftaran Wajib Pajak badan secara elektronik melalui Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris ditinjau dari asas ease of...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
